INBERITA.COM, Ribuan unit motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian publik.
Di tengah sorotan terhadap pengadaan kendaraan tersebut, muncul usulan agar aset negara yang saat ini tidak dimanfaatkan secara maksimal itu dialihkan untuk membantu guru honorer di berbagai daerah.
Wacana tersebut mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Dukungan muncul karena langkah itu dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dibandingkan membiarkan kendaraan tersimpan di gudang tanpa kejelasan pemanfaatan.
Perdebatan mengenai keberadaan motor listrik tersebut mengemuka setelah sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tersandung kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG.
Di saat proses hukum berjalan, perhatian publik juga tertuju pada berbagai aset yang telah dibeli menggunakan dana negara, termasuk ribuan motor listrik yang sebelumnya direncanakan untuk kebutuhan operasional.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana hibah kendaraan listrik kepada guru honorer. Menurutnya, aset yang sudah terlanjur dibeli dengan anggaran negara seharusnya tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya menyampaikan bahwa motor listrik tersebut direncanakan untuk dihibahkan kepada para guru honorer yang bertugas di berbagai daerah.
Usulan itu kemudian mendapat sambutan positif dari sejumlah anggota dewan.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya.
Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Selama ini, banyak guru honorer terutama yang bertugas di wilayah pedesaan dan daerah terpencil menghadapi tantangan mobilitas dalam menjalankan tugasnya.
Tidak sedikit yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari dengan sarana transportasi yang terbatas.
Apabila hibah itu terealisasi, kendaraan tersebut berpotensi membantu aktivitas para pendidik dalam menjangkau sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota.
Selain mendukung mobilitas, kebijakan itu juga dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi guru honorer yang selama ini bekerja dengan berbagai keterbatasan.
Meski mendukung pemanfaatan aset melalui skema hibah, Yahya tetap mempertahankan pandangannya mengenai pengadaan motor listrik tersebut.
Ia menilai sejak awal kendaraan itu kurang sesuai dengan kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di lapangan.
Menurut Yahya, karakter pekerjaan pengelola dapur dan petugas layanan gizi tidak menuntut tingkat mobilitas yang tinggi sehingga keberadaan motor listrik dalam jumlah besar dinilai kurang relevan dengan kebutuhan operasional sehari-hari.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” kata Yahya.
Pernyataan itu memperkuat kritik yang sebelumnya sudah muncul terkait efektivitas pengadaan kendaraan listrik dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional.
Sejumlah pihak menilai setiap belanja pemerintah semestinya didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar terukur agar penggunaan anggaran negara dapat berlangsung lebih efisien.
Di sisi lain, BGN berpandangan bahwa aset yang sudah terlanjur dibeli harus tetap dimanfaatkan secara optimal.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa motor listrik tersebut dibeli pada masa kepemimpinan sebelumnya dan kini pemerintah perlu mencari solusi terbaik agar kendaraan itu tidak menjadi aset menganggur.
Prinsip pemanfaatan aset negara memang menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Ketika suatu barang telah dibeli menggunakan dana publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan manfaatnya tetap kembali kepada masyarakat.
Karena itu, opsi hibah dinilai sebagai salah satu jalan keluar yang lebih produktif dibandingkan membiarkan kendaraan tersimpan tanpa penggunaan yang jelas.
Dari sisi kebijakan publik, usulan hibah juga dapat memberikan dampak sosial yang cukup luas. Selain membantu guru honorer, program tersebut berpotensi mengurangi biaya transportasi yang selama ini harus ditanggung para tenaga pendidik secara mandiri.
Dalam jangka panjang, kemudahan mobilitas dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah yang akses infrastrukturnya masih terbatas.
Namun demikian, sejumlah tahapan administratif masih perlu dilalui sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan.
Proses hibah aset negara harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan transparan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme penyaluran dilakukan secara tepat sasaran sehingga kendaraan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Perkembangan wacana ini menunjukkan bagaimana sebuah aset yang awalnya menuai kontroversi dapat diarahkan menjadi solusi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Di tengah berbagai sorotan terhadap pengelolaan program MBG, pemanfaatan motor listrik untuk kepentingan guru honorer menjadi opsi yang dinilai mampu menghadirkan nilai sosial sekaligus menjaga agar anggaran negara yang telah dikeluarkan tidak berakhir sia-sia.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah dalam menentukan nasib ribuan motor listrik tersebut.
Jika prosesnya berjalan sesuai rencana, kendaraan yang sempat menjadi simbol polemik pengadaan itu bisa berubah menjadi sarana pendukung bagi para guru honorer yang selama ini menjadi salah satu kelompok penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai pelosok Indonesia.
