INBERITA.COM, Pernyataan tegas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto soal dominasi minimarket menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada November Lalu.
Dalam forum tersebut, Yandri secara terbuka menyampaikan dukungannya agar ekspansi bisnis ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret dihentikan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal.
Menurut Yandri, pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
Ia menilai keberadaan minimarket yang terus bertambah hingga ke wilayah pedesaan berpotensi mengancam eksistensi dan pertumbuhan Kopdes Merah Putih yang tengah didorong sebagai motor penggerak ekonomi desa.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat tersebut.
Yandri menekankan bahwa pembangunan Koperasi Desa tidak akan efektif apabila pada saat yang sama minimarket tetap merajalela tanpa pembatasan.
Ia menilai kondisi saat ini tidak seimbang, mengingat jaringan ritel modern tersebut telah berkembang sangat besar dan memiliki kekuatan modal yang jauh melampaui koperasi desa yang baru dirintis.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tuturnya.
Ia bahkan menyinggung jumlah gerai kedua minimarket tersebut yang disebut telah melampaui 20.000 unit.
Menurutnya, ekspansi yang masif itu menunjukkan dominasi yang sudah terlalu kuat di sektor ritel, termasuk hingga ke pelosok desa.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambung Yandri.
Pernyataan Mendes PDT tersebut mempertegas arah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini digadang-gadang menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kemandirian desa, memperkuat perputaran ekonomi lokal, sekaligus menekan ketimpangan antara pelaku usaha besar dan masyarakat desa.
Menanggapi sikap tegas Yandri, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Ia menegaskan bahwa desa harus didominasi oleh entitas usaha milik masyarakat, bukan oleh jaringan ritel besar.
“Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa. Bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung. Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri, kita dukung sepenuhnya,” kata Lasarus.
Namun demikian, Lasarus mengingatkan bahwa upaya menghentikan dominasi minimarket tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang matang.
Ia meminta Mendes PDT menyiapkan roadmap atau peta jalan yang jelas terkait langkah pemerintah dalam membatasi ekspansi ritel modern di desa.
“Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini,” ucap Lasarus.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan tantangan besar dari kalangan pelaku usaha.
Ia menilai, para pebisnis tentu tidak akan tinggal diam dan sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kepentingan bisnisnya.
“Tentu saya yakin, Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar ya. ‘Wah ini Pak Lasarus dengan Pak Yandri ini punya kolaborasi bikin susah bisnis kita ini’. Ah sudah mulai ngobrol dia. Kita hadapi dengan baik Pak Yandri ya,” imbuhnya.
Isu penghentian ekspansi minimarket demi memberi ruang bagi Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi perdebatan hangat.
Di satu sisi, pemerintah ingin memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan.
Di sisi lain, langkah tersebut membutuhkan strategi kebijakan yang komprehensif agar tidak menimbulkan gejolak di sektor usaha ritel nasional.
Pernyataan Yandri Susanto ini sekaligus menandai komitmen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mendorong keberpihakan pada masyarakat desa, dengan menempatkan koperasi sebagai pemain utama dalam ekosistem ekonomi pedesaan.
