INBERITA.COM, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, membantah kabar bahwa Muhamad Mardiono terpilih sebagai ketua umum (ketum) PPP secara aklamasi.
Pernyataan ini disampaikan Rommy, sapaan akrabnya, pada Minggu (28/9/2025), menanggapi klaim yang beredar sebelumnya.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” tegas Rommy.
Ia menilai klaim tersebut sebagai pernyataan sepihak dari Mardiono yang muncul sebelum penetapan resmi ketum partai berlambang Ka’bah itu.
Menurut Rommy, berdasarkan cerita yang diterimanya, Mardiono dikabarkan sudah terpilih sekitar pukul 21.22 WIB pada Sabtu (27/9/2025).
Namun, pada saat itu Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum ada keputusan final terkait ketua umum.
Berita yang menyebut Mardiono terpilih secara aklamasi pada pukul 21.22 WIB tersebut, lanjut Rommy, adalah palsu dan merupakan klaim sepihak yang tidak bertanggung jawab.
“Berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Rommy menilai upaya seperti ini berpotensi memecah belah partai yang selama ini dibangunnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama Muktamar ke-10 PPP berlangsung, Mardiono sempat diteriaki dengan kata ‘gagal’ dan diminta untuk mundur.
Rommy menambahkan bahwa di muktamar tersebut, sejumlah kader juga menyuarakan perlunya perubahan dalam tubuh partai.
“Dengan demikian, tidaklah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” jelas Rommy, seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Muhamad Mardiono memang dilaporkan terpilih sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 PPP yang berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025). Keterpilihan Mardiono diumumkan oleh pimpinan sidang muktamar, Amir Uskara.
Meski demikian, bantahan Rommy menimbulkan polemik di internal PPP karena adanya perbedaan narasi terkait proses pemilihan ketua umum.
Rommy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan partai menegaskan bahwa proses tersebut belum selesai dan klaim kemenangan Mardiono belum dapat dianggap sah tanpa penetapan resmi.
Situasi ini memperlihatkan dinamika politik dalam tubuh PPP menjelang periode kepengurusan baru yang penting.
PPP yang dikenal sebagai partai Islam tradisional dengan basis massa kuat di sejumlah wilayah di Indonesia, tengah menghadapi tantangan dalam menjaga soliditas dan konsistensi arah politiknya.
Bantahan Rommy juga mempertegas pentingnya proses demokrasi internal yang transparan dan bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin partai.
Terlebih lagi, klaim yang muncul sebelum keputusan resmi berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik di internal partai yang dapat berdampak pada citra dan stabilitas PPP.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lanjutan dari pihak penyelenggara muktamar atau PPP mengenai klarifikasi resmi soal proses pemilihan dan penetapan ketua umum periode 2025-2030.
Situasi ini membuat publik dan pengamat politik menunggu perkembangan lebih lanjut terkait siapa sebenarnya yang akan memimpin PPP dalam lima tahun ke depan.
Dengan rentang waktu yang masih terbuka untuk klarifikasi, PPP diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah dan konsensus demi menjaga keharmonisan internal partai sekaligus memperkuat posisi di kancah politik nasional.
Perdebatan soal ketua umum PPP ini tidak hanya penting bagi internal partai, tapi juga berdampak pada peta politik nasional, mengingat posisi strategis PPP sebagai partai lama dengan pengaruh di berbagai daerah dan parlemen.
Polemik ini menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk para kader, tokoh politik, dan masyarakat luas yang menunggu kepastian arah kepemimpinan PPP ke depan.
Klarifikasi resmi dan proses demokrasi yang transparan menjadi harapan utama agar PPP dapat kembali bersatu dan fokus menjalankan peran politiknya secara efektif.
Dengan demikian, meski kabar terpilihnya Mardiono sudah tersebar luas, bantahan Rommy menunjukkan bahwa kisruh internal PPP belum usai dan perlu penyelesaian yang adil dan bermartabat. (xpr)
