INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa petani berhak memperoleh penghasilan yang layak dari hasil kerja keras mereka.
Menurutnya, perdebatan mengenai harga beras tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa produksi pangan membutuhkan tenaga, biaya, serta risiko yang besar.
Karena itu, masyarakat diminta melihat persoalan harga secara lebih utuh, bukan hanya dari sisi konsumen.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Presiden menilai masih banyak pihak yang belum memahami tantangan yang dihadapi petani sejak proses penanaman hingga panen.
Mulai dari cuaca yang tidak menentu, biaya produksi yang terus berubah, hingga ancaman gagal panen menjadi risiko yang harus ditanggung setiap musim tanam.
Karena itu, menurut Prabowo, sudah sewajarnya petani memperoleh keuntungan yang layak ketika hasil panennya dijual. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan petani merupakan salah satu fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Pernyataan paling mencuri perhatian muncul ketika Presiden menanggapi kritik yang menyebut harga beras terlalu mahal.
Dengan nada tegas, ia meminta mereka yang mempersoalkan penghasilan petani untuk mencoba menanam padi sendiri agar memahami tingkat kesulitan pekerjaan tersebut.
“Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras! Hah? Kalau petani beras enggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri tuh. TNI akan siapkan lahan untuk mereka, Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Enak aja itu,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin menempatkan petani sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan sekaligus penghargaan atas kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Selain menyoroti persoalan harga beras, Prabowo juga menjawab kritik mengenai keterlibatan TNI dan Polri dalam berbagai program pertanian.
Menurutnya, kehadiran kedua institusi itu bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan selama bertujuan membantu masyarakat menghadapi tantangan di sektor pangan.
Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan bagian dari rakyat sehingga memiliki tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Enggak usah terlalu apalah ini, prosedur ini apa, kenapa tentara ikut di sawah, kenapa polisi ikut nanam jagung. Enggak, ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi, TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.
Keterlibatan aparat dalam sektor pertanian selama beberapa waktu terakhir memang menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan produksi pangan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan kepada petani, pemanfaatan lahan, hingga percepatan berbagai program yang berkaitan dengan swasembada pangan.
Pemerintah memandang kolaborasi lintas sektor diperlukan karena ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan aktivitas pertanian semata, melainkan juga menyangkut stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan negara menjaga pasokan kebutuhan pokok di tengah berbagai tantangan global.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai ujung tombak ketahanan pangan Indonesia.
Menurutnya, kedua kelompok tersebut memiliki peran yang sangat besar karena memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan setiap hari.
Ia menyebut petani dan nelayan sebagai pahlawan yang bekerja tanpa banyak sorotan, namun memiliki kontribusi langsung terhadap kehidupan jutaan masyarakat.
“Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani, nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan sektor pangan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap pelaku utama yang bekerja di lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan konsumsi, fluktuasi harga komoditas global, hingga tantangan distribusi menjadi faktor yang mendorong pemerintah memperkuat produksi dalam negeri.
Di sisi lain, harga beras kerap menjadi perhatian publik karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang memadai bagi petani.
Jika harga gabah terlalu rendah, petani berpotensi mengalami kerugian sehingga minat untuk terus bertani dapat menurun. Sebaliknya, apabila harga beras melonjak terlalu tinggi, masyarakat sebagai konsumen akan merasakan tekanan terhadap biaya hidup.
Karena itu, kebijakan pangan membutuhkan keseimbangan agar kedua kepentingan tersebut tetap terjaga.
Melalui pidatonya di Malang, Prabowo menekankan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak memberikan dukungan kepada petani sebagai produsen utama.
Menurutnya, menghargai hasil kerja petani merupakan bagian penting dari upaya membangun kemandirian pangan nasional.
Di akhir sambutannya, Presiden kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ketahanan pangan, termasuk jajaran TNI dan Polri yang dinilai aktif membantu masyarakat di sektor pertanian.
“Terima kasih saya bangga dengan petani, saya bangga dengan TNI, saya bangga dengan Polri,” pungkasnya.
