INBERITA.COM, Perdebatan soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mencuat setelah sejumlah warga mengaku mendapat status Desil 9 hingga Desil 10 meski penghasilan mereka tergolong pas-pasan.
Salah satu angka yang paling ramai dipersoalkan adalah pendapatan sekitar Rp3 juta per bulan yang dikaitkan dengan kelompok ekonomi paling atas.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan sederhana tetapi penting: apakah seseorang dengan gaji Rp3 juta otomatis dianggap sebagai orang kaya?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat tidak menyederhanakan penentuan desil hanya berdasarkan nominal pendapatan.
Menurut dia, klasifikasi tersebut bukan ditetapkan Kementerian Sosial secara sepihak, melainkan melalui proses pengukuran oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak,” kata Gus Ipul di Gedung Kementerian Sosial, Selasa (18/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penting karena perbincangan publik belakangan cenderung menghubungkan desil dengan satu angka penghasilan tertentu.
Padahal, berdasarkan penjelasan BPS, desil merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi yang membagi keluarga ke dalam 10 kelompok.
Desil 1 berada di kelompok terbawah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan peringkat kondisi sosial ekonomi tertinggi.
Dengan kata lain, label Desil 10 tidak tepat jika langsung diterjemahkan sebagai “orang superkaya” dalam pengertian sehari-hari. Posisi tersebut merupakan hasil pemeringkatan relatif berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang diukur menggunakan sejumlah indikator.
Gus Ipul menyebut proses tersebut menggunakan banyak komponen. Ia menyatakan terdapat sekitar 34 item yang perlu diisi ketika data dimutakhirkan.
“Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua di situ petunjuknya jelas,” ujarnya.
Setelah seluruh informasi dikumpulkan, penghitungan dilakukan untuk menentukan posisi keluarga atau individu dalam kelompok desil.
“Nah, di situ nanti otomatis BPS akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu mulai dari desil satu sampai desil 10,” kata Gus Ipul.
Penjelasan ini sekaligus menunjukkan mengapa nominal gaji seseorang tidak selalu cukup untuk membaca status ekonominya.
Kondisi rumah tangga, aset, pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, hingga sejumlah karakteristik sosial ekonomi lain dapat memengaruhi hasil pemeringkatan.
BPS sendiri mencantumkan berbagai indikator dalam metadata statistiknya, termasuk status keluarga, jumlah anggota keluarga, daya listrik, serta kepemilikan tanah atau bangunan.
Hal tersebut membuat perbandingan berdasarkan gaji semata berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Sebagai contoh, pendapatan Rp3 juta pada sebuah keluarga dengan satu anggota tentu memiliki konsekuensi ekonomi yang berbeda dibandingkan pendapatan nominal sama yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa anggota keluarga.
Demikian pula kepemilikan aset, kondisi hunian, jumlah anggota keluarga, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya dapat membuat dua rumah tangga dengan pendapatan serupa memiliki posisi kesejahteraan yang berbeda.
Itulah sebabnya tabel sederhana yang memasangkan nominal gaji dengan Desil 1 sampai Desil 10 tidak bisa otomatis dianggap sebagai patokan resmi.
BPS telah menjelaskan bahwa tidak ada satu batas penghasilan tunggal yang secara otomatis menempatkan sebuah keluarga ke dalam desil tertentu.
Polemiк ini menjadi semakin sensitif karena klasifikasi DTSEN bukan sekadar label statistik. Data tersebut berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, terutama dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial.
Karena itu, ketika seseorang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan, persoalannya bukan hanya soal istilah “kaya” atau “miskin”.
Ada konsekuensi kebijakan yang perlu diperhatikan.
Kelompok desil rendah menjadi salah satu dasar dalam pengusulan sejumlah program bantuan sosial. Perubahan posisi desil karena pemutakhiran data dapat menyebabkan seseorang masuk atau keluar dari sasaran program tertentu.
Pemerintah sendiri menggunakan DTSEN sebagai basis data dalam berbagai program sosial, sehingga akurasi dan pembaruan informasi menjadi bagian penting dari sistem tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan data statistik tetap menggambarkan kondisi nyata masyarakat. Data ekonomi rumah tangga tidak bersifat permanen.
Pendapatan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aset, tempat tinggal, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat berubah dalam waktu relatif singkat.
Gus Ipul menegaskan bahwa status desil memang tidak seharusnya dipahami sebagai cap permanen.
“Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya karena data ini dinamis,” katanya.
Sifat dinamis tersebut berarti posisi sebuah keluarga dapat berubah seiring pembaruan data dan perubahan kondisi sosial ekonominya.
Portal resmi yang berkaitan dengan data bantuan sosial juga menjelaskan bahwa desil dapat diperbarui apabila tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Karena itu, warga yang mendapati hasil pemeringkatan yang dianggap tidak sesuai sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa pemerintah sedang menyamakan gaji Rp3 juta dengan kekayaan para miliarder.
Persoalan utamanya justru terletak pada bagaimana seluruh variabel sosial ekonomi diterjemahkan menjadi peringkat kesejahteraan.
Istilah “Desil 10” sendiri memang mudah menimbulkan salah persepsi. Dalam bahasa sehari-hari, kelompok 10 persen teratas terdengar seperti kelompok yang dihuni para konglomerat.
Padahal, dalam statistik, kelompok tersebut merupakan hasil pengurutan populasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Rentang kondisi ekonomi di dalam satu desil tetap bisa sangat lebar.
Karena itu, menyamakan Desil 10 dengan kelompok “sembilan naga” atau para orang terkaya Indonesia juga terlalu menyederhanakan makna statistiknya. Seseorang yang berada di Desil 10 belum otomatis memiliki kekayaan seperti miliarder atau pengusaha papan atas.
Yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan masyarakat memahami cara kerja sistem tersebut sekaligus menyediakan mekanisme koreksi ketika data tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Kepercayaan publik terhadap DTSEN pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan metode penghitungan, tetapi juga oleh transparansi indikator, akurasi data lapangan, serta kemampuan pemerintah memperbarui informasi ketika kehidupan warga berubah.
Kontroversi gaji Rp3 juta dan Desil 10 dengan demikian seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas cara membaca data kesejahteraan, bukan sekadar perdebatan soal siapa yang disebut kaya.
Semakin besar peran DTSEN dalam menentukan akses masyarakat terhadap program pemerintah, semakin penting pula memastikan setiap angka memiliki dasar pengukuran yang dapat dipahami dan diuji.
Dalam konteks itu, penjelasan BPS menjadi krusial. Sebab, seperti ditegaskan Gus Ipul, pengukuran dan penentuan desil bukan berada di tangan Menteri Sosial, melainkan melalui proses statistik yang mempertimbangkan banyak variabel.
“BPS yang mengukur,” kata Gus Ipul.
Pada akhirnya, satu angka gaji tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kondisi ekonomi sebuah rumah tangga.
Desil adalah hasil pemeringkatan, bukan slip gaji. Dan ketika data tersebut dipakai sebagai dasar kebijakan sosial, akurasi, keterbukaan, serta mekanisme pembaruan harus berjalan beriringan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak keliru terbaca oleh sistem.
