INBERITA.COM, Besarnya anggaran untuk pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi sorotan di parlemen.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menilai skema pelatihan saat ini perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.
Menurut Hasanuddin, biaya yang dialokasikan untuk satu peserta pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta.
Dari jumlah tersebut, sekitar dua pertiga anggaran digunakan untuk kegiatan latihan dasar militer, sedangkan sisanya dialokasikan untuk pembelajaran mengenai pengelolaan koperasi.
“Sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, program pelatihan berlangsung selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan dasar militer dan 15 hari pembelajaran mengenai tata kelola koperasi.
Menurutnya, komposisi tersebut membuat sebagian besar anggaran justru terserap pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas calon manajer koperasi.
Hasanuddin berpandangan bahwa orientasi pelatihan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan para peserta setelah mereka bertugas di lapangan.
Karena itu, ia mengusulkan agar komponen latihan militer dipertimbangkan untuk dihapus dan anggarannya dialihkan guna memperkuat materi yang lebih relevan.
“Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujarnya.
Ia menilai, apabila latihan dasar militer tidak lagi menjadi bagian dari program, negara berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah besar.
“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” tambahnya.
Hasanuddin juga menghitung potensi efisiensi apabila kebijakan tersebut diterapkan secara nasional. Berdasarkan jumlah peserta yang mencapai 35.476 orang, penghematan anggaran diperkirakan dapat mencapai nilai triliunan rupiah.
Selain menyoroti aspek anggaran, politikus PDI Perjuangan itu juga menilai materi pelatihan perlu disusun berdasarkan kompetensi yang memang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
Menurutnya, pengelola koperasi dituntut memiliki kemampuan menjalankan organisasi, mengembangkan usaha, serta memahami tata kelola bisnis dan keuangan.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tuturnya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas peserta sebaiknya diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial, penyusunan strategi usaha, pengelolaan administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dalam usulannya, Hasanuddin juga mendorong agar pembiayaan pelatihan disesuaikan dengan kementerian yang menjadi penanggung jawab program. Untuk calon manajer Kopdes Merah Putih, pelatihan manajerial dinilai lebih tepat didukung oleh Kementerian Koperasi.
Sementara itu, bagi peserta yang dipersiapkan mengelola program Kampung Nelayan Merah Putih, dukungan pelatihan dapat berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai bidang tugas yang akan dijalankan.
Menurut Hasanuddin, pembagian tanggung jawab tersebut akan membuat penyelenggaraan pelatihan lebih fokus sekaligus memastikan materi yang diberikan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas para peserta setelah ditempatkan di daerah masing-masing.
Usulan evaluasi terhadap latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes muncul di tengah perhatian publik terhadap efektivitas desain pelatihan serta penggunaan anggaran negara.
Sejumlah pihak sebelumnya juga mendorong agar pelatihan lebih mengedepankan aspek keselamatan peserta dan kesesuaian materi dengan kebutuhan profesi.
Hasanuddin berharap pemerintah melakukan kajian menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan saat ini.
Menurutnya, penyempurnaan desain program diperlukan agar anggaran yang digunakan lebih efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional.
“Harapannya, pelatihan benar-benar menghasilkan manajer koperasi yang siap bekerja, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan ekonomi masyarakat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan,” ujarnya.
