INBERITA.COM, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Berdasarkan rekaman yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dengan mengenakan pakaian safari, topi biru, dan kacamata hitam.
Tanpa mengenakan masker, Prabowo langsung menyusuri area terdampak kebakaran sambil berdialog dengan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tengah berjuang memadamkan api.
Ia juga menyapa warga setempat yang datang untuk melihat kondisi terkini wilayah mereka. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani bencana alam secara langsung.
Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara selama kunjungan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subianto turut serta dalam rombongan.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis kebakaran hutan.
Sebelum turun ke lapangan, Prabowo menerima laporan mengenai titik api yang terdeteksi di Kalimantan Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Asrianus Bulo, dalam rapat di posko penanggulangan kebakaran hutan di Pontianak.
Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melihat kondisi nyata di lapangan. Ia meminta laporan terperinci mengenai situasi terkini kebakaran hutan di Kalimantan Barat.
“Baik terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya, presentasi tentang situasi,” ujarnya.
Asrianus kemudian memaparkan data pemantauan hotspot selama 24 jam terakhir. Menurutnya, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Jumlah ini menunjukkan indikasi kuat adanya titik api dan asap yang tersebar di provinsi tersebut.
“Kami laporkan tentang situasi terkini pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit. Terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat,” jelasnya.
Selain hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, terdapat pula 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
“Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah,” tambah Asrianus.
Data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sebaran titik api di wilayah tersebut.
Deteksi hotspot menggunakan sensor VIIRS dan MODIS pada satelit polar seperti NOAA20, S-NPP, TERRA, dan AQUA. Satelit-satelit ini mendeteksi anomali suhu panas yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.
Observasi dilakukan baik pada siang maupun malam hari untuk masing-masing satelit. Namun, di wilayah yang tertutup awan atau blank zone, hotspot tidak dapat terdeteksi.
Hingga pukul 07.00 WIB tanggal 22 Agustus 2026, hotspot tersebar di 17 kabupaten di Kalimantan Barat. Sebaran titik api tersebut terdiri dari 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 3.100 titik dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam mengambil langkah penanggulangan kebakaran hutan.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kunjungan Prabowo ke lokasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana ini. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Pemerintah juga diharapkan segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Krisis kebakaran hutan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana. BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk menangani dampak kebakaran secara efektif. Koordinasi yang baik diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang lebih besar.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan Barat patut diapresiasi.
Namun, upaya ini harus diikuti dengan tindakan nyata dan berkelanjutan untuk memastikan pemulihan lingkungan yang optimal. Krisis ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan di Indonesia.
