INBERITA.COM, Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dua dinamika yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran program tersebut.
Di sisi lain, mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek turun ke jalan dan memasukkan penghentian MBG sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi demonstrasi mereka.
Perkembangan terbaru datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan perubahan kebutuhan anggaran program MBG.
Menurut Purbaya, keputusan akhir mengenai arah kebijakan fiskal program tersebut sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Ketika ditanya mengenai peluang pengurangan kebutuhan dana MBG, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti keputusan Presiden.
“Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” ujarnya.
Meski isu pengurangan anggaran mulai mencuat ke ruang publik, Purbaya mengaku belum memiliki perhitungan final mengenai besaran dana yang mungkin dikurangi maupun kebutuhan riil program setelah dilakukan evaluasi menyeluruh.
Kementerian Keuangan, kata dia, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini dipimpin oleh Nanik S. Deyang.
Menurut Purbaya, masukan dari BGN akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebutuhan anggaran ke depan. Pemerintah ingin memastikan bahwa perencanaan keuangan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan dan target penerima manfaat yang aktual.
“Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” katanya.
Wacana penyesuaian kebutuhan anggaran MBG sebelumnya juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan anggaran agar penggunaan dana menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Prasetyo menekankan bahwa langkah tersebut tidak dapat diartikan sebagai pemangkasan anggaran secara konvensional.
Menurutnya, pemerintah hanya melakukan evaluasi untuk mengetahui berapa kebutuhan sebenarnya yang diperlukan agar program berjalan optimal tanpa pemborosan.
Dari hasil perhitungan awal, pemerintah meyakini kebutuhan dana MBG berpotensi lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya.
Karena itu, Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung ulang seluruh komponen pembiayaan agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan program.
Langkah evaluasi tersebut menjadi penting mengingat MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran sangat besar.
Pada tahun 2026, alokasi dana MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Nilai itu memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp335 triliun, tetapi tetap menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN.
Besarnya dana yang digelontorkan membuat program ini terus menjadi bahan perdebatan publik. Pendukung program menilai MBG berpotensi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang sangat besar ketika masih banyak persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Perdebatan tersebut terlihat jelas dalam aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek menggelar aksi bertajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut”.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin berat bagi masyarakat.
Para mahasiswa menyoroti berbagai persoalan mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap belum menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam demonstrasi itu, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang paling mendapat perhatian adalah desakan agar Program Makan Bergizi Gratis dihentikan bersama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan praktik militerisme di ruang sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai kesalahan kebijakan pemerintah.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan aksi tersebut terbuka bagi berbagai elemen masyarakat yang memiliki keresahan terhadap arah kebijakan nasional saat ini.
Ia menyebut mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, hingga berbagai komunitas masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi apabila merasa kondisi negara tidak berjalan sesuai harapan.
Munculnya tuntutan penghentian MBG menunjukkan bahwa program tersebut kini tidak hanya menjadi isu anggaran, tetapi juga isu politik dan sosial yang terus diperdebatkan.
Bagi sebagian kalangan, program itu dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk generasi muda. Namun bagi kelompok lain, anggaran besar yang digunakan dinilai perlu dievaluasi di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.
Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah tampaknya memilih mengambil pendekatan evaluatif.
Belum ada sinyal bahwa program akan dihentikan sepenuhnya. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus menjaga agar tujuan program tetap tercapai.
Keputusan untuk menghitung ulang kebutuhan dana juga dapat dibaca sebagai upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program prioritas dan disiplin fiskal negara.
Dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, setiap program dengan nilai anggaran besar akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat.
Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan angka pasti mengenai kemungkinan pengurangan kebutuhan dana MBG.
Hasil evaluasi masih menunggu koordinasi antara Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, masa depan anggaran MBG akan sangat bergantung pada hasil perhitungan terbaru yang sedang disusun pemerintah.
Sementara perdebatan publik terus berlangsung, keputusan akhir mengenai besaran dana dan arah kebijakan program tersebut masih menjadi salah satu isu yang paling dinantikan dalam pembahasan anggaran nasional tahun ini.
