INBERITA.COM, Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz, kembali menggemparkan arena politik internasional dengan pernyataannya yang tegas terhadap Israel.
Dalam unggahan di Instagram pada Minggu (14/9/2025), politisi berhaluan kiri ekstrem tersebut secara terbuka menyerukan pelarangan Israel dari seluruh ajang internasional, termasuk dunia olahraga.
“Israel tidak dapat berkompetisi dalam ajang apa pun, jika terus melakukan genosida,” ujar Diaz, mengacu pada tindakan militer Israel di Gaza yang hingga kini menuai kecaman luas.
Pernyataan Diaz ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah Israel secara resmi melarang dirinya masuk ke wilayah negara tersebut karena kritiknya yang keras terhadap operasi militer di Gaza. Namun, larangan itu tampaknya tidak menyurutkan keberaniannya bersuara lantang.
“Masyarakat Spanyol telah memberi pelajaran kepada dunia dengan melumpuhkan Vuelta,” tambahnya, merujuk pada aksi massa yang berhasil menghentikan etape terakhir ajang balap sepeda Vuelta Spanyol 2025 di Madrid.
Aksi protes terhadap partisipasi tim Israel di Vuelta menjadi sorotan global. Para demonstran pro-Palestina memanfaatkan ajang olahraga internasional itu sebagai panggung untuk menyorot tragedi kemanusiaan di Gaza.
Ratusan warga turun ke jalan, mengibarkan bendera Palestina di berbagai titik strategis jalur balap, termasuk di tikungan terakhir menjelang garis finis etape ke-15. Kamera televisi yang menyiarkan langsung momen tersebut menangkap pesan solidaritas itu secara luas.
Ketegangan ini juga memicu reaksi dari jajaran pemerintahan Spanyol. Menteri Luar Negeri José Manuel Albares menyatakan dukungannya terhadap seruan agar tim Israel dikeluarkan dari ajang Vuelta, menunjukkan bahwa sentimen anti-perang Israel tidak hanya datang dari akar rumput, tetapi juga didukung oleh suara resmi pemerintah.
Dukungan lebih lanjut datang dari Pilar Alegria, Menteri Olahraga Spanyol yang juga merupakan juru bicara pemerintah.
Dalam wawancaranya dengan stasiun radio Cadena SER pada Kamis (11/9/2025), Alegria menegaskan bahwa perlakuan terhadap Israel di panggung olahraga internasional seharusnya tidak berbeda dengan apa yang pernah dialami Rusia.
“Sulit untuk menjelaskan dan memahami adanya standar ganda,” tegas Alegria, mengacu pada pelarangan total terhadap tim-tim Rusia dalam ajang internasional setelah invasi ke Ukraina pada 2022.
Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza—yang oleh banyak pihak disebut sebagai pembantaian dan genosida—juga sepatutnya mendapat respons tegas dari dunia internasional, terutama dari federasi dan komite olahraga global.
“Tidak ada tim, tidak ada klub dari Rusia yang berpartisipasi dalam kompetisi internasional, dan ketika individu berpartisipasi, mereka melakukannya di bawah bendera netral dan tanpa lagu kebangsaan,” jelasnya.
Alegria bahkan secara spesifik menyebut bahwa ia ingin agar penyelenggara Vuelta melarang tim Israel-Premier Tech berkompetisi dalam sisa musim.
Namun, ia mengakui bahwa keputusan semacam itu tidak bisa diambil secara sepihak oleh penyelenggara lokal, melainkan harus berasal dari Union Cycliste Internationale (UCI), badan pengatur tertinggi dunia balap sepeda.
Sementara dunia olahraga sering disebut sebagai ruang netral dan pemersatu, krisis di Gaza kembali membuktikan bahwa realitas politik dan kemanusiaan tak bisa dikesampingkan begitu saja.
Seruan dari para pejabat tinggi Spanyol menyoroti ketegangan antara idealisme olahraga sebagai ranah non-politis dan kenyataan bahwa ajang internasional kerap dimanfaatkan sebagai panggung protes global.
Dengan eskalasi militer Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil serta pejabat pemerintahan Eropa, tekanan terhadap federasi olahraga internasional untuk bersikap tegas terhadap Israel semakin kuat.
Pernyataan Yolanda Diaz dan Pilar Alegria, meskipun kontroversial, mencerminkan suara yang mulai menggema di banyak negara: tuntutan akan keadilan, konsistensi dalam penerapan sanksi, dan keberpihakan pada hak asasi manusia, termasuk dalam dunia olahraga. (xpr)
