INBERITA.COM, Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen. Langkah ini diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI untuk periode September 2025, Rabu (17/9), yang digelar secara daring dari Jakarta.
Penurunan suku bunga acuan ini menandai sinyal ekspansi moneter yang lebih agresif dari bank sentral, di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi yang belum kembali ke kapasitas ideal.
Namun, langkah pelonggaran moneter ini tetap dibalut kehati-hatian, karena BI juga menargetkan agar inflasi pada 2025 dan 2026 tetap berada dalam kisaran 2,5±1 persen, sambil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry Warjiyo.
Selain menurunkan BI-Rate, BI juga memangkas suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 3,75 persen dan lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.
Langkah ini memperlihatkan niat BI untuk memberi ruang likuiditas lebih longgar kepada perbankan dalam menyalurkan kredit, sembari menjaga daya saing pasar keuangan domestik.
Perry menjelaskan bahwa BI tak hanya fokus pada suku bunga, tapi juga memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi mendukung agenda pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Ekspansi likuiditas moneter terus diperkuat melalui kebijakan makroprudensial yang longgar untuk menurunkan suku bunga pasar, menambah likuiditas, dan mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang menopang perekonomian.
Strategi lain yang turut dikedepankan adalah kebijakan sistem pembayaran, yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lewat perluasan akseptasi digital, penguatan infrastruktur sistem pembayaran, dan reformasi struktur industri sistem keuangan nasional.
Dalam sisi teknis operasional, Perry menjabarkan lima langkah konkret yang menjadi bagian dari bauran kebijakan BI.
Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market, yang bertujuan mempercepat transmisi penurunan suku bunga acuan, meningkatkan likuiditas pasar uang, dan memperdalam pasar valuta asing dalam negeri.
Kedua, BI menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar spot, instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
Ketiga, dilakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai instrumen stabilisasi pasar keuangan domestik.
Keempat, BI akan memperkuat publikasi asesmen suku bunga dasar kredit (SBDK), dengan penekanan pada sektor-sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Dan kelima, BI mendorong akselerasi digitalisasi pembayaran melalui penguatan implementasi QRIS Antarnegara dan inovasi QRIS Tanpa Pindai (TAP).
Tak hanya fokus pada sisi domestik, Perry menyebut pentingnya penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan.
Termasuk di dalamnya, konektivitas sistem pembayaran lintas batas dengan mata uang lokal, promosi investasi, dan fasilitasi perdagangan untuk sektor-sektor unggulan bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Perry.
Meski kebijakan moneter telah dilonggarkan, Perry tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan struktural yang menghambat momentum pemulihan ekonomi.
Ia menyebut bahwa pada kuartal III 2025, konsumsi rumah tangga belum menunjukkan penguatan signifikan, terutama karena menurunnya ekspektasi konsumen kelompok menengah ke bawah dan keterbatasan penciptaan lapangan kerja.
“Investasi juga perlu terus diperkuat melalui percepatan realisasi berbagai program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah,” tegasnya.
Dari sisi eksternal, Perry menilai ekspor Indonesia menunjukkan sinyal perbaikan, khususnya dari sektor produk pertanian dan manufaktur seperti minyak kelapa sawit (CPO) ke India, seiring penurunan bea masuk impor dari negara tersebut.
Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada seberapa efektif perbankan dan sektor riil merespons penurunan suku bunga dengan memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif, bukan sekadar meningkatkan konsumsi jangka pendek. Jika tidak, ruang stimulus yang telah dibuka oleh BI justru bisa terbuang percuma.
Bank Indonesia menempatkan dirinya dalam posisi yang kompleks: mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memastikan inflasi tetap terkendali.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk fluktuasi harga komoditas dan ketegangan geopolitik, kebijakan ini menjadi ujian ketahanan struktur moneter nasional dalam merespons tantangan yang semakin multidimensi. (xpr)
