INBERITA.COM, Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani rangkaian kunjungan ke sejumlah daerah.
Salah satu agenda yang paling banyak dibicarakan publik adalah prosesi pemberian gelar adat kehormatan di Lampung, termasuk ritual adat yang memperlihatkan Jokowi menginjak kepala kerbau sebagai bagian dari tradisi penyambutan.
Peristiwa tersebut memunculkan beragam respons dari kalangan politik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memilih menyikapinya secara proporsional.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan maupun aktivitas politik selama tetap berada dalam koridor yang semestinya.
Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026), Puan menegaskan bahwa safari politik bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan.
“Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja,” ujar Puan.
Meski demikian, ia memberikan catatan penting mengenai situasi yang sedang dihadapi Indonesia maupun dunia. Puan menilai kondisi global yang masih dipenuhi berbagai ketidakpastian menuntut seluruh tokoh publik dan elite politik untuk ikut menjaga suasana tetap kondusif.
Menurutnya, setiap langkah politik sebaiknya mempertimbangkan dampak yang dapat muncul di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan sikap yang menenangkan sehingga tidak memunculkan polarisasi baru.
“Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya tetap adem aja, gitu aja,” kata Puan.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai ajakan agar aktivitas politik tidak memperkeruh suasana nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik memang tidak hanya tertuju pada perkembangan ekonomi global, tetapi juga dinamika politik dalam negeri menjelang berbagai agenda nasional.
Safari politik Jokowi sendiri menjadi sorotan karena dilakukan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kunjungan tersebut diisi dengan berbagai pertemuan bersama masyarakat, tokoh daerah, hingga mengikuti prosesi budaya setempat.
Di Lampung, Jokowi menerima gelar adat kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa”. Gelar tersebut diberikan oleh lima kerajaan adat Lampung dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, Sabtu (27/6/2026).
Dalam tradisi tersebut terdapat rangkaian upacara adat, termasuk prosesi menginjak kepala kerbau yang memiliki makna simbolik sesuai dengan tradisi masyarakat adat setempat.
Prosesi itu kemudian menjadi bahan diskusi luas di ruang publik karena videonya beredar di berbagai platform media sosial.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun juga memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia menilai tidak ada alasan bagi partainya untuk mempermasalahkan prosesi adat yang dijalani Jokowi.
Menurut Komarudin, simbol yang digunakan PDIP adalah banteng, bukan kerbau. Karena itu, ia menilai prosesi adat tersebut tidak memiliki kaitan dengan partainya.
“Tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu. Yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri,” ujarnya kepada wartawan.
Komarudin bahkan menyampaikan bahwa persoalan baru akan muncul apabila simbol yang digunakan berkaitan langsung dengan identitas partai.
“Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Jokowi kini bukan lagi bagian dari PDIP sehingga aktivitas politik mantan presiden tersebut tidak lagi menjadi ranah partainya.
“Jadi apapun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan,” katanya.
Menurut Komarudin, masyarakat sebaiknya memahami prosesi adat berdasarkan konteks budaya yang melatarbelakanginya, bukan semata-mata melalui sudut pandang politik.
Ia menilai setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dan perlu dihormati sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
Pemberian gelar adat kepada tokoh nasional sendiri bukan merupakan hal baru di berbagai daerah. Tradisi tersebut lazim dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu maupun tokoh yang dinilai memiliki kontribusi tertentu.
Setiap komunitas adat memiliki tata cara dan simbol yang berbeda sesuai nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, prosesi adat sering kali memiliki makna filosofis yang tidak selalu dapat dipahami hanya dari tampilan visualnya.
Dalam banyak tradisi Nusantara, simbol-simbol adat digunakan untuk menggambarkan penghormatan, keberanian, kepemimpinan, maupun doa keselamatan, bukan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kontroversi.
Di tengah beragam respons yang berkembang, pernyataan Puan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beraktivitas politik dengan tanggung jawab menciptakan suasana yang sejuk.
Pesan tersebut dinilai relevan mengingat stabilitas sosial dan politik menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi serta dinamika global yang masih berlangsung.
Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
Namun, berbagai pihak berharap perdebatan yang muncul tetap berlangsung dalam ruang publik yang sehat, menghormati budaya, serta mengedepankan dialog tanpa memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.
