INBERITA.COM, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang turun tangan menindaklanjuti viralnya sebuah sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Kedungdung yang disebut tidak memiliki aktivitas belajar mengajar, namun tercatat sebagai penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekolah yang dimaksud adalah SDN Batuporo Timur 1, yang ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar video memperlihatkan kondisi sekolah yang sepi murid, sementara sejumlah guru terlihat santai bahkan menonton hiburan dangdut di lingkungan sekolah.
Menanggapi sorotan publik tersebut, Disdik Sampang langsung melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Hasilnya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data jumlah siswa yang tercatat secara administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
Temuan ini sekaligus membuka persoalan serius terkait pengelolaan data pendidikan dan pendistribusian program pemerintah.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Sampang, Mohammad Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap SDN Batuporo Timur 1 setelah isu tersebut viral.
Berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah tersebut masih memiliki puluhan siswa aktif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
“Data di dapodik terdapat 33 siswa, tapi saat kami ke lapangan (sekolah) tadi (20/1) faktanya memang tidak ada siswa yang masuk. Dari keterangan guru di sana, siswanya hanya ada pada hari Jumat. Sementara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, informasinya mereka bersekolah di madrasah sekitar,” beber Yusuf, Selasa (20/1/2026).
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas proses belajar mengajar di sekolah negeri tersebut.
Ketidakhadiran siswa hampir sepanjang pekan dinilai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan formal, terlebih sekolah tersebut masih tercatat aktif dan menerima berbagai program bantuan dari pemerintah.
Selain persoalan siswa, Disdik Sampang juga menyoroti perilaku para guru yang terekam dalam video viral.
Dalam rekaman yang beredar luas, sejumlah guru tampak tidak menjalankan aktivitas pembelajaran dan justru menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi.
Yusuf menyayangkan sikap tersebut dan menilai perilaku itu tidak mencerminkan etika serta tanggung jawab seorang pendidik.
“Kami akan lakukan pembinaan, besok kami panggil mereka (yang ada di video tersebut) termasuk guru yang tidak masuk di sekolah itu,” ujarnya.
Disdik Sampang memastikan akan melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap tenaga pendidik yang terlibat.
Langkah tersebut diambil untuk menegakkan disiplin serta memastikan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.
Terkait isu penerimaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Disdik Sampang menyatakan belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh karena saat peninjauan dilakukan tidak terdapat pengiriman makanan ke sekolah tersebut.
Yusuf menegaskan bahwa pendistribusian MBG seharusnya mengacu pada data resmi yang tercatat di Dapodik.
“Untuk MBG tadi tidak ada pengiriman, jadi gak bisa cek faktanya. Harusnya jumlahnya sesuai dengan data di Dapodik,” terangnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah.
Oleh karena itu, ketepatan data penerima menjadi hal krusial agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batoporo Barat sebagai penyedia MBG mengonfirmasi bahwa pendistribusian makanan ke SDN Batuporo Timur 1 memang sempat dilakukan.
Kepala SPPG Batoporo Barat, Hoirumman, menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan pendistribusian berdasarkan data yang diajukan oleh pihak sekolah.
“Benar dari SPPG kami, kami mengirimkan MBG ke sekolah itu sesuai dengan data yang di berikan kepada kami . Jika jumlah penerima itu tidak sesuai dengan data di Dapodik itu bukan kewenangan kami, sebab data penerima itu sudah ditandatangani kepala sekolah sesuai MOU,” ujarnya.
Hoirumman menegaskan bahwa tanggung jawab verifikasi data siswa berada pada pihak sekolah dan instansi pendidikan terkait.
SPPG hanya berperan sebagai pelaksana teknis pendistribusian makanan sesuai dokumen yang telah disepakati bersama.
Meski sejauh ini tidak ada keluhan terkait kualitas maupun menu MBG yang didistribusikan ke sekolah tersebut, SPPG memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan setelah munculnya informasi mengenai kondisi faktual jumlah siswa.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian sambil menunggu kejelasan dari Disdik Sampang.
“Kemarin setelah mendapatkan informasi itu kami (SPPG) menghentikan sementara pendistribusian dan menonaktifkan data penerima di sekolah itu. Selanjutnya kami akan menunggu klarifikasi Disdik terkait jumlah siswa yang ada,” pungkasnya.
Kasus SDN Batuporo Timur 1 ini menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi data pendidikan dan akuntabilitas penyaluran program pemerintah.
Disdik Sampang memastikan akan melakukan evaluasi lanjutan, termasuk penyesuaian data siswa dan pembinaan terhadap tenaga pendidik, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
