INBERITA.COM, Harapan untuk menghentikan konflik di Jalur Gaza kembali menghadapi tantangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemerintahnya tidak akan menyetujui gencatan senjata maupun menarik pasukan dari wilayah Gaza, meski langkah tersebut menjadi bagian dari peta jalan perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Sikap tersebut menandai masih lebarnya perbedaan posisi para pihak dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menghentikan kekerasan, pemerintah Israel tetap berpegang pada pendekatan keamanan sebagai prioritas utama.
Berdasarkan laporan media Israel yang mengutip sumber internal, Netanyahu menyampaikan penolakan itu saat bertemu utusan senior Board of Peace (BoP), Nickolay Mladenov, pada Senin (3/8).
“Israel tak akan mundur dari posisi yang dikuasainya di Gaza dan tidak akan gencatan,” kata Netanyahu sebagaimana dikutip laporan tersebut.
Menurut Netanyahu, keputusan itu didasarkan pada penilaian bahwa Hamas masih terus memperkuat kemampuan militernya sehingga dianggap tetap menjadi ancaman bagi keamanan Israel.
“Hamas terus membangun kemampuan militer dan menimbulkan ancaman langsung ke tentara Israel dan komunitas di sekitar Gaza,” ujarnya.
Laporan yang sama menyebutkan keberatan Netanyahu telah diteruskan kepada Board of Peace serta tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari pembahasan lanjutan mengenai proses perdamaian.
Penolakan tersebut muncul setelah Board of Peace memperkenalkan rancangan fase lanjutan dari kesepakatan gencatan senjata. Dalam proposal itu, salah satu poin utama adalah pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya.
Rancangan tersebut juga mengatur pembentukan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang bertugas mengawasi proses pelucutan senjata, mengamankan logistik militer yang diserahkan, serta mendukung transisi menuju tata kelola sipil.
Sebagai bagian dari skema itu, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza direncanakan dilakukan setelah proses pelucutan senjata dinilai selesai.
Namun, Hamas menyatakan pelaksanaan pelucutan senjata tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Kelompok tersebut menegaskan langkah itu hanya dapat dipertimbangkan apabila Israel terlebih dahulu menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang benar-benar berjalan.
Hamas juga menyatakan tidak akan mematuhi kesepakatan apabila Israel kembali melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.
Perbedaan sikap kedua belah pihak memperlihatkan masih sulitnya menemukan titik temu dalam proses negosiasi.
Di satu sisi, Israel menempatkan aspek keamanan sebagai syarat utama. Di sisi lain, Palestina menuntut penghentian operasi militer serta dimulainya pemulihan kehidupan warga sipil sebelum membahas isu pelucutan senjata.
Situasi di lapangan juga masih diwarnai aksi militer. Dalam beberapa hari terakhir, serangan kembali dilaporkan terjadi di Gaza dan menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Kondisi tersebut semakin memperumit upaya diplomasi yang tengah dijalankan berbagai pihak.
Sejak perang meletus pada Oktober 2023, konflik di Gaza telah menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Puluhan ribu orang dilaporkan tewas, ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka, sementara jutaan warga kehilangan tempat tinggal dan bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Di tengah kebuntuan politik dan militer, masa depan proses perdamaian masih bergantung pada kesediaan seluruh pihak untuk membangun kepercayaan dan memenuhi komitmen yang disepakati.
Tanpa langkah konkret dari semua pihak, peluang tercapainya gencatan senjata yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan besar.
