INBERITA.COM, Penguatan kerja sama untuk melindungi warga negara dari kejahatan lintas batas menjadi salah satu hasil penting dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Di tengah meningkatnya ancaman sindikat penipuan daring yang beroperasi lintas negara, kedua pemimpin sepakat mempererat koordinasi penegakan hukum sekaligus memperkuat hubungan strategis Indonesia-Thailand.
Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Thailand yang dinilai berperan besar dalam memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban jaringan online scam di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Prabowo, jumlah WNI yang berhasil dipulangkan mendekati 1.000 orang. Ia menilai bantuan tersebut bukan sekadar bentuk kerja sama diplomatik, tetapi juga wujud nyata kepedulian Thailand terhadap perlindungan korban kejahatan transnasional.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Thailand atas bantuan dan kerja sama yang erat dalam memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati 1.000 warga negara Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, keberhasilan proses pemulangan tersebut menjadi bukti bahwa hubungan Indonesia dan Thailand tidak hanya terjalin dalam bidang ekonomi maupun politik, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan kemanusiaan.
“Ini merupakan bantuan yang sangat berarti dan membuktikan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Sekali lagi, Yang Mulia, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya,” katanya.
Selain membahas perlindungan WNI, kedua negara juga menyepakati langkah konkret untuk menghadapi meningkatnya kejahatan lintas negara.
Sindikat perdagangan orang, penipuan daring, hingga pencucian uang dinilai berkembang semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama yang lebih intensif antarlembaga penegak hukum.
Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran informasi dan intelijen, pelaksanaan investigasi bersama, pelacakan aliran dana hasil kejahatan, serta koordinasi penegakan hukum guna membongkar jaringan kriminal yang beroperasi lintas batas negara.
“Ke depan, kami sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen, kerja sama investigasi bersama, pelacakan aliran keuangan, serta koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap pengembangan Transnational Referral Mechanism (TRM) sebagai mekanisme regional untuk mempercepat identifikasi, perlindungan, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat.
Isu tersebut menjadi semakin relevan karena dalam beberapa tahun terakhir ribuan WNI menjadi korban perekrutan kerja ilegal yang berujung eksploitasi sebagai operator penipuan daring di sejumlah negara.
Banyak korban berangkat dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa bekerja dalam jaringan kejahatan siber dan mengalami penyekapan maupun intimidasi.
Di luar sektor keamanan, pertemuan bilateral juga membahas penguatan hubungan ekonomi, perdagangan, pertanian, investasi, hingga kerja sama pertahanan.
Prabowo menilai Indonesia dan Thailand memiliki posisi strategis sebagai dua ekonomi besar di ASEAN dengan karakteristik yang saling melengkapi.
“Saya pikir kita berdua memiliki ekonomi yang kuat sebagai bagian dari ASEAN. Kita memiliki jumlah populasi yang sangat besar, dan kita memiliki komoditas yang sama. Karet, timah, dan lainnya. Jadi, saya sangat optimis bahwa kita bisa memperbaiki hubungan kita di semua bidang,” tutur Prabowo.
Sebelum pertemuan resmi berlangsung, PM Anutin Charnvirakul disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Prosesi diawali pengawalan pasukan kehormatan, penyambutan budaya melalui tarian tradisional, hingga pemeriksaan pasukan oleh kedua pemimpin negara.
Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta pejabat terkait lainnya.
Kunjungan resmi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Thailand, tetapi juga menghasilkan kerja sama yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan.
Bagi masyarakat, komitmen tersebut menjadi penting agar perlindungan terhadap warga negara dari praktik perdagangan orang dan penipuan daring tidak berhenti pada pemulangan korban semata, melainkan juga menyasar akar persoalan dengan membongkar jaringan pelaku hingga tuntas.
