INBERITA.COM, Memasuki tahun 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa daftar penerima bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akan diperbarui.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa total kuota nasional tetap mengarah pada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial telah dimulai dan akan dilakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Evaluasi pertama dijadwalkan pada bulan April 2026.
“Penyaluran bantuan sudah dimulai, dan pada bulan April akan ada evaluasi. Jika ada perubahan dalam daftar penerima, maka yang keluar akan digantikan sesuai dengan alokasi yang ada,” ujar Saifullah Yusuf dalam wawancara di Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026.
Mengapa Daftar Penerima Bansos Bisa Berubah?
Menurut Saifullah Yusuf, perubahan daftar penerima bantuan sosial terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis.
Setiap hari, banyak faktor yang bisa memengaruhi kelayakan seseorang untuk menerima bantuan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, atau perubahan status ekonomi keluarga.
“Perlu diketahui, data penerima bansos sangat dinamis. Ada yang naik kelas secara ekonomi, sehingga tidak memenuhi kriteria lagi, dan ada juga yang kondisi ekonominya memburuk, sehingga membutuhkan bantuan negara. Ini menyebabkan perubahan daftar penerima setiap waktu,” jelasnya.
Kondisi yang dinamis ini bisa membuat seseorang tidak lagi menerima bantuan pada satu periode, tetapi berpotensi kembali mendapat bantuan di periode berikutnya.
“Ini bisa jadi, misalnya di triwulan pertama dapat bansos, tapi triwulan kedua tidak, dan bisa jadi di triwulan berikutnya kembali mendapat bantuan,” tambahnya.
Mekanisme Pemutakhiran Data Penerima Bansos 2026
Kemensos menegaskan bahwa perubahan data penerima bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme yang terukur dan terkontrol. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi data oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap daerah.
Verifikasi ini digunakan untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan sistem ini, Kemensos berharap dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak.
Proses pemutakhiran data dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengajukan usulan atau sanggahan terkait status penerima bantuan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Penyaluran Bansos Tahap Pertama Dimulai Februari 2026
Penyaluran bantuan sosial tahap pertama untuk tahun 2026 dijadwalkan dimulai pada Februari 2026. Penyaluran ini meliputi bantuan PKH dan BPNT yang diberikan secara bertahap setiap triwulan.
Untuk BPNT, bantuan yang diterima setiap KPM adalah sebesar Rp 200.000 per bulan. Dengan penyaluran setiap tiga bulan, maka pada periode Januari–Maret 2026, total bantuan yang diterima mencapai Rp 600.000.
Sementara itu, bantuan PKH akan disesuaikan dengan kategori penerima, seperti anak usia sekolah, ibu hamil, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, dan lainnya. Besaran bantuan bervariasi, mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap, sesuai ketentuan yang berlaku.
Jalur Penyaluran Bansos 2026
Pada tahun 2026, pemerintah masih menggunakan dua jalur utama untuk penyaluran bantuan sosial: melalui perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang belum terjangkau layanan perbankan.
Skema ini diharapkan dapat mempermudah distribusi bantuan serta mengurangi kendala yang mungkin terjadi, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Cara Cek Status Penerima Bansos 2026
Masyarakat dapat memeriksa status penerima bantuan sosial tahun 2026 secara mandiri melalui kanal resmi Kemensos, baik menggunakan aplikasi Cek Bansos maupun situs web resmi Kemensos.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status:
- Melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos:
- Unduh aplikasi di Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi dan pilih menu “cek bansos”.
- Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).
- Isi nama lengkap sesuai KTP dan masukkan kode verifikasi yang ditampilkan, lalu klik “Cari Data”.
- Sistem akan menampilkan status penerima bansos, jenis bantuan, dan periode penyaluran.
- Melalui situs resmi Kemensos:
- Akses laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih data wilayah sesuai alamat pada KTP.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat dan kode verifikasi yang tersedia.
- Klik tombol “Cari Data”.
- Jika nama tidak muncul, masyarakat dapat mengajukan usulan atau sanggahan data melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk diverifikasi dan diperbarui.
Perkiraan Tahap Penyaluran Bansos 2026
Berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, bantuan sosial Kemensos pada tahun 2026 diperkirakan akan dicairkan dalam empat tahap:
- Tahap I: Januari–Maret 2026
- Tahap II: April–Juni 2026
- Tahap III: Juli–September 2026
- Tahap IV: Oktober–Desember 2026
Pencairan di setiap daerah bisa berbeda, tergantung pada kesiapan administrasi dan distribusi bantuan di wilayah masing-masing.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan pemutakhiran data yang cermat, diharapkan program ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
