INBERITA.COM, Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv. Menurutnya, kejadian ini harus dijadikan peringatan serius tentang lemahnya sistem keamanan pangan di Indonesia, bukan sekadar insiden biasa yang bisa berlalu begitu saja.
Rajiv menegaskan bahwa insiden seperti ini bukan pertama kali terjadi dan mencerminkan adanya celah besar dalam pengawasan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan. Ia mendorong semua pihak, terutama pemerintah dan pemangku kepentingan, untuk memperketat pengawasan secara menyeluruh.
“Jangan menunggu ada korban baru kemudian bergerak. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga,” ujarnya saat ditemui awak media pada Jumat (26/9/2025).
Ia juga mempertanyakan makna kedaulatan pangan jika makanan yang dibagikan justru membahayakan masyarakat. Menurutnya, swasembada pangan tidak cukup hanya dari sisi kuantitas atau ketersediaan, tapi harus menjamin kualitas dan keamanan konsumsi.
“Apa gunanya kita bicara swasembada, kalau makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit? Kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keamanan. Ini tugas besar yang harus segera kita bereskan,” lanjutnya.
Berdasarkan data resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, total korban keracunan MBG mencapai sekitar 1.000 orang. Kejadian ini mencuat sejak Senin, 23 September 2025, dan menyebar di berbagai sekolah yang menjadi lokasi pembagian makanan program MBG.
Rajiv yang langsung turun ke lokasi Posko Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi para korban. Ia datang untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi krisis.
“Saya turut prihatin atas kejadian ini. Saya datang bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi juga sebagai saudara. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga, khususnya di Kabupaten Bandung Barat ini,” tuturnya.
Menurut keterangan yang diterimanya, para korban mengalami berbagai gejala seperti pusing, mual, sakit perut, dan sesak napas setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG di sekolah masing-masing. Mirisnya, gejala tersebut tidak sepenuhnya hilang meski sudah mendapat perawatan.
“Jadi mereka sudah diobati di Posko KLB Keracunan MGB, dibolehkan pulang. Begitu sampai di rumah, mereka kambuh lagi akhirnya balik lagi berobat,” ungkap Rajiv.
Dari hasil investigasi awal, ditemukan adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rajiv menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), kesalahan teknis terjadi karena makanan dimasak terlalu awal dan dibiarkan terlalu lama sebelum dibagikan, sehingga kemungkinan besar menjadi penyebab utama keracunan.
“Perwakilan BGN mengatakan SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Nah, saya minta jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” tegas Rajiv.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Daerah bersama instansi terkait agar memperketat pengawasan terhadap proses distribusi dan pengolahan makanan, serta memastikan adanya edukasi menyeluruh tentang keamanan pangan kepada seluruh pelaksana program maupun masyarakat penerima manfaat.
“Masyarakat berhak mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman. Keamanan pangan harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut hak dasar setiap manusia,” pungkasnya.
Dengan jumlah korban mencapai ribuan dan temuan adanya kelalaian teknis, kasus ini menambah daftar panjang persoalan keamanan pangan yang belum sepenuhnya tertangani di Indonesia. Rajiv pun menegaskan bahwa seluruh pihak, tanpa terkecuali, harus segera berbenah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Kini, masyarakat dan para orang tua murid menanti langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap program pangan bergizi harus didukung dengan pembenahan sistemik dan tindakan nyata di lapangan.(fdr)
