INBERITA.COM, Metode orientasi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan setelah video peserta berjalan tanpa alas kaki di atas bara api viral di media sosial.
Kegiatan tersebut memicu perdebatan mengenai relevansi pelatihan fisik ekstrem bagi pegawai lembaga pelayanan publik, sekaligus memunculkan pertanyaan terkait aspek keselamatan dan penggunaan anggaran.
Dalam rekaman yang beredar, para peserta terlihat melintasi hamparan bara api sambil meneriakkan yel-yel. Aksi tersebut merupakan bagian dari Orientasi Pengenalan Karakter (OPK) bagi calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
Manajemen menjelaskan bahwa kegiatan fire walk merupakan salah satu metode experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman.
Menurut BPJS Ketenagakerjaan, metode itu dimaksudkan untuk melatih kepercayaan diri, disiplin, kemampuan mengendalikan diri, dan ketangguhan mental sebelum peserta menjalankan tugas sebagai pegawai.
Pihak manajemen juga menegaskan bahwa fire walk bukan materi utama maupun kewajiban yang harus diikuti seluruh peserta.
Namun, penjelasan tersebut belum meredakan kritik yang berkembang. Sejumlah pihak mempertanyakan hubungan antara berjalan di atas bara api dengan kompetensi yang dibutuhkan pegawai BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pada rekrutmen tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan membuka sejumlah posisi seperti Customer Service Officer dan Account Representative.
Kedua jabatan tersebut lebih banyak menuntut kemampuan komunikasi, pelayanan publik, pemahaman regulasi, administrasi, penyelesaian masalah, serta pendampingan peserta dibandingkan kemampuan fisik.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai metode tersebut tidak memiliki urgensi dalam pembentukan kompetensi pegawai.
“Tentunya tidak ada urgensinya pada saat mereka bekerja di BPJS TK,” kata Timboel, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, orientasi pegawai seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan profesionalisme, penguasaan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta.
Selain mempertanyakan relevansi pelatihan, Timboel juga menyoroti potensi risiko keselamatan. Ia menilai peserta tetap dihadapkan pada sumber panas yang berpotensi menimbulkan cedera apabila prosedur keamanan tidak dijalankan secara optimal.
“Saya kira pelatihan tersebut berisiko besar terhadap calon pekerja,” ujarnya.
Kritik tersebut dinilai menjadi ironi karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan saat bekerja.
Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran. Timboel meminta direksi menjelaskan besaran biaya penyelenggaraan, alasan pemilihan metode fire walk, pihak penyelenggara kegiatan, standar operasional prosedur yang digunakan, hingga mekanisme mitigasi risiko selama pelaksanaan orientasi.
Menurutnya, dana operasional yang bersumber dari pengelolaan iuran pekerja dan pemberi kerja semestinya dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya melayani jutaan peserta.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting mengingat cakupan layanan BPJS Ketenagakerjaan terus bertambah.
Hingga akhir 2025, jumlah tenaga kerja yang terdaftar mencapai 69,31 juta orang, dengan 48,65 juta di antaranya berstatus peserta aktif melalui lebih dari 875 ribu pemberi kerja.
Di sisi lain, aplikasi Jamsostek Mobile telah digunakan oleh sekitar 33,68 juta pengguna. Kondisi ini membuat kompetensi di bidang pelayanan digital, pengelolaan data, komunikasi, serta penyelesaian pengaduan menjadi kebutuhan yang semakin dominan dibandingkan pelatihan fisik ekstrem.
Dalam rencana strategis periode 2026–2031, BPJS Ketenagakerjaan juga menetapkan sejumlah prioritas, antara lain memperluas kepesertaan, meningkatkan kualitas layanan, mempercepat transformasi digital, memperkuat akurasi data, serta menjaga tata kelola dana yang akuntabel.
Dengan arah kebijakan tersebut, relevansi metode fire walk sebagai bagian dari pembentukan karakter pegawai pun menjadi bahan diskusi publik.
Sejumlah kalangan menilai pengembangan mental memang penting, tetapi metode yang dipilih seharusnya tetap selaras dengan karakter pekerjaan, memperhatikan keselamatan peserta, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi efektivitas maupun penggunaan anggaran.
Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan belum menjelaskan secara rinci lokasi pelaksanaan kegiatan, identitas para pendamping yang terlihat mengenakan pakaian bermotif loreng dalam video, standar keselamatan yang diterapkan, maupun apakah terdapat peserta yang mengalami cedera selama orientasi berlangsung.
Transparansi atas aspek-aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola perlindungan sosial bagi jutaan pekerja di Indonesia.
