INBERITA.COM, Ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, mendapat respons langsung dari pimpinan parlemen.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai persoalan nasional, mulai dari penegakan hukum hingga isu kesejahteraan masyarakat, perwakilan mahasiswa akhirnya memperoleh kesempatan berdialog dengan pimpinan DPR sebelum tuntutan mereka disampaikan secara terbuka kepada massa aksi.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi diterima dalam audiensi di kompleks parlemen.
Delegasi yang hadir berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara, serta organisasi mahasiswa HMI MPO.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, kemudian menemui para demonstran yang masih bertahan di depan gedung parlemen.
Kehadiran pimpinan DPR itu disambut antusias oleh peserta aksi yang sejak siang menyuarakan berbagai tuntutan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional.
Dalam keterangannya di hadapan massa, Dasco menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak akan berhenti pada forum audiensi semata. Menurutnya, DPR berkomitmen membawa berbagai tuntutan tersebut ke tahap pembahasan lanjutan bersama pihak terkait.
“Tadi, beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kami juga sudah sampaikan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Dasco di hadapan para mahasiswa.
Salah satu isu yang paling mendapat perhatian dalam dialog tersebut adalah nasib 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang hingga kini masih berstatus tersangka.
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena dinilai berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan hak warga negara dalam menyuarakan aspirasi.
Dasco mengungkapkan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan pihak terkait, termasuk unsur di DPR yang membidangi persoalan hukum. Berdasarkan hasil koordinasi itu, ia menyampaikan harapan bahwa status hukum para mahasiswa tersebut dapat segera diselesaikan.
“Pertama yang terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang, yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses, tadi Ketua Komisi III sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut,” kata Dasco.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons positif dari peserta aksi. Bagi sebagian mahasiswa, langkah itu dianggap sebagai sinyal bahwa tuntutan mereka mulai mendapat perhatian serius dari lembaga negara.
Tak hanya membahas mahasiswa Trisakti, DPR juga menyoroti kasus dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sebelumnya diamankan aparat saat hendak mengikuti aksi demonstrasi. Menurut Dasco, kedua mahasiswa tersebut akan segera dibebaskan setelah kegiatan unjuk rasa berakhir.
Ia menjelaskan bahwa keduanya sempat ditahan karena membawa bensin saat menuju lokasi aksi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, langkah pembebasan diputuskan.
“Yang tadi mau datang ke DPR unjuk rasa tapi ditahan dua orang itu, yang bernama Jefri dan Habib, kenapa ditahan, karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas lepas dari sini,” ujarnya.
Selain isu hukum dan kebebasan berekspresi, mahasiswa juga menyoroti persoalan tata kelola energi nasional.
Dalam beberapa waktu terakhir, distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah. Keluhan terkait antrean panjang hingga keterbatasan pasokan menjadi salah satu isu yang dibawa mahasiswa ke parlemen.
Menanggapi hal itu, Dasco menyebut DPR telah memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dalam proses tersebut, dibahas sejumlah evaluasi mengenai tata kelola sektor migas yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan efisiensi.
Menurut Dasco, hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya potensi penghematan anggaran dalam jumlah besar apabila proses-proses yang dianggap tidak efektif dapat diperbaiki.
Ia menyampaikan bahwa terdapat potensi efisiensi hingga sekitar Rp70 triliun dari sejumlah proses yang selama ini dinilai kurang optimal. Temuan tersebut, kata dia, sudah disampaikan kepada mahasiswa dalam forum dialog.
“Nah nanti kalau teman-teman masih ingin menanyakan lagi, DPR akan memfasilitasi untuk berdialog secara langsung,” ujarnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah kelangkaan BBM bersubsidi yang dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, termasuk kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Isu ini menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi.
Dasco mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait laporan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah telah menerima informasi tersebut dan akan melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Komunikasi langsung antara DPR dan pemerintah dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Dalam konteks distribusi energi, keterlibatan banyak pihak dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Lebih jauh, tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut tidak terbatas pada isu hukum dan energi.
Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, stabilitas politik, evaluasi sejumlah program pemerintah, kesejahteraan guru honorer, hingga pentingnya menjaga supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.
Berbagai isu tersebut mencerminkan luasnya perhatian kalangan mahasiswa terhadap arah kebijakan publik.
Tidak hanya berkutat pada persoalan kampus, gerakan mahasiswa kali ini juga menunjukkan upaya untuk mengawal isu-isu yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat secara luas.
Menutup pertemuan dengan massa aksi, Dasco memastikan bahwa seluruh tuntutan yang telah disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.
Ia menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dan komunikasi politik guna memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan semata.
“Nah yang lain-lain, terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah,” pungkasnya.
Aksi tersebut menjadi gambaran bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan lembaga negara masih terbuka.
Di tengah berbagai dinamika nasional, pertemuan langsung seperti ini kerap menjadi momentum penting untuk menjembatani aspirasi publik dengan proses pengambilan kebijakan, sekaligus menguji sejauh mana komitmen pemerintah dan parlemen dalam merespons kritik serta masukan dari masyarakat.
