INBERITA.COM, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Inggris” dalam sebuah wawancara podcast yang disiarkan pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Sindiran keras tersebut disampaikan sebagai bentuk ketidakpuasan Netanyahu terhadap pemberitaan media Inggris yang dianggapnya semakin tidak berimbang terhadap Israel.
Netanyahu menggunakan nada sarkastis saat membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, khususnya merujuk pada tulisan wartawan Inggris, Randolph Churchill, yang dianggapnya positif terhadap Israel selama Perang Enam Hari tahun 1967.
“Cobalah cari hal seperti itu di Inggris saat ini—yang bisa Anda sebut sebagai Republik Islam Inggris,” ujarnya, menurut terjemahan yang dipublikasikan media lokal Israel.
Ia juga memanfaatkan komentar JD Vance tahun 2022 yang menyebut Inggris berpotensi menjadi “negara Islamis” pertama yang memiliki senjata nuklir sebagai bahan ejekan.
Dalam pernyataannya, Netanyahu bahkan menegaskan bahwa Inggris tidak boleh menjadi negara seperti Iran yang memiliki senjata nuklir.
“Ada yang bilang republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah Republik Islam Inggris,” katanya.
“Kami memastikan tidak akan ada lagi negara seperti itu di sini, di Iran,” tambahnya dengan nada tegas.
Komentar tersebut langsung menuai kritik dari berbagai pihak, terutama kelompok Yahudi di Inggris.
Gerakan Yudaisme Progresif Inggris dan Irlandia mengecam keras pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Di saat antisemitisme, kebencian terhadap Muslim, dan perpecahan sosial menimbulkan ketakutan nyata di seluruh negeri kita, bahasa semacam ini berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” tegas Rabi Charley Baginsky dan Rabi Josh Lev, pemimpin bersama gerakan tersebut.
Mereka juga menegaskan bahwa Netanyahu tidak berbicara atas nama seluruh komunitas Yahudi di Inggris.
Kritik juga datang dari mantan kepala staf Downing Street, Gavin Barwell, yang menilai komentar Netanyahu sebagai bentuk “Islamofobia yang terang-terangan”.
“Mari berharap semua orang kini akan menanggalkan anggapan yang masih dipegang sebagian pihak bahwa orang ini adalah sahabat Inggris,” tulisnya dalam unggahan di platform X.
Pernyataan tersebut semakin memperuncing ketegangan yang sudah terasa antara Israel dan Inggris dalam beberapa tahun terakhir.
Hubungan antara kedua negara memang telah mengalami pasang surut, terutama sejak Partai Buruh Inggris berkuasa pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer.
Sejak saat itu, Inggris mengambil sikap yang lebih kritis terhadap Israel, termasuk menunda pembicaraan perdagangan bebas dan menangguhkan izin ekspor senjata. Inggris juga ikut serta dalam sejumlah sanksi terhadap anggota kabinet Israel dari sayap kanan, seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Tahun lalu, Inggris bergabung dengan negara-negara sekutu seperti Prancis dan Kanada dalam mengakui negara Palestina, sebuah langkah yang semakin menjauhkan hubungan diplomatik dengan Israel.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham bahkan meminta maaf atas respons awal Partai Buruh terhadap tindakan Israel di Gaza, mengakui bahwa partai tersebut terlambat menyerukan gencatan senjata.
“Itulah sebabnya kita perlu berbuat lebih banyak, termasuk mempertimbangkan sanksi tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan di Gaza serta langkah-langkah untuk melarang perdagangan barang dengan permukiman ilegal,” ujarnya.
Menurut Rodwan Abouharb, profesor hubungan internasional di University College London, komentar Netanyahu menandai titik terendah baru dalam hubungan Inggris-Israel. Namun, ia juga melihat adanya kesamaan tujuan kebijakan antara kedua negara terkait ancaman Iran.
“Komentar Netanyahu mungkin lebih ditujukan untuk kepentingan domestik, yakni guna memperkuat koalisi pemerintahannya yang sedang retak,” ungkapnya kepada awak media.
Pernyataan Netanyahu ini tidak hanya mencerminkan ketegangan diplomatik, tetapi juga menunjukkan polarisasi yang semakin dalam di tingkat internasional.
Sementara Inggris semakin tegas dalam sikapnya terhadap Israel, Netanyahu justru menggunakan retorika yang semakin keras untuk mempertahankan dukungan domestik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan hubungan kedua negara dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.
Kritik terhadap Netanyahu juga menyoroti pergeseran sikap Inggris yang semakin independen dalam kebijakan luar negerinya, terutama di bawah pemerintahan Partai Buruh.
Keputusan untuk mengakui Palestina dan menerapkan sanksi terhadap pejabat Israel menunjukkan perubahan signifikan dari sikap tradisional Inggris yang selama ini dianggap sebagai sekutu dekat Israel. Hal ini berpotensi mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi di kawasan Eropa.
Sementara itu, komunitas internasional menyaksikan dengan cermat bagaimana kedua negara akan menavigasi ketegangan ini ke depan.
Apakah komentar Netanyahu akan menjadi pemicu eskalasi lebih lanjut atau justru menjadi titik balik dalam hubungan diplomatik masih menjadi tanda tanya besar.
Yang jelas, pernyataan tersebut telah menambah daftar panjang perbedaan yang harus dihadapi kedua negara dalam beberapa tahun mendatang.
