INBERITA.COM, Pernyataan pemerintah terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan perhatian publik.
Di tengah sorotan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail anggaran pembelian ribuan sapi kurban yang disalurkan tahun ini.
Purbaya menyampaikan hal itu usai melaksanakan salat Iduladha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.
Ketika ditanya awak media mengenai penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden, ia mengaku belum memperoleh informasi rinci terkait kebijakan tersebut.
“Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek, saya tidak tahu,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Ia juga menduga pengadaan sapi kurban kemungkinan berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, perlu ada penjelasan lebih lanjut dari pihak yang menangani langsung program bantuan kemasyarakatan presiden tersebut.
“Tanya Mensesneg, tapi rasanya pakai uang mereka sendiri,” katanya.
Pernyataan Purbaya itu muncul setelah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya memastikan bahwa pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo tahun 2026 memang menggunakan anggaran negara.
Menurut Juri, sumber dana berasal dari APBN melalui pos bantuan kemasyarakatan presiden. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.
“Jadi sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden,” kata Juri dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Program penyaluran sapi kurban itu mencakup seluruh provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah menyebut pengadaan dilakukan dengan melibatkan peternak lokal di berbagai daerah agar ikut mendorong ekonomi peternakan nasional menjelang Hari Raya Iduladha.
Juri menjelaskan harga sapi berbeda-beda tergantung bobot dan lokasi pembelian. Presiden disebut menetapkan standar bobot sapi kurban mulai dari 800 kilogram hingga lebih dari satu ton.
Karena tidak semua daerah memiliki sapi dengan standar tersebut, beberapa wilayah mendapatkan tambahan distribusi dari daerah lain yang memiliki stok sapi premium lebih banyak.
“Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga mempengaruhi harga sapi. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar,” ujar Juri.
Pemerintah juga memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat syariat Islam, termasuk usia hewan dan kondisi fisiknya.
Meski program bantuan sapi kurban presiden bukan hal baru, penggunaan APBN dalam jumlah besar tetap memancing diskusi publik, terutama di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan efisiensi anggaran negara.
Sejumlah pengamat menilai bantuan kemasyarakatan presiden memang memiliki dasar dalam sistem anggaran negara. Namun transparansi penggunaan dana publik tetap menjadi aspek penting agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi bagi peternak lokal karena pembelian dilakukan langsung dari berbagai daerah. Momentum Iduladha juga dianggap membantu meningkatkan perputaran ekonomi sektor peternakan nasional.
Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan tambahan dari Kementerian Keuangan terkait detail mekanisme penganggaran program tersebut.
Pernyataan Purbaya yang mengaku belum mengetahui informasi itu pun menjadi perhatian publik di media sosial.
Sebagian warganet mempertanyakan koordinasi antar kementerian terkait penggunaan APBN, sementara lainnya menilai bantuan hewan kurban presiden masih wajar selama memiliki dasar hukum dan manfaat sosial yang jelas.
Perdebatan mengenai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan sosial keagamaan memang kerap muncul setiap tahun.
Namun pemerintah menegaskan distribusi sapi kurban Presiden Prabowo ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan di seluruh daerah Indonesia sekaligus mendukung peternak lokal agar lebih produktif.
