INBERITA.COM, Tekanan yang dihadapi dunia usaha Jepang semakin terlihat dari lonjakan perusahaan yang tidak mampu bertahan secara finansial.
Pada Juli 2026, jumlah perusahaan yang mengajukan kebangkrutan kembali menembus angka 1.000, memperpanjang tren yang sudah terjadi pada bulan sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar melemahnya kinerja sejumlah perusahaan.
Bisnis kecil dan menengah Jepang kini menghadapi tekanan dari beberapa arah sekaligus: sulit mendapatkan pekerja, harus menaikkan upah, menghadapi kenaikan harga, serta berhadapan dengan arus kas yang semakin sempit.
Jumlah kebangkrutan pada Juli tercatat naik 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, angka kebangkrutan telah berada di atas 1.000 kasus selama dua bulan berturut-turut.
Situasi ini menjadi perhatian karena usaha kecil merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi Jepang.
Ketika perusahaan berskala kecil mulai kesulitan membayar tenaga kerja, membeli bahan baku, atau mempertahankan likuiditas, tekanan tersebut pada akhirnya dapat merembet ke pemasok, pekerja, hingga konsumen.
Salah satu penyebab yang mencolok adalah persoalan tenaga kerja. Sepanjang Juli, terdapat 63 kasus kebangkrutan yang dikaitkan dengan kekurangan pekerja. Jumlah itu menjadi rekor tertinggi.
Dari total tersebut, sebanyak 36 kasus berkaitan dengan melonjaknya biaya personel. Jumlah kasus itu bahkan tercatat sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Persoalannya bukan semata-mata perusahaan tidak mau menaikkan gaji. Di tengah persaingan mendapatkan pekerja, peningkatan upah menjadi kebutuhan agar bisnis tetap mampu merekrut dan mempertahankan karyawan.
Namun, kenaikan biaya tersebut menjadi masalah ketika pendapatan perusahaan tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Seorang pejabat dari perusahaan riset kredit korporasi Teikoku Databank Ltd. menggambarkan dilema tersebut.
“Kenaikan gaji tidak dapat dihindari untuk mengamankan pekerja, tetapi perusahaan memperburuk arus kas mereka dengan menaikkan upah di luar kemampuan mereka ketika mereka tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar yang sedang dihadapi banyak bisnis kecil. Kenaikan upah secara teori dapat membantu menarik tenaga kerja, tetapi bagi perusahaan dengan margin tipis, tambahan biaya tersebut dapat langsung menggerus kas operasional.
Tekanan berikutnya datang dari harga. Kebangkrutan yang disebabkan oleh kenaikan biaya meningkat menjadi 93 kasus pada Juli. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2022.
Pelemahan yen menjadi salah satu faktor yang berada di belakang meningkatnya biaya. Ketika nilai mata uang Jepang melemah, perusahaan yang bergantung pada barang, bahan baku, atau komponen tertentu dari luar negeri dapat menghadapi biaya yang lebih tinggi.
Masalahnya menjadi lebih berat bagi perusahaan kecil karena kemampuan mereka untuk meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen biasanya terbatas. Menaikkan harga terlalu tinggi berisiko mengurangi permintaan, sementara mempertahankan harga lama membuat keuntungan semakin tipis.
Kondisi tersebut menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, perusahaan perlu membayar lebih mahal untuk memperoleh pekerja dan mempertahankan karyawan.
Di sisi lain, biaya operasional juga meningkat. Jika pendapatan tidak mampu mengejar kenaikan biaya, ruang bagi perusahaan untuk bertahan semakin kecil.
Selain persoalan tenaga kerja dan harga, sektor usaha Jepang juga menghadapi efek berantai dari runtuhnya perusahaan penyedia layanan keuangan tertentu.
Pada Juli, Zentoshin, penyedia sistem transaksi kartu kredit yang berbasis di Osaka, mengajukan permohonan kebangkrutan dengan kewajiban sekitar 115,16 miliar yen. Nilai tersebut menjadikannya salah satu kasus kebangkrutan terbesar di Jepang sepanjang 2026.
Zentoshin terutama menyediakan layanan penyelesaian cepat transaksi kartu kredit bagi restoran dan pedagang lainnya.
Karena model bisnis tersebut berkaitan langsung dengan arus pembayaran, masalah yang terjadi pada penyedia layanan dapat memberi tekanan tambahan kepada pelaku usaha yang bergantung pada sistem tersebut.
Restoran dan peritel kecil termasuk kelompok yang rentan. Bisnis semacam ini membutuhkan perputaran uang yang relatif cepat untuk membayar pemasok, pekerja, sewa, dan kebutuhan operasional lainnya.
Gangguan pada penerimaan dana dapat membuat tekanan likuiditas muncul dalam waktu singkat.
Dampaknya juga dapat meluas karena satu perusahaan yang gagal membayar kewajiban berpotensi menekan perusahaan lain dalam rantai bisnisnya.
Dalam kondisi arus kas yang sudah ketat, keterlambatan pembayaran dari satu pihak dapat menjadi persoalan serius bagi pelaku usaha lain yang memiliki cadangan dana terbatas.
Secara keseluruhan, nilai kewajiban perusahaan yang bangkrut selama Juli 2026 mencapai 236,3 miliar yen. Dengan asumsi kurs Rp111 per yen, angka tersebut setara sekitar Rp26,22 triliun.
Besarnya nilai kewajiban tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebangkrutan di Jepang bukan hanya menyangkut jumlah perusahaan yang tumbang. Ada persoalan likuiditas dan struktur biaya yang sedang menguji daya tahan dunia usaha.
Tren ini juga memberi gambaran mengenai tantangan yang lebih luas bagi perekonomian Jepang. Kekurangan tenaga kerja memang dapat mendorong perusahaan meningkatkan upah, tetapi proses penyesuaian tersebut membutuhkan waktu.
Perusahaan yang produktivitas dan pendapatannya belum cukup kuat akan lebih sulit menyerap kenaikan biaya tenaga kerja.
Pada saat yang sama, kenaikan harga yang dipengaruhi faktor eksternal membuat perusahaan tidak sepenuhnya memiliki kendali atas biaya produksinya. Jika tekanan tersebut berlangsung lama, perusahaan kecil dengan modal terbatas akan menjadi kelompok yang paling rentan.
Karena itu, angka kebangkrutan Juli patut dilihat sebagai sinyal mengenai daya tahan sektor usaha Jepang.
Selama biaya tenaga kerja, harga, dan kebutuhan likuiditas terus meningkat secara bersamaan, tantangan terbesar bagi perusahaan bukan sekadar meningkatkan penjualan, melainkan memastikan setiap kenaikan pendapatan benar-benar cukup untuk menutup biaya yang semakin besar.
Jika kondisi tersebut berlanjut, gelombang kebangkrutan berpotensi tetap menjadi salah satu persoalan penting yang membayangi dunia usaha Jepang pada paruh kedua 2026.
