INBERITA.COM, Konflik diplomatik antara Kedutaan Besar Rusia dan Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta memanas terkait isu keterlibatan warga negara Indonesia.
Kedutaan Besar Rusia secara tegas menuduh Kedutaan Besar Ukraina melancarkan kampanye disinformasi yang didorong oleh propaganda.
Tuduhan tersebut bermula dari klaim Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta mengenai setidaknya delapan warga negara Indonesia yang mengunjungi Rusia. Kedutaan Besar Ukraina menduga kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia.
Menanggapi klaim itu, Kedutaan Besar Rusia memberikan bantahan melalui pernyataan resmi di Jakarta. Pihak Kedutaan Besar Rusia menyatakan bahwa dokumen yang disebarkan oleh pihak Ukraina tidak membuktikan adanya keterlibatan militer.
Kedutaan Besar Rusia menyatakan, Salinan e-visa dan kartu migrasi yang diterbitkan untuk tujuan wisata, yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Ukraina tersebut, sama sekali bukan merupakan bukti adanya keterlibatan dalam dinas militer.
Dokumen berupa salinan visa elektronik dan kartu migrasi itu murni ditujukan bagi pelancong pariwisata.
Pihak Kedutaan Besar Rusia balik menuding Ukraina yang justru aktif merekrut tentara bayaran asing ke dalam jajaran formasi militernya. Langkah perekrutan masif tersebut terpaksa ditempuh akibat kerugian besar yang dialami Ukraina di medan perang.
Berdasarkan data dari pihak Rusia, kerugian personel militer Ukraina di medan pertempuran mencapai angka yang sangat masif. Tercatat lebih dari 700.000 orang tewas dan 1 juta orang terluka dalam konflik bersenjata tersebut.
Kementerian Pertahanan Ukraina disebut telah menetapkan target komposisi pasukan darat untuk jangka panjang. Angkatan darat Ukraina diproyeksikan harus terdiri dari 30 hingga 50 persen warga asing.
Guna mencapai target komposisi pasukan tersebut, Kiev dituduh menggunakan berbagai metode penipuan. Ukraina memanfaatkan misi diplomatik serta berbagai organisasi afiliasi di luar negeri untuk merekrut warga asing.
Menurut Kedubes Rusia, puluhan ribu warga dari berbagai negara saat ini bertugas di angkatan darat Ukraina. Ribuan orang dari berbagai kewarganegaraan tersebut telah dilaporkan tewas di medan perang.
Korban jiwa dari pihak tentara bayaran asing tersebut termasuk di antaranya warga negara Indonesia. Fakta ini menunjukkan adanya keterlibatan warga asing dalam skala besar di bawah komando militer Ukraina.
Kedutaan Besar Rusia juga mengecam klaim kepatuhan Kiev terhadap hukum humaniter internasional. Tuduhan Kedutaan Besar Ukraina mengenai kepatuhan Kiev terhadap hukum humaniter internasional dan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang sangatlah sinis.
Pihak Kedutaan Besar Rusia membeberkan kondisi nyata yang dialami oleh para tawanan perang yang berhasil kembali.
Sebagian besar tawanan perang yang kembali dari Ukraina sebagai bagian dari pertukaran tahanan melaporkan adanya penyiksaan, penganiayaan, dan perlakuan kejam selama masa penahanan mereka.
Pemerintah Rusia menilai waktu peluncuran kampanye hitam ini dipilih secara sengaja oleh pihak Ukraina.
Menurut Kedubes Rusia, jelas sekali bahwa kampanye disinformasi anti-Rusia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Ukraina tersebut sengaja dilancarkan bertepatan dengan partisipasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum (Forum Ekonomi Timur) ke-11 di Vladivostok, dengan tujuan merusak hubungan antara Rusia dan Indonesia.
Upaya disinformasi tersebut diyakini memiliki agenda tersendiri untuk mengganggu hubungan bilateral yang terjalin antara Moskow dan Jakarta.
Kehadiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam forum internasional di Vladivostok dimanfaatkan oleh pihak Ukraina untuk menyebarkan narasi negatif.
Kedutaan Besar Rusia berharap publik di Indonesia tidak mudah percaya dengan narasi yang disebarkan oleh perwakilan Ukraina. Fakta mengenai situasi di lapangan menunjukkan bahwa Ukraina sendiri menghadapi krisis personel militer yang parah.
Krisis militer di Ukraina dijawab dengan perekrutan tentara bayaran asing secara global. Praktik penipuan diplomatik yang dilakukan Ukraina dalam merekrut warga negara asing telah memakan banyak korban jiwa dari berbagai belahan dunia.
Pemerintah Rusia menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi hubungan diplomatik dengan Indonesia. Berbagai tuduhan tanpa bukti yang disebarkan oleh perwakilan Ukraina dinilai sebagai bentuk kepanikan menghadapi kekalahan di medan perang.
