INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah gelombang demonstrasi di Kabupaten Bangkalan terus berlanjut. Kali ini, aksi tidak hanya diikuti para relawan, tetapi juga para mitra penyelenggara yang mengelola dapur MBG.
Mereka menyuarakan keresahan akibat penghentian operasional dapur selama masa libur sekolah yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan kemampuan memenuhi kewajiban finansial.
Bagi para mitra, investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas pendukung program tersebut bukanlah angka kecil.
Karena itu, ketika aktivitas dapur berhenti sementara, arus pemasukan ikut terhenti, sedangkan berbagai kewajiban seperti cicilan pinjaman tetap harus dibayarkan setiap bulan.
Salah seorang mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lajing 02, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Moh Holifi, mengungkapkan bahwa biaya pembangunan satu dapur MBG dapat mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, kebutuhan modal berkisar antara Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar, tergantung kesiapan fasilitas dan perlengkapan operasional.
“Jadi perlu jual sawah, gadai aset ke bank. Kita tiap bulan harus cicil,” ujar Holifi, Kamis (25/6/2026).
Besarnya investasi tersebut, kata dia, membuat para mitra sangat bergantung pada keberlangsungan operasional program. Selama dapur tidak beroperasi, proses pengembalian modal atau break even point (BEP) otomatis semakin tertunda.
“Ini (modal awal) harus segera kembali,” katanya.
Menurut Holifi, penghentian sementara kegiatan dapur memang merupakan kebijakan yang harus dipatuhi.
Namun, dari sisi pelaku usaha, kondisi tersebut menghadirkan tantangan yang tidak ringan karena biaya tetap tetap berjalan meskipun tidak ada aktivitas produksi maupun distribusi makanan.
Ia mengaku masih harus membayar cicilan pinjaman bank yang digunakan untuk membangun fasilitas dapur MBG. Akibatnya, sumber dana dari usaha lain terpaksa digunakan untuk menutup kewajiban tersebut.
“Kalau dikatakan rugi, ya kami rugi. Tapi ini keputusan dari pusat ya kami ikuti, risiko kami tanggung dan kami tetap dukung program pemerintah ini,” ujarnya.
Holifi menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki lini usaha lain sehingga sementara waktu dapat mengalihkan pendapatan untuk membayar cicilan. Namun, ia menilai tidak semua mitra memiliki kondisi keuangan yang sama.
“Kami sebagai pengusaha ada banyak sumber,” katanya.
Menurutnya, keberlangsungan program tidak hanya berdampak pada mitra penyedia dapur, tetapi juga menyangkut mata rantai ekonomi yang lebih luas.
Operasional dapur melibatkan tenaga kerja, pemasok bahan pangan, penyedia jasa distribusi, hingga pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem program MBG.
Ketika kegiatan dapur berhenti, berbagai aktivitas ekonomi yang sebelumnya berjalan rutin ikut melambat. Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi pendapatan banyak pihak yang menggantungkan aktivitas usahanya pada program tersebut.
Karena itu, Holifi berharap pemerintah dapat segera membuka kembali operasional dapur setelah masa libur sekolah sehingga distribusi makanan kepada penerima manfaat dapat kembali berjalan secara normal.
“Intinya MBG jangan ditutup,” ujarnya.
Demonstrasi yang berlangsung di Bangkalan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai isu operasional semata.
Sebelumnya, ribuan relawan, mitra, hingga pemasok bahan makanan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi agar program tetap berjalan secara berkesinambungan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak ekonomi apabila operasional MBG berhenti dalam waktu yang lama.
Mereka menilai keberlangsungan program menjadi sumber pekerjaan bagi banyak orang, mulai dari pekerja dapur, tenaga distribusi, hingga pelaku usaha yang memasok berbagai kebutuhan pangan setiap hari.
Dari sisi pelaku usaha, keberlanjutan program juga berkaitan erat dengan kepastian investasi.
Nilai modal yang telah ditanamkan dalam pembangunan dapur dan pengadaan fasilitas dinilai membutuhkan kepastian operasional agar dapat menghasilkan pengembalian investasi sesuai perencanaan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi sebuah program berskala nasional tidak hanya berdampak pada penerima manfaat utama, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
Ketika terjadi penghentian operasional, sekalipun bersifat sementara, efeknya dapat dirasakan oleh berbagai pelaku yang telah menyesuaikan aktivitas bisnis maupun pekerjaan mereka dengan kebutuhan program tersebut.
Di sisi lain, para mitra menegaskan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka tetap menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG dan berharap evaluasi terhadap mekanisme operasional, terutama saat masa libur sekolah, dapat mempertimbangkan dampak ekonomi bagi para mitra maupun pekerja yang terlibat.
Harapan tersebut muncul karena investasi yang telah dikeluarkan dinilai membutuhkan kepastian agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.
Dengan operasional dapur kembali berjalan, para mitra optimistis proses pengembalian modal dapat berlangsung sesuai rencana sekaligus menjaga aktivitas ekonomi yang telah terbentuk di sekitar pelaksanaan program MBG.
Para mitra kini menunggu kepastian mengenai kelanjutan operasional dapur setelah masa libur sekolah berakhir.
Mereka berharap distribusi makanan kepada para penerima manfaat dapat segera dilanjutkan sehingga investasi yang telah ditanamkan tetap memberikan manfaat, lapangan pekerjaan tetap terjaga, dan rantai pasok yang telah terbentuk tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
