INBERITA.COM, Peralihan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) langsung dihadapkan pada tantangan besar. Sudaryono, yang baru dipercaya menjadi Kepala BGN, harus menghadapi berbagai sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih menghindari kritik, Sudaryono menyatakan siap menerima berbagai masukan dari masyarakat. Namun, ia meminta agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta, bukan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Menurut Sudaryono, program MBG merupakan kebijakan berskala nasional yang melibatkan banyak pihak sehingga wajar jika mendapat perhatian besar dari masyarakat. Setiap persoalan dalam pelaksanaannya juga berpotensi menjadi perbincangan luas, terutama melalui media sosial.
“Saya seviral apa pun nggak ada masalah, tapi saya ingin itu kemudian diberitakan atau diposting kebenarannya,” ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam proses perbaikan program pemerintah. Dengan adanya kritik, BGN dapat mengetahui kelemahan yang terjadi di lapangan dan melakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaan MBG.
Namun, Sudaryono mengingatkan agar penyampaian informasi tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar. Ia menyoroti risiko munculnya kabar palsu maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran keliru mengenai program tersebut.
“Jangan sampai kita kemudian ada hoaks, ada fitnah. Kemudian sengaja salah tafsir atau mungkin barangkali, mohon maaf kasarnya, jeleknya, sabotase dan lain-lain,” katanya.
Bagi Sudaryono, perbedaan antara kritik dan penyebaran informasi menyesatkan terletak pada tujuan serta dasar yang digunakan.
Kritik yang membangun dapat membantu pemerintah memperbaiki layanan, sementara informasi yang tidak benar justru dapat menghambat pelaksanaan program.
Ia memastikan BGN membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan adanya masalah dalam pelaksanaan MBG. Laporan terkait dugaan pelanggaran, menurut dia, akan menjadi bahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Kalau ada dapur nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan, yang benar kita tegakkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BGN masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan standar pelaksanaan MBG berjalan merata.
Program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat itu melibatkan banyak unit pelayanan, termasuk dapur penyedia makanan yang tersebar di berbagai wilayah.
Sudaryono menekankan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pihak tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai kegagalan seluruh program. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan fakta di lapangan.
“Yang baik juga harus kita jangan sampai satu dua salah, kemudian dianggap yang lain juga salah,” ujarnya.
Selain persoalan teknis, perhatian publik terhadap MBG juga berkaitan dengan anggaran besar dan dampak sosial program tersebut.
Karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, setiap kelemahan dalam implementasi menjadi isu yang sensitif dan mudah mendapat perhatian luas.
Dalam konteks itu, Sudaryono menilai transparansi dan respons cepat terhadap laporan masyarakat menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. BGN, kata dia, akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Meski demikian, Sudaryono membedakan antara kritik terhadap pelaksanaan MBG dengan tuntutan untuk menghentikan program tersebut.
Menurutnya, kritik masih berada dalam ruang evaluasi, sedangkan keputusan mengenai keberlanjutan program bukan kewenangan teknis BGN.
“Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya misalnya menghentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program yang menjadi bagian dari agenda politik Presiden Prabowo sehingga arah kebijakan tersebut berada pada tingkat pemerintahan, bukan semata keputusan lembaga pelaksana.
Pernyataan awal Sudaryono sebagai Kepala BGN memperlihatkan bahwa tantangan utama ke depan bukan hanya menjalankan program, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
Dengan skala pelaksanaan yang luas, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan kualitas layanan, keterbukaan informasi, serta penanganan cepat terhadap berbagai persoalan.
Kini publik akan menunggu bagaimana BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono menerjemahkan komitmen tersebut dalam praktik.
Kritik dipastikan tetap muncul, tetapi respons pemerintah terhadap kritik itu akan menjadi salah satu indikator penting dalam perjalanan program MBG.
