INBERITA.COM, Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana untuk memberlakukan sanksi ekonomi paling berat dalam sejarah terhadap Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebutkan, paket sanksi tersebut akan diumumkan secara rinci pada Senin, 24 Agustus 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Perang yang telah berlangsung hampir enam bulan antara kedua negara menjadi latar belakang kebijakan ini.
Bessent optimistis, tekanan ekonomi maksimum dapat mencegah AS melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Iran.
“Saya tidak yakin mengapa harga minyak naik karena hal ini,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia menambahkan, jika AS menerapkan tekanan ekonomi maksimum, kemungkinan besar tidak akan ada operasi militer berskala besar yang dilancarkan kembali.
Trump sebelumnya telah mengancam akan memulai “perang ekonomi” dan mengisolasi Iran secara menyeluruh. Ia memperingatkan bahwa negara mana pun yang memberikan bantuan kepada Iran, dalam bentuk apa pun, akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat.
Rincian mengenai sanksi terberat ini belum diungkapkan secara rinci oleh pemerintahan Trump.
Bessent hanya menyebutkan bahwa kebijakan tersebut akan menjadi pukulan berlapis terhadap Iran. Ia membandingkan strategi ini dengan gerakan satu-dua, dengan blokade laut yang telah diberlakukan sejak April lalu.
“Ini adalah pukulan satu-dua. Kami memiliki blokade terhadap Iran, dan kami akan memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah,” ujar Bessent.
Blokade tersebut sempat dihentikan selama satu bulan pada pertengahan Juni 2026.
Menurut Bessent, tujuan utama dari tekanan ekonomi ini adalah untuk melemahkan kemampuan ekonomi Iran hingga pada akhirnya dapat mengguncang pemerintahan negara tersebut.
“Ini akan berhasil di Iran dan kami akan meruntuhkan rezim ini,” katanya.
Sementara itu, para pemimpin Iran berusaha menunjukkan ketahanan mereka di tengah tekanan yang semakin meningkat.
Situasi ini telah menempatkan kawasan Timur Tengah dan perekonomian global dalam ketidakpastian yang sulit diprediksi. Laporan mendalam mengenai eskalasi ini telah diterbitkan oleh berbagai media internasional.
Washington berharap bahwa pengetatan tekanan ekonomi akan lebih efektif daripada serangan militer sebelumnya. Trump telah menegaskan akan menjatuhkan konsekuensi ekonomi yang sangat berat kepada siapa pun yang melakukan transaksi dengan Iran.
Yeganeh Torbati, koresponden New York Times yang fokus pada isu Iran, menyatakan bahwa AS dan Iran kini berada dalam situasi stagnan. Perhitungan politik dan potensi kesalahan kalkulasi semakin menonjol di kedua belah pihak.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa sanksi ekonomi terbaru AS tidak akan berhasil. Ia mengungkapkan hal tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Trump yang menyebutkan rencana peluncuran kampanye tekanan ekonomi berskala besar terhadap Iran.
“14 tahun lalu sanksi paling melumpuhkan dalam sejarah gagal, dan 8 tahun lalu tekanan maksimum juga gagal,” tulis Araghchi dalam akun X miliknya pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Ia juga menyebutkan seruan Trump sekitar lima bulan lalu yang meminta Iran menyerah tanpa syarat.
Araghchi menambahkan, kebijakan terbaru yang disebut Trump sebagai “perang ekonomi paling menghancurkan” juga akan berakhir dengan kegagalan.
Ia mengunggah gambar mantan Presiden AS Barack Obama yang memuat pernyataan Wakil Presiden AS saat itu, Joe Biden, pada 2012.
Biden saat itu menyebut tindakan terhadap Iran sebagai sanksi paling melumpuhkan dalam sejarah. Trump sebelumnya menyatakan akan meluncurkan kampanye tekanan maksimum yang disebutnya sebagai “Perang Ekonomi dan Isolasi”.
Kebijakan ini bertujuan untuk memutus seluruh saluran keuangan yang mendukung pemerintah Iran. Trump memperingatkan negara atau entitas yang memberikan bantuan ekonomi kepada Iran akan menghadapi konsekuensi berat.
Ia juga mengajak sekutu AS untuk bergabung dalam upaya menekan dan melumpuhkan sumber keuangan Iran. Langkah ini menunjukkan keseriusan AS dalam mengisolasi Iran secara ekonomi.
