INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah memasuki fase evaluasi menyeluruh setelah penghentian sementara pelaksanaannya memunculkan berbagai respons dari mitra di lapangan.
Pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan berarti program dihentikan secara permanen, melainkan bagian dari proses penataan agar implementasi ke depan berjalan lebih efektif, tertib, dan tepat sasaran.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, mengatakan pihaknya memahami keresahan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdampak oleh kebijakan tersebut.
Menurutnya, berbagai aspirasi dan keluhan telah diterima, termasuk saat pembahasan bersama Komisi IX DPR.
Usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Trenggono menegaskan bahwa penghentian sementara program bukanlah keputusan untuk mengakhiri MBG.
“Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono kepada wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah masih berkomitmen melanjutkan salah satu program strategis nasional tersebut. Namun, sebelum kembali berjalan penuh, BGN ingin memastikan seluruh sistem pendukung telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Menurut Trenggono, saat ini fokus utama lembaganya adalah melakukan penataan terhadap jaringan SPPG yang telah terbentuk di berbagai daerah.
Jumlahnya mencapai sekitar 27 ribu unit, sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap.
Ia menjelaskan bahwa setiap SPPG akan diperiksa kembali untuk memastikan kesiapan operasional, tata kelola, hingga kualitas pelaksanaan di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar distribusi layanan gizi dapat berlangsung lebih merata dan akuntabel ketika program kembali dijalankan.
“Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain, seperti yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), semuanya akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” ujarnya.
Penataan tersebut tidak hanya menyasar daerah dengan akses yang relatif mudah, tetapi juga wilayah 3T yang selama ini menghadapi tantangan lebih besar dalam penyediaan layanan publik.
Kawasan tersebut membutuhkan perhatian khusus karena kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga distribusi logistik yang lebih kompleks.
Evaluasi secara menyeluruh dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG benar-benar mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Dalam program berskala nasional, kesiapan organisasi, sumber daya manusia, hingga mekanisme pengawasan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi.
Di sisi lain, penghentian sementara pelaksanaan program memang menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian mitra SPPG.
Banyak di antara mereka yang telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyediaan fasilitas, perekrutan tenaga kerja, hingga pengadaan kebutuhan operasional.
Karena itu, muncul berbagai aspirasi yang disampaikan langsung kepada BGN maupun melalui forum rapat bersama DPR. Pemerintah mengakui masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan.
Trenggono menegaskan BGN tidak menutup ruang komunikasi dengan para mitra. Sebaliknya, lembaga tersebut berkomitmen membuka dialog setelah proses penataan internal memasuki tahap yang lebih siap sehingga pembahasan dapat berlangsung lebih produktif.
Ia meminta para mitra memahami bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan evaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan komunikasi yang lebih intensif mengenai langkah-langkah berikutnya.
“Jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga paham, bukan berarti kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” kata Trenggono.
Komunikasi dengan mitra dinilai menjadi elemen penting mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia layanan, serta mitra operasional menjadi salah satu kunci agar program berjalan sesuai target.
Penataan yang dilakukan BGN juga berpotensi menjadi momentum untuk memperkuat standar operasional di seluruh SPPG. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu unit, keseragaman prosedur, kualitas layanan, dan sistem pengawasan menjadi tantangan yang tidak sederhana.
Langkah evaluasi ini diharapkan mampu meminimalkan berbagai persoalan ketika program kembali dijalankan, mulai dari aspek administrasi, kesiapan fasilitas, hingga mekanisme distribusi layanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Di tengah besarnya harapan publik terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah kini berada pada fase memastikan bahwa perluasan pelaksanaan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih kuat sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan akses paling sulit sekalipun.
Sementara itu, para mitra SPPG masih menunggu kepastian mengenai jadwal lanjutan pelaksanaan program setelah proses evaluasi selesai.
BGN memastikan komunikasi akan kembali dibuka pada waktu yang dinilai tepat, dengan harapan seluruh pihak dapat memperoleh kejelasan mengenai arah kebijakan dan tahapan implementasi berikutnya.
