INBERITA.COM, Sebuah potongan video dari rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik.
Bukan karena substansi utama rapat mengenai bencana alam, melainkan karena gerakan Mayor Teddy Indra Wijaya yang terlihat menggeser mikrofon Presiden ketika pembahasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sedang berlangsung.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat itu, Presiden antara lain menyinggung perlunya perhatian terhadap kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Yang harus diperhatikan juga, kebakaran dekat IKN itu, sekarang…,” ujar Prabowo ketika menyampaikan pembahasan tersebut.
Kalimat Presiden belum selesai ketika Teddy, yang berada di sampingnya, tampak menggeser mikrofon. Gerakan singkat itu kemudian tertangkap kamera dan beredar di ruang publik.
Prabowo sempat terlihat memperhatikan perubahan posisi mikrofon tersebut. Setelah menyadari bahwa Teddy yang memindahkannya, keduanya terlihat saling bertatapan. Teddy kemudian memberikan penjelasan kepada Presiden.
Prabowo setelah itu merespons singkat. “Oke,” kata Presiden.
Cuplikan pendek tersebut kemudian berkembang menjadi bahan perbincangan di media sosial. Perhatian publik terutama tertuju pada alasan mikrofon digeser dan posisi Teddy yang berada sangat dekat dengan Presiden dalam forum resmi tersebut.
Namun, dari potongan video yang beredar, alasan lengkap tindakan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan gerakan memindahkan mikrofon.
Tidak ada penjelasan lebih jauh dalam cuplikan tersebut mengenai pertimbangan teknis ataupun protokol yang melatarbelakanginya.
Sorotan kemudian melebar dari persoalan mikrofon ke soal tata kelola pemerintahan. Pegiat media sosial Ferry Koto menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kritik setelah video tersebut ramai diperbincangkan.
Melalui unggahannya di X pada Rabu, 9 September 2026, Ferry menilai peristiwa tersebut sebagai gambaran persoalan birokrasi di lingkungan pemerintahan.
“Rusak birokrasi pemerintahan,” kata Ferry.
Ia kemudian mengaitkan kritiknya dengan jabatan Teddy. Ferry mempertanyakan keberadaan Teddy dalam posisi tersebut dan menyoroti struktur jabatan di lingkungan Istana.
“Sudah banyak yang ingatkan, Teddy itu hanya eselon 2, duduk di sana saja ndak pantas, ada Mensesneg di sana, atasan Teddy 2 tingkat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi Ferry, persoalan yang lebih besar bukan terletak pada tindakan menggeser mikrofon semata.
Ia melihat momen tersebut sebagai pintu masuk untuk mempertanyakan pembagian kewenangan, rantai komando, serta batas peran pejabat dalam forum strategis yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Dalam birokrasi pemerintahan, posisi dan kewenangan memang menjadi bagian penting dalam menentukan siapa yang hadir, siapa yang memberikan masukan, serta siapa yang menjalankan fungsi tertentu dalam sebuah forum.
Karena itu, ketika sebuah tindakan kecil terjadi dalam rapat yang melibatkan Presiden, perhatian publik bisa dengan cepat bergeser dari substansi rapat ke persoalan tata kelola.
Meski demikian, kritik terhadap posisi seseorang dalam sebuah rapat tetap perlu dibedakan dari fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam forum tersebut.
Kehadiran seorang pejabat dalam rapat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pejabat tersebut mengambil alih kewenangan pejabat lain. Begitu pula, tindakan menggeser mikrofon tidak otomatis menunjukkan adanya kendali terhadap jalannya pemerintahan.
Konteks utuh rapat menjadi penting untuk menilai persoalan tersebut secara proporsional.
Rapat yang dipimpin Prabowo pada saat itu sendiri membahas perkembangan bencana alam. Salah satu isu yang muncul adalah kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran yang disebut Presiden terjadi di dekat IKN.
Perhatian terhadap karhutla di sekitar kawasan IKN memiliki relevansi tersendiri karena kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
Kebakaran juga dapat mengganggu kualitas udara, aktivitas masyarakat, serta menimbulkan persoalan penanganan darurat apabila meluas.
Karena itu, substansi yang disampaikan Presiden mengenai kondisi karhutla sebenarnya berada dalam konteks kebijakan dan penanganan bencana. Momen mikrofon kemudian membuat perhatian publik justru tertuju pada interaksi singkat antara Presiden dan Teddy.
Di sisi lain, kritik Ferry berkembang lebih jauh. Ia bahkan menyinggung anggapan sebagian pihak mengenai gaya pemerintahan Prabowo yang dinilainya belum sesuai dengan gagasan yang pernah disampaikan sebelum menjabat sebagai Presiden.
“Jangan-jangan dugaan banyak pihak penyebab kenapa pemerintahah Pak Prabowo ini amatir, dan tak sesuai dengan gagasan-gagasannya saat belum jadi Presiden, ya karena sebenarnya pemerintahan ini dikendalikan Teddy, yang jelas masih amatiran. Amsiong wis,” kata Ferry.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan dugaan politik dari Ferry, bukan fakta yang terbukti dari video tersebut. Tidak terdapat bukti dalam cuplikan yang beredar yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa Teddy mengendalikan pemerintahan.
Karena itu, dua hal perlu dipisahkan dalam membaca polemik ini. Pertama, fakta visual bahwa Teddy terlihat menggeser mikrofon ketika Prabowo sedang berbicara.
Kedua, interpretasi politik yang muncul setelah video tersebut beredar, termasuk tudingan mengenai pengaruh Teddy terhadap pemerintahan.
Pemisahan tersebut penting agar perdebatan tidak berhenti pada potongan video yang berdurasi singkat.
Publik berhak mempertanyakan tata kelola pemerintahan, tetapi penilaian mengenai kewenangan dan pengaruh seorang pejabat idealnya didasarkan pada struktur formal, keputusan yang diambil, serta bukti yang lebih lengkap.
Viralnya video ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana gestur sederhana dalam sebuah forum kenegaraan dapat memicu diskusi yang jauh lebih luas.
Mikrofon yang digeser hanya berlangsung dalam hitungan detik, tetapi respons terhadapnya berkembang menjadi perdebatan mengenai birokrasi, protokol, kewenangan, dan posisi pejabat di sekitar Presiden.
Bagi pemerintah, perhatian semacam ini juga menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas Presiden yang terekam kamera publik berpotensi menjadi bahan interpretasi.
Transparansi mengenai peran masing-masing pejabat dan tata kerja di lingkungan Istana dapat membantu mencegah munculnya spekulasi yang tidak perlu.
Sementara bagi publik, video tersebut tetap relevan untuk diamati, tetapi tidak cukup menjadi dasar untuk menarik kesimpulan besar mengenai siapa yang mengendalikan pemerintahan.
Kritik Ferry merupakan bagian dari respons publik terhadap sebuah momen viral, sedangkan penilaian mengenai struktur kekuasaan dan efektivitas pemerintahan membutuhkan informasi yang jauh lebih lengkap.
Untuk saat ini, fakta yang terlihat dari video relatif sederhana: ketika Prabowo sedang membahas karhutla di sekitar IKN dalam rapat terbatas, Teddy menggeser mikrofon Presiden.
Prabowo sempat memperhatikan tindakan tersebut, keduanya berinteraksi singkat, lalu Presiden melanjutkan pembahasan.
Selebihnya, polemik mengenai kepantasan posisi Teddy dan dugaan besarnya pengaruhnya merupakan wilayah perdebatan politik yang masih harus dibuktikan dengan konteks dan fakta yang lebih luas.
