INBERITA.COM, Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mulai memasuki fase krusial.
Sejumlah kementerian dan lembaga memanfaatkan rapat kerja bersama DPR untuk menyampaikan kebutuhan pendanaan yang dinilai semakin besar seiring bertambahnya target pembangunan dan program prioritas pemerintah.
Dari sektor pertahanan, pangan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat, nilai tambahan anggaran yang diajukan tidak lagi dalam hitungan miliaran, melainkan mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.
Besarnya usulan tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal negara.
Kementerian Pertahanan menjadi instansi yang mengajukan tambahan anggaran paling besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta tambahan dana sekitar Rp195 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Jika usulan tersebut disetujui, total kebutuhan anggaran pertahanan akan mencapai sekitar Rp334 triliun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Sjafrie menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan kekuatan pertahanan nasional pada tiga matra TNI.
Menurutnya, kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan pertahanan negara di tengah dinamika geopolitik dan tantangan keamanan yang terus berkembang.
“Harapannya tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara tahun 2027,” ujar Sjafrie.
Sektor pangan juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan anggaran tahun depan.
Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp22,43 triliun untuk Kementerian Pertanian dan Rp17,73 triliun untuk Bapanas.
Tambahan tersebut diproyeksikan untuk mendukung target produksi pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Program yang akan dibiayai mencakup perluasan lahan pertanian, pembangunan jaringan irigasi, pengembangan subsektor perkebunan dan peternakan, peningkatan produksi hortikultura, hingga penguatan sistem penyuluhan pertanian.
Amran menilai peningkatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak apabila pemerintah ingin menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.
“Untuk itu mohon kiranya Ibu Ketua, pimpinan dan anggota Komisi IV dapat menyetujui usulan penyesuaian pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2027 yang awalnya Rp23 triliun menjadi Rp45 triliun,” kata Amran dalam rapat bersama DPR.
Sementara itu, Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun. Dengan tambahan tersebut, kebutuhan total anggaran Kemensos pada 2027 diperkirakan mencapai Rp107,2 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa tambahan dana diperlukan untuk menjalankan sejumlah program baru yang menjadi prioritas pemerintah. Di antaranya pengembangan Sekolah Rakyat, percepatan digitalisasi bantuan sosial, dan implementasi Kartu Usaha Afirmatif.
Menurut Gus Ipul, beban kerja kementeriannya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, alokasi anggaran justru mengalami tren penurunan sehingga diperlukan dukungan tambahan agar berbagai program sosial dapat berjalan secara optimal.
“Kami mohon dukungan Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan penambahan anggaran agar program-program prioritas kami dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ikut mengajukan kebutuhan tambahan dana yang tidak kecil. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran Rp30 triliun.
Dana tersebut direncanakan untuk mempercepat pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak nila salin, pengembangan budidaya ikan air tawar berbasis kawasan tematik, rehabilitasi wilayah terdampak bencana, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Trenggono menilai sektor kelautan memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah pesisir.
“Kami optimistis program-program tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Trenggono.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun. Jika disetujui, total pagu yang diharapkan mencapai Rp10,93 triliun.
Tambahan dana itu antara lain akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, memperkuat reformasi birokrasi dan politik, serta mendukung pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mengajukan tambahan Rp3,23 triliun.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi pascabencana, dan pemenuhan belanja pegawai.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron.
Sementara itu, Kementerian UMKM meminta tambahan Rp1,5 triliun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemberdayaan usaha mikro, mengejar target penciptaan 10 juta wirausaha baru melalui Program Prokesera Produktif, serta membantu pemulihan usaha mikro yang terdampak bencana.
Kementerian Koperasi juga mengajukan tambahan Rp1,34 triliun guna memperkuat kelembagaan koperasi dan mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai penguatan koperasi menjadi penting karena sektor tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Di sektor pendidikan dan keagamaan, Kementerian Agama mengalokasikan sebagian besar kebutuhan anggaran prioritas nasional 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan sekitar Rp9,6 triliun disiapkan untuk tunjangan profesi, insentif guru dan dosen non-ASN, serta tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Meski banyak usulan mendapat respons positif dari parlemen, tidak semuanya langsung memperoleh dukungan. Beberapa kementerian justru diminta melakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan sebelum pengajuan anggaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan pihaknya mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian ATR/BPN. Namun pembahasan tetap akan dilakukan secara mendalam pada rapat-rapat berikutnya.
Dukungan serupa datang dari Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto terhadap usulan Kementerian Koperasi. Menurutnya, tambahan anggaran masih berada dalam batas yang rasional selama benar-benar digunakan untuk membangun koperasi yang aktif dan produktif.
“Yang kita inginkan adalah koperasi yang hidup dan berkembang. Jangan hanya berdiri di atas kertas, tetapi tidak memiliki aktivitas ekonomi yang nyata,” ujarnya.
Sebaliknya, Komisi XIII DPR menolak menyetujui usulan tambahan anggaran Rp5 triliun yang diajukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta kementerian tersebut melakukan efisiensi dan memperbaiki perencanaan anggaran sebelum kembali mengajukan permohonan tambahan dana.
“Usulan Menteri Imipas untuk kenaikan anggaran belum bisa kami setujui,” tegas Willy.
Komisi XIII juga belum menerima usulan anggaran yang diajukan Kementerian HAM. DPR meminta penyempurnaan proposal sebelum pembahasan dilanjutkan pada rapat berikutnya.
Gelombang permintaan tambahan anggaran ini menggambarkan besarnya ambisi pembangunan yang ingin dicapai pemerintah pada 2027.
Namun di saat yang sama, pemerintah dan DPR menghadapi tantangan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.
