INBERITA.COM, Kemampuan menyampaikan pesan kepada publik kini menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi kinerja menteri di Kabinet Merah Putih.
Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menilai capaian program setiap kementerian, tetapi juga memperhatikan bagaimana para pembantunya berkomunikasi dengan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyusul sorotan publik terhadap gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam menanggapi sejumlah isu yang berkembang belakangan ini.
Menurut Prasetyo, setiap kritik yang muncul terhadap anggota kabinet akan menjadi bahan evaluasi internal pemerintah.
Evaluasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam aspek penyampaian informasi.
“Kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi, dan kita berharap akan diperbaiki,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap para menteri merupakan proses yang dilakukan secara berkala oleh Presiden Prabowo.
Penilaian tidak hanya difokuskan pada keberhasilan menjalankan program pemerintahan, tetapi juga mencakup kemampuan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Dalam pandangan pemerintah, komunikasi publik memiliki peran strategis karena setiap pernyataan pejabat negara dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.
Kesalahan dalam memilih diksi atau cara penyampaian berpotensi memunculkan salah tafsir hingga polemik yang sebenarnya dapat dihindari.
Karena itu, Istana berharap seluruh anggota kabinet mampu menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah dipahami publik. Komunikasi yang baik dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sorotan terhadap Dody Hanggodo muncul setelah beberapa pernyataannya terkait berbagai isu menuai beragam respons.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri PU harus memberikan klarifikasi mengenai isu perjalanan dinas, mutasi pegawai di lingkungan kementeriannya, hingga tudingan praktik nepotisme.
Dody membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan menyebut sebagian besar merupakan hoaks.
Selain itu, Dody juga pernah menjelaskan bahwa gaya komunikasinya dipengaruhi oleh latar belakang sebagai putra Jawa Timur serta pengalaman panjang bekerja di sektor swasta sebelum dipercaya bergabung dalam kabinet pemerintahan.
Meski demikian, Istana menilai klarifikasi semata belum cukup apabila cara penyampaiannya masih memunculkan ruang interpretasi yang berbeda di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, aspek komunikasi tetap menjadi perhatian dalam proses evaluasi internal.
Prasetyo menegaskan masukan terhadap gaya komunikasi para menteri merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Setiap kritik akan dijadikan bahan pembelajaran agar kualitas penyampaian informasi kepada publik terus meningkat.
Pemerintah juga menyadari bahwa perkembangan media digital membuat setiap pernyataan pejabat dapat dengan cepat menyebar dan menjadi konsumsi publik. Dalam situasi tersebut, komunikasi yang tepat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak disalahartikan.
Selain menjelaskan substansi kebijakan, pejabat negara juga dituntut mampu menyampaikan pesan secara lugas, konsisten, dan mudah dipahami.
Pendekatan komunikasi yang efektif dinilai dapat mengurangi munculnya spekulasi maupun informasi yang menyesatkan.
Evaluasi terhadap komunikasi publik juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan penyampaian informasi yang lebih baik, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman utuh mengenai alasan di balik setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Di sisi lain, komunikasi yang terbuka juga dinilai mampu meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara.
Prasetyo menekankan bahwa evaluasi terhadap anggota kabinet merupakan mekanisme rutin yang dijalankan Presiden Prabowo. Karena itu, setiap masukan dari masyarakat maupun berbagai pihak akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kinerja pemerintah.
Ia berharap seluruh menteri dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi publik sehingga kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Dengan komunikasi yang lebih terarah, pemerintah optimistis kepercayaan publik terhadap berbagai program strategis nasional dapat terus terjaga, sekaligus meminimalkan polemik yang muncul akibat kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.
