INBERITA.COM, Kawasan pusat ibu kota kembali menjadi panggung ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan.
Ribuan mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat sipil yang berencana menggelar aksi di Bundaran HI harus menghadapi penyekatan berlapis di beberapa titik Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Situasi yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi penuh tekanan ketika arus massa yang terus berdatangan bertemu dengan barikade aparat gabungan.
Lalu lintas di salah satu ruas jalan paling sibuk di Jakarta itu sempat mengalami kemacetan parah akibat konsentrasi massa dan kendaraan yang terjebak di tengah kerumunan.
Di lapangan, aparat keamanan membentuk beberapa lapis pengamanan. Polisi berada di garis terdepan untuk menghalau pergerakan massa, sementara personel TNI tampak berjaga di lapisan berikutnya. Kehadiran prajurit berseragam loreng dalam jumlah besar langsung menjadi perhatian peserta aksi.
Beberapa kali terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat saat massa mencoba bergerak menuju titik yang telah mereka tetapkan sebagai lokasi utama penyampaian aspirasi.
Meski tidak berlangsung lama, insiden tersebut menambah ketegangan di tengah suasana yang semakin padat.
Gelombang peserta aksi terus berdatangan dari berbagai arah. Sebagian mahasiswa terlihat tiba menggunakan transportasi umum sebelum bergabung dengan kelompok massa yang telah lebih dahulu berkumpul di kawasan tersebut.
Di tengah situasi itu, muncul keluhan dari peserta aksi mengenai pembatasan akses menuju Bundaran HI. Sejumlah mahasiswa menilai tindakan penyekatan telah menghambat hak mereka untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof, mengungkapkan bahwa hanya segelintir mahasiswa yang berhasil mencapai area Bundaran HI.
Menurutnya, mayoritas peserta aksi tertahan di sejumlah titik penyekatan yang dijaga aparat.
“Hanya kami berlima di sini yang berhasil sampai. Semuanya dicegat. Tapi kita akan usahakan tetap aksi di Bundaran HI,” ujarnya.
Athof juga mengaku kecewa karena massa yang telah menyampaikan pemberitahuan aksi sebelumnya justru diarahkan untuk berpindah lokasi.
Menurut dia, terdapat dorongan agar demonstrasi dipusatkan di kawasan Kompleks Parlemen, bukan di Bundaran HI sebagaimana rencana awal.
Persoalan yang kemudian menjadi sorotan lebih luas adalah keterlibatan personel TNI dalam pengamanan aksi tersebut.
Kehadiran militer di sekitar lokasi demonstrasi memunculkan diskusi mengenai batas peran antara institusi pertahanan dan keamanan dalam pengelolaan aksi unjuk rasa sipil.
Sejumlah peserta aksi mengaku terkejut melihat jumlah personel TNI yang dinilai cukup dominan di lapangan. Mereka menilai situasi tersebut berbeda dibanding demonstrasi-demonstrasi sebelumnya yang umumnya dikawal oleh kepolisian.
Salah seorang mahasiswa peserta aksi, Gifar (20), mengatakan dirinya baru pertama kali melihat pengamanan demonstrasi dengan kehadiran aparat TNI dalam jumlah besar.
“Selama ini saya ikut aksi, biasanya cuma polisi. Ini sampai di sini banyak banget, malah kayaknya banyakan tentara daripada polisinya,” katanya kepada awak media.
Menurut Gifar, keberadaan personel militer dalam pengamanan aksi masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan tersendiri. Ia berpendapat bahwa tugas utama TNI berfokus pada aspek pertahanan negara, bukan pengamanan demonstrasi.
Pandangan serupa disampaikan peserta aksi lainnya, Dugi (21). Ia mengaku khawatir kehadiran aparat militer dalam jumlah besar dapat menimbulkan kesan intimidatif bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara terbuka.
“Saya melihatnya jadi seperti intimidasi. Kita mau ditakut-takutin bahwasannya hari ini tidak hanya polisi tetapi juga tentara turun langsung,” ujarnya.
Meski demikian, sebagian pengamat menilai kehadiran aparat gabungan di kawasan pusat ibu kota bisa dikaitkan dengan pertimbangan pengamanan objek vital nasional serta potensi gangguan ketertiban umum akibat konsentrasi massa dalam jumlah besar.
Namun perdebatan mengenai proporsionalitas pelibatan unsur militer dalam pengamanan aksi sipil tetap menjadi isu yang sensitif di ruang publik.
Peristiwa ini juga kembali menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban negara menjaga keamanan serta ketertiban umum.
Dalam sistem demokrasi, kedua aspek tersebut seharusnya dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan kesan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
Hingga sore hari, suasana di sekitar Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin masih berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan.
Massa mahasiswa tetap berupaya mencari cara untuk menyampaikan tuntutan mereka, sementara aparat mempertahankan barikade yang telah dipasang sejak awal aksi berlangsung.
Ketegangan yang terjadi di jantung ibu kota itu menjadi pengingat bahwa ruang dialog antara masyarakat dan negara tetap menjadi kebutuhan utama dalam merespons berbagai aspirasi publik yang berkembang.
