INBERITA.COM, Puluhan perempuan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas akar rumput di Jawa Tengah menggelar aksi yang berbeda dari demonstrasi pada umumnya.
Di depan gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, mereka tidak membawa pengeras suara besar atau konvoi kendaraan, melainkan kompor, wajan, beras, sayuran, dan berbagai bahan pangan untuk memasak bersama.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026) sore itu menjadikan area depan kantor gubernur sebagai dapur umum terbuka. Namun, dapur tersebut bukan bagian dari program pemerintah. Para peserta justru memberi nama simbolik yang sarat kritik, yakni SPPG atau Satuan Penolak Prabowo-Gibran.
Melalui kegiatan memasak bersama, para peserta menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Mereka menilai pendekatan yang dilakukan negara dalam menjalankan program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dievaluasi secara serius.
Suasana aksi berlangsung unik sekaligus penuh pesan politik. Di tengah aktivitas mengolah makanan, peserta membentangkan sejumlah poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Tulisan seperti “SPPG Satuan Penolak Prabowo-Gibran”, “Dapur Ini Milik Rakyat”, hingga “Kita Bisa Masak Sendiri Tanpa Keracunan” terlihat menghiasi area gerbang kantor gubernur.
Bahan pangan yang digunakan dalam aksi itu pun bukan dipilih secara sembarangan. Setiap komoditas membawa pesan solidaritas dari kelompok masyarakat yang tengah menghadapi konflik sosial maupun lingkungan di berbagai daerah Jawa Tengah.
Beras yang dimasak berasal dari warga Sumberrejo, Jepara, yang saat ini sedang berjuang menolak aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Cabai gendot didatangkan dari kawasan Dieng yang sebagian warganya terlibat konflik terkait proyek geotermal. Sementara kerang hijau berasal dari warga Tambakrejo yang pernah terdampak penggusuran.
Koordinator aksi, Tuti Wijayanti, mengatakan pemilihan bahan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini berhadapan dengan berbagai persoalan pembangunan.
Menurutnya, dapur umum yang dibangun dalam aksi tersebut ingin menunjukkan bahwa ketahanan pangan seharusnya bertumpu pada hasil produksi rakyat dan melibatkan komunitas lokal secara langsung.
“Kami ingin menunjukkan bahwa dapur yang sehat dan berpihak kepada masyarakat harus mampu menyerap hasil pertanian dan hasil produksi rakyat sendiri,” ujarnya di sela kegiatan.
Tuti juga mengkritik tata kelola program MBG yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Ia berpendapat bahwa keberadaan dapur-dapur program tersebut belum memberikan manfaat optimal bagi kelompok yang selama ini menjadi produsen pangan.
Bahkan, menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari tata kelola hingga kualitas pelaksanaan di lapangan.
Dalam pandangannya, program yang menggunakan anggaran besar itu perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang kami lihat, banyak persoalan yang muncul. Karena itu kami meminta program ini dievaluasi bahkan dihentikan jika memang tidak efektif dan tidak memberi manfaat langsung kepada rakyat,” katanya.
Aksi tersebut tidak hanya menjadi ruang kritik, tetapi juga wadah solidaritas antarwarga. Para peserta yang berasal dari berbagai jaringan perempuan, aktivis hak asasi manusia, komunitas suporter, hingga kelompok masyarakat sipil bahu-membahu menyiapkan makanan.
Menu yang disajikan pun cukup beragam, mulai dari nasi dengan telur, orek tempe, kangkung, hingga olahan kerang hijau. Dari dapur darurat tersebut, lebih dari 80 porsi makanan berhasil disiapkan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar.
Aktivis perempuan Semarang, Adetya Pramandira atau Dera, menyebut aksi tersebut memperlihatkan bagaimana solidaritas warga dapat diwujudkan melalui cara-cara sederhana namun bermakna.
Menurutnya, dukungan yang datang dari warga terdampak konflik lingkungan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk saling membantu dan memperkuat gerakan masyarakat sipil.
“Tadi warga yang sedang menghadapi persoalan tambang maupun geotermal ikut mengirim bahan pangan. Ini bentuk solidaritas dari warga untuk warga,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah Jawa Tengah menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait rantai pasok bahan baku pangan.
Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin, mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat keterlibatan peternak lokal dalam penyediaan kebutuhan dapur MBG.
Menurutnya, mulai pertengahan Juni 2026, seluruh dapur MBG di Jawa Tengah diwajibkan membeli telur dan daging ayam dari peternak lokal. Kebijakan itu diharapkan mampu meningkatkan manfaat ekonomi program bagi masyarakat daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pengelola dapur yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku.
Perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat sipil dan pemerintah menunjukkan bahwa program MBG masih menjadi ruang diskusi yang dinamis di tengah masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah menilai program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat menginginkan evaluasi lebih mendalam terkait tata kelola, distribusi manfaat, hingga keterlibatan komunitas lokal.
Aksi dapur umum di Semarang menjadi salah satu potret bagaimana kritik terhadap kebijakan publik disampaikan melalui cara kreatif dan damai.
Bagi para peserta, memasak bersama bukan sekadar aktivitas dapur, melainkan simbol bahwa masyarakat memiliki kemampuan membangun solidaritas pangan dari bawah, sekaligus menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.
Mereka berharap dialog mengenai masa depan program MBG tidak berhenti pada perdebatan politik semata, melainkan juga membuka ruang evaluasi yang lebih luas agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
