INBERITA.COM, Jepang kini tengah dilanda gelombang kebangkrutan yang semakin tak terbendung. Pada Juli 2026, tercatat 1.028 perusahaan resmi gulung tikar, naik 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tanda bahwa perekonomian Negeri Sakura tengah menghadapi tekanan yang tak kunjung reda.
Krisis ini bukan fenomena biasa. Total kewajiban perusahaan yang bangkrut melonjak drastis sebesar 41,4%, mencapai 236,3 miliar yen atau setara Rp 26,9 triliun.
Lonjakan ini mencerminkan betapa dalamnya dampak yang ditimbulkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling memperburuk satu sama lain.
Para pengusaha kecil hingga menengah kini terjepit di antara kenaikan biaya dan minimnya daya beli masyarakat.
Salah satu kasus terbesar yang menjadi sorotan adalah kebangkrutan Zentoshin, perusahaan penyedia sistem transaksi kartu kredit asal Osaka. Perusahaan ini mencatatkan total kewajiban sebesar 115,16 miliar yen sebelum akhirnya ambruk pada Juli 2026.
Menurut data Teikoku Databank Ltd., kebangkrutan ini berpotensi menjadi yang terbesar di Jepang sepanjang tahun ini. Kejadian ini menjadi alarm keras bagi industri keuangan yang selama ini dianggap stabil.
Kekurangan tenaga kerja menjadi salah satu pemicu utama kebangkrutan. Tercatat 63 kasus kebangkrutan disebabkan oleh sulitnya mencari pekerja, dengan 36 di antaranya dipicu oleh kenaikan biaya tenaga kerja. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Seorang pejabat perusahaan riset mengungkapkan ironi yang terjadi, “Kenaikan upah memang tak terhindarkan untuk menarik pekerja, tetapi banyak perusahaan justru menaikkan gaji di luar kemampuan finansial mereka.”
Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku akibat pelemahan yen juga memperparah kondisi. Tercatat 93 kasus kebangkrutan disebabkan oleh lonjakan biaya operasional ini, angka tertinggi sejak 2022.
Pelemahan mata uang Jepang membuat biaya impor bahan baku melonjak, menekan margin keuntungan perusahaan-perusahaan lokal. Dampaknya, sektor konstruksi, ritel, dan transportasi menjadi yang paling rentan.
Sektor informasi dan komunikasi mencatat lonjakan kebangkrutan sebesar 62,5%. Perusahaan-perusahaan perangkat lunak, khususnya yang belum siap menghadapi revolusi AI, menjadi korban utama.
Sementara itu, sektor jasa mencatat jumlah kebangkrutan terbanyak dengan 342 kasus. Mayoritas perusahaan yang bangkrut adalah usaha kecil dengan total kewajiban di bawah 100 juta yen, menyumbang hampir 80% dari seluruh kasus.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena mencerminkan kegagalan sistemik dalam adaptasi bisnis terhadap perubahan ekonomi global. Pemerintah Jepang kini dihadapkan pada tantangan besar untuk merumuskan kebijakan yang mampu menyelamatkan usaha kecil dan menengah.
Tanpa intervensi yang tepat, gelombang kebangkrutan ini dikhawatirkan akan terus berlanjut, membawa dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.
Para ahli ekonomi memperingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan serius, krisis ini bisa berujung pada resesi yang lebih dalam.
Masyarakat pun mulai merasakan dampaknya, dari PHK massal hingga penurunan daya beli. Jepang, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan stabilitas ekonomi tinggi, kini terlihat rapuh di tengah tekanan global yang semakin tak terelakkan.
Sementara itu, para pekerja yang kehilangan pekerjaan menghadapi ketidakpastian yang semakin besar. Banyak dari mereka yang terpaksa beralih profesi atau bahkan meninggalkan negeri ini untuk mencari peluang di luar negeri.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan ekonomi Jepang di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Para pengamat bisnis menilai bahwa kebijakan pemerintah selama ini terlalu lamban dalam merespons perubahan pasar.
Kenaikan upah minimum yang tak sebanding dengan produktivitas, serta kurangnya dukungan bagi usaha kecil, menjadi faktor utama yang mempercepat runtuhnya banyak perusahaan.
Tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, krisis ini dikhawatirkan akan terus berlanjut.
Industri ritel, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, kini juga terancam. Banyak toko kecil yang terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dengan e-commerce dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Transportasi, yang menjadi urat nadi distribusi barang, juga mengalami tekanan serius akibat naiknya biaya operasional.
Di tengah situasi yang semakin sulit, pemerintah Jepang diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkret. Bantuan likuiditas, insentif pajak, dan program pelatihan ulang bagi pekerja menjadi beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan.
Namun, apakah langkah-langkah ini akan cukup untuk membendung gelombang kebangkrutan yang semakin deras?
Satu hal yang pasti, Jepang kini tengah berada di persimpangan jalan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah negeri ini mampu bangkit kembali atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam krisis ekonomi yang lebih parah.
