INBERITA.COM, Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) yang terkesan mendadak terus memunculkan berbagai spekulasi.
Di tengah belum adanya penjelasan resmi yang mengaitkan perubahan tersebut dengan arah kebijakan moneter, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menyampaikan analisis bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah dan Gubernur BI Perry Warjiyo bisa menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya.
Dalam pandangannya, hubungan pemerintah dan bank sentral semula berjalan cukup selaras. Menurut Yanuar, Perry Warjiyo selama beberapa waktu dinilai mengakomodasi kebutuhan pemerintah, terutama dalam menjaga biaya utang negara agar tetap terkendali.
Hal itu, kata dia, tercermin dari kebijakan Bank Indonesia yang berupaya menahan kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus menyesuaikan kebijakan suku bunga agar tidak terlalu membebani pembiayaan pemerintah.
Namun situasi disebut berubah ketika tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin besar. Yanuar menilai Bank Indonesia akhirnya mengubah arah kebijakan dengan lebih mengutamakan stabilitas moneter dibanding menjaga kebutuhan fiskal pemerintah.
“Ketika tembus Rp18.200, Pak Perry melakukan turn around. Yang tadinya akomodatif terhadap pemerintah, dia menyusul karena sudah ketinggalan di belakang kurva, menaikkan BI Rate berkali-kali,” ujar Yanuar dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya.
Menurutnya, langkah menaikkan BI Rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar, serta mengurangi intervensi untuk menahan kenaikan yield SBN merupakan respons yang diperlukan mengingat tekanan terhadap rupiah semakin meningkat.
Yanuar juga menyoroti adanya perbedaan kepentingan terkait pengelolaan likuiditas. Ia menyebut Bank Indonesia sempat menginginkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dikembalikan ke bank sentral guna memperkuat kemampuan intervensi di pasar keuangan.
Di sisi lain, pemerintah disebut memiliki kepentingan memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai berbagai program prioritas.
Perbedaan orientasi itu, menurut Yanuar, berpotensi membuat hubungan kedua institusi tidak lagi sepenuhnya sejalan.
“Kelihatannya Pak Perry dianggap melawan maunya pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari posisi market, sebetulnya memang dia harus melakukan beberapa hal terkait dengan nilai tukar,” katanya.
Yanuar menilai kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh BI merupakan konsekuensi dari kondisi pasar keuangan global.
Ia berpendapat Indonesia memiliki ruang yang terbatas untuk menahan arus keluar modal ketika tekanan eksternal meningkat.
Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi di saat sejumlah mata uang negara Asia justru menunjukkan penguatan menjadi sinyal bahwa kebijakan moneter perlu lebih difokuskan pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar.
Karena itu, ia mendorong adanya dukungan politik yang memberikan ruang bagi Bank Indonesia menjalankan mandatnya sebagai bank sentral tanpa terlalu dibebani kepentingan jangka pendek pemerintah.
“Harus ada konsensus politik, terutama presiden sebagai kepala negara, yang memberikan ruang untuk bank sentral menyelesaikan dulu persoalan-persoalan jangka pendeknya. Pemerintah tidak bisa terlalu egois meminta bank sentral mengurusi urusan pemerintahan,” ujar Yanuar.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Yanuar Rizky mengenai dinamika kebijakan moneter dan pergantian kepemimpinan Bank Indonesia.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun Bank Indonesia yang menyebut pergantian Perry Warjiyo berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai kebijakan ekonomi.
