INBERITA.COM, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas berbagai praktik yang dinilai tidak sesuai dalam pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Program yang menjadi sorotan tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, yang saat ini menjadi bagian dari agenda unggulan pemerintah.
Dudung menegaskan bahwa sebagai Kepala KSP, dirinya memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Selain itu, ia juga bertugas melakukan fungsi pengawasan apabila terdapat laporan maupun temuan di lapangan terkait implementasi berbagai program pemerintah, termasuk program prioritas nasional.
Ia menyebut bahwa pengawasan tersebut mencakup seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Termasuk program prioritas nasional dan program unggulan nasional, program unggulan Bapak Presiden seperti MBG, Sekolah Rakyat dan sebagainya,” kata Dudung dalam pembukaan Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen KSP dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dudung juga memberikan penekanan keras terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau tidak benar pelaksanaan di lapangan, akan saya babat nanti,” ujar dia melanjutkan.
Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah melalui KSP akan memperketat pengawasan terhadap program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti MBG dan Sekolah Rakyat.
Sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dudung juga menyoroti pentingnya wawasan kebangsaan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan nasional.
Ia menilai bahwa kondisi global saat ini menunjukkan banyaknya konflik yang dipicu oleh berbagai latar belakang, sehingga Indonesia harus tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman suku, agama, ras, dan golongan harus terus memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional.
Hal ini menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat.
Dudung juga secara khusus mengingatkan bahaya penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial. Ia menyoroti adanya konten-konten bernada provokatif yang berpotensi menyesatkan publik jika terus dikonsumsi tanpa verifikasi.
Menurutnya, informasi yang salah apabila terus-menerus disebarkan dapat dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat.
“Oleh karenanya mari mata, telinga kita kita pasang untuk tetap mendengar, tetap melihat, tetapi kepada hal-hal yang positif. Tidak kemudian terbawa dengan informasi-informasi yang menyesatkan,” tutur Dudung.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai informasi yang beredar, terutama di ruang digital.
Sikap kritis dan selektif dalam menerima informasi dinilai menjadi kunci untuk menghindari dampak negatif dari hoaks maupun disinformasi.
Dengan penegasan tersebut, KSP di bawah kepemimpinan Dudung Abdurachman menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat edukasi publik terkait pentingnya menjaga persatuan bangsa serta bijak dalam menghadapi arus informasi di era digital.
