INBERITA.COM, Sebanyak 62 juta porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat setiap pekan.
Temuan ini memunculkan potensi kerugian negara yang nilainya tidak kecil, bahkan disebut bisa menembus Rp1,27 triliun per minggu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah justru dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Hal itu terungkap dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dalam laporan tersebut, peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, memaparkan bahwa dalam kurun waktu satu minggu terdapat sekitar 62 juta porsi MBG yang telah disalurkan, namun tidak dikonsumsi oleh siswa sebagai penerima manfaat.
Berdasarkan hasil survei CELIOS, banyak siswa menilai menu yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari sisi rasa, kualitas, maupun takaran gizi.
“Jadi ada potensi uang negara yang terbuang akibat MBG yang dibuang. Anak-anak kerap menolak karena rasa yang tidak sesuai, kebersihan kurang, dan kualitas gizi tidak memadai,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, Senin (23/2/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan adanya celah dalam implementasi program yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Jika porsi makanan yang disalurkan tidak dikonsumsi, maka tujuan peningkatan gizi siswa berpotensi tidak tercapai, sementara anggaran negara tetap terserap dalam jumlah besar.
CELIOS memetakan dua skenario potensi pemborosan anggaran akibat 62 juta porsi MBG yang tidak termakan tersebut.
Pada skenario minimal, kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp622 miliar setiap pekan.
Angka ini dihitung berdasarkan asumsi tingkat penolakan tertentu yang masih berada pada batas bawah.
Sementara itu, dalam skenario maksimal, potensi kerugian negara melonjak hingga Rp1,27 triliun per minggu.
Skenario ini menggunakan asumsi tingkat penolakan yang lebih tinggi, terutama jika faktor menu, rasa, kebersihan, dan kandungan gizi dinilai semakin jauh dari harapan para penerima manfaat.
Isnawati juga menguraikan bahwa jika dikalkulasikan dalam periode bulanan, nilai pemborosan tersebut sangat signifikan.
“Kalau dilihat per bulan, dalam skenario minimal, dana itu bisa membiayai BPJS Kesehatan bagi 15,5 juta orang. Sedangkan dalam skenario maksimal, bisa untuk 31,6 juta orang,” kata Isnawati.
Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya peluang pemanfaatan anggaran jika dikelola secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Dana yang berpotensi terbuang akibat MBG tidak dimakan itu disebut dapat dialihkan untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat dalam jumlah puluhan juta peserta.
Temuan ini sekaligus menjadi sorotan serius terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Selain persoalan rasa dan kualitas, aspek kebersihan dan kecukupan gizi disebut menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat penerimaan siswa terhadap makanan yang disediakan.
Atas dasar itu, CELIOS merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas guna mencegah potensi kerugian negara yang terus membesar.
Rekomendasi tersebut mencakup moratorium sementara program MBG, reformasi total terhadap desain dan pelaksanaan program, hingga audit yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dengan potensi pemborosan hingga Rp1,27 triliun per minggu, evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis dinilai mendesak dilakukan.
Tanpa pembenahan signifikan, program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa ini justru berisiko menjadi beban fiskal dan memicu kerugian negara dalam skala besar.
