INBERITA.COM, Jepang mencatat sejarah baru dengan terpilihnya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri, menjadikannya wanita pertama yang memimpin negara tersebut.
Pelantikan Takaichi, yang juga menjadi pemimpin pertama Jepang dari kalangan rakyat biasa, dilakukan pada Senin (21/10/2025) pukul 14.00 waktu setempat, setelah ia memenangkan pemilihan Presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) pada awal bulan ini.
Sosok ini kini menjadi sorotan dunia internasional, terutama karena prestasinya yang terbilang luar biasa mengingat perjalanan politiknya yang panjang dan penuh tantangan.
Rencananya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan melakukan kunjungan resmi ke Tokyo pada akhir Oktober 2025 untuk memberikan selamat kepada Takaichi sebagai Perdana Menteri perempuan pertama Jepang.
“Rencana akhir Oktober ini Trump akan ke Tokyo, tentu untuk memberikan selamat kepada PM Jepang wanita pertama, Sanae Takaichi,” ujar seorang politisi senior Jepang kepada media, Senin (21/10/2025).
Lahir pada 7 Maret 1961 di Yamatokōriyama, Prefektur Nara, Takaichi tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja di perusahaan otomotif, sementara ibunya bertugas sebagai anggota kepolisian prefektur Nara.
Takaichi menempuh pendidikan di Universitas Kobe di Fakultas Administrasi Bisnis, sebelum melanjutkan studinya di Matsushita Institute of Government and Management, sebuah lembaga pelatihan calon pemimpin terkenal di Jepang.
Takaichi mengagumi mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, dan sering disebut sebagai “Iron Lady 2.0” karena pendekatan politik kerasnya yang tegas.
Sebelum memasuki dunia politik, Takaichi bekerja sebagai pembawa berita dan komentator politik di TV Asahi.
Ia pertama kali terpilih sebagai anggota House of Representatives pada 1993 sebagai kandidat independen, lalu bergabung dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 1996.
Selama berkarir, Takaichi memegang berbagai posisi penting dalam pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (2014-2017, 2019-2020), Menteri Keamanan Ekonomi (2022-2024), Menteri Kebijakan Sains dan Teknologi, dan Menteri Kesetaraan Gender.
Takaichi dikenal sebagai politikus konservatif garis keras dengan pandangan nasionalis yang kuat. Ia adalah anggota Nippon Kaigi, organisasi ultra-nasionalis sayap kanan yang berpengaruh di Jepang.
Dalam bidang kebijakan luar negeri, Takaichi dikenal sebagai seorang “China hawk” yang sangat kritis terhadap kebijakan Beijing.
Pada April 2025, ia mengunjungi Taiwan dan bertemu dengan Presiden Lai Ching-te, menegaskan kembali pernyataan mendiang Shinzo Abe bahwa “darurat Taiwan adalah darurat Jepang”.
Salah satu kebijakan utama Takaichi adalah mendukung revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang yang pasifis untuk mengubah Pasukan Bela Diri Jepang menjadi “Angkatan Nasional”.
Ia juga mengadvokasi peningkatan anggaran pertahanan Jepang serta penempatan rudal jangka menengah AS di Jepang, sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman dari negara-negara tetangga, khususnya China.
Selain itu, Takaichi dikenal dengan kebijakan luar negeri yang cenderung keras terhadap negara-negara tetangga, terutama dalam isu-isu terkait sejarah Perang Dunia II.
Ia rutin mengunjungi Kuil Yasukuni, tempat untuk menghormati para tokoh militer Jepang, sebuah tindakan yang sering memicu protes dari China dan Korea Selatan.
Takaichi juga mengambil sikap tegas terkait kebijakan imigrasi, menyerukan pembatasan ketat terhadap orang asing yang tinggal di Jepang. Ia menekankan pentingnya agar orang asing yang tinggal di Jepang mematuhi sepenuhnya hukum negara tersebut.
Dalam bidang ekonomi, Takaichi mengadopsi kebijakan “Sanaenomics”, yang merujuk pada kebijakan ekonomi Shinzo Abe dengan tiga pilar utama: kebijakan moneter ekspansif, pengeluaran fiskal fleksibel, dan investasi berani dalam sektor strategis seperti AI, semikonduktor, dan pertahanan.
Namun, meskipun menjadi Perdana Menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi tidak fokus pada isu-isu kesetaraan gender.
Ia menentang pernikahan sesama jenis dan revisi undang-undang yang mewajibkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga yang sama.
Tantangan besar kini menghadang Takaichi dalam memulihkan kondisi ekonomi Jepang yang terpuruk pasca-pandemi.
Pemerintahannya harus menghadapi koalisi yang rapuh, sementara Takaichi harus mengatasi masalah ekonomi yang terus berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Salah satu ujian awal kepemimpinan Takaichi adalah kunjungan Presiden AS, Donald Trump, yang direncanakan pada akhir Oktober 2025. Kunjungan ini dipandang sebagai simbol pengakuan internasional terhadap terpilihnya Takaichi sebagai pemimpin Jepang.
Sanae Takaichi kini menghadapi tantangan besar dalam membawa Jepang ke masa depan yang lebih baik, baik dalam segi ekonomi, kebijakan luar negeri, maupun pemerintahan dalam negeri.
Sebagai Perdana Menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi memegang peran penting dalam membentuk arah kebijakan negara tersebut di kancah internasional. (xpr)
