INBERITA.COM, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kebijakan pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TN Komodo).
Mulai 2026, kunjungan ke kawasan konservasi tersebut akan dibatasi maksimal 1.000 orang per hari guna menekan ancaman degradasi lingkungan dan menjaga kenyamanan wisata.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Satyawan Pudyatmoko, menyampaikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke TN Komodo mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat lebih dari 300.000 wisatawan mengunjungi kawasan ini.
“Dampaknya, potensi ancaman degradasi ekosistem darat dan laut serta ketidaknyamanan aktivitas wisata,” ujar Satyawan, seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Sebagai respon atas tingginya angka kunjungan tersebut, Kementerian melalui Balai TN Komodo akan menerapkan sistem pembatasan jumlah pengunjung berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung kawasan. Kebijakan ini akan dijalankan secara bertahap, dimulai dengan masa sosialisasi hingga penerapan penuh pada 2026.
Pada tahap awal, sistem pembatasan akan diberlakukan melalui aplikasi SiOra, yang dirancang untuk mengatur distribusi kunjungan wisatawan ke TN Komodo.
Mulai Januari 2026, pemerintah akan melakukan uji coba kuota pengunjung sebanyak 1.000 orang per hari. Kuota ini akan dibagi dalam tiga sesi kunjungan, dengan alokasi 300 hingga 330 orang per sesi.
Satyawan menjelaskan, masa sosialisasi dan simulasi penerapan sistem kuota akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2025. Uji coba penuh akan dilakukan pada awal 2026, sebelum penerapan resmi diberlakukan secara definitif pada April 2026.
Kebijakan ini lahir dari keprihatinan atas kondisi terkini kawasan konservasi TN Komodo, khususnya Pulau Padar, yang mengalami lonjakan kunjungan hingga menimbulkan kepadatan di jalur tracking menuju puncak.
Beberapa waktu lalu, beredar laporan yang menunjukkan antrean panjang wisatawan di jalur pendakian Pulau Padar.
Fenomena ini memicu kekhawatiran akan dampak langsung terhadap ekosistem setempat dan pengalaman wisata yang tidak lagi sesuai dengan prinsip ekowisata.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menyoroti situasi tersebut sejak Agustus lalu. Ia bahkan menyebut bahwa suasana Pulau Padar saat ini sudah menyerupai pasar yang ramai, sangat bertolak belakang dengan fungsi utama kawasan sebagai zona konservasi.
“Saya sudah meminta jajaran untuk mulai memberlakukan pembatasan wisatawan ke Pulau Padar. Wisata di TN Komodo harus diarahkan menjadi wisata spesifik atau niche, sesuai dengan tujuan ekoturisme,” ujar Raja Juli saat itu.
Menurut Menteri, Taman Nasional Komodo seharusnya menjadi destinasi berbasis konservasi dengan pengelolaan ketat, bukan menjadi objek wisata massal yang mengabaikan kapasitas lingkungan.
Karena itu, pembatasan jumlah kunjungan menjadi langkah penting dalam menyeimbangkan antara perlindungan kawasan dan aktivitas pariwisata.
Langkah pemerintah ini juga menjadi respons terhadap meningkatnya kekhawatiran dari kalangan pemerhati lingkungan, akademisi, dan pelaku industri wisata yang menuntut perlindungan kawasan TN Komodo dari tekanan akibat overtourism.
Dengan penerapan kuota harian, wisata ke TN Komodo akan lebih eksklusif, sekaligus menjaga kualitas pengalaman pengunjung. Wisatawan diharapkan dapat merasakan keaslian ekosistem, sambil memberikan dampak minimal terhadap flora, fauna, dan kawasan pesisir yang sensitif.
TN Komodo sendiri merupakan salah satu dari lima taman nasional di Indonesia yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.
Daya tarik utamanya adalah komodo (Varanus komodoensis), reptil purba yang hanya bisa ditemukan di alam liar di kawasan ini, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.
Namun, selain komodo, kawasan ini juga menyimpan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun, hingga spesies laut langka. Maka dari itu, tekanan wisatawan tidak hanya dirasakan di darat, tetapi juga pada ekosistem bawah laut.
Kebijakan pembatasan ini tidak hanya menyasar jumlah pengunjung, tetapi juga mendorong perubahan pola wisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap, dengan pengelolaan yang tepat, TN Komodo bisa tetap menjadi destinasi unggulan Indonesia tanpa mengorbankan nilai konservasinya.
Pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata lokal diimbau untuk mendukung penuh kebijakan ini, termasuk beradaptasi dengan sistem pemesanan berbasis aplikasi yang akan diterapkan.
Sistem ini tidak hanya memudahkan pengaturan arus kunjungan, tetapi juga membantu mengumpulkan data yang akurat untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
Dengan pembatasan kunjungan yang akan segera berlaku, calon wisatawan diharapkan merencanakan perjalanan ke TN Komodo lebih awal, termasuk melakukan reservasi secara online.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menyempurnakan infrastruktur digital dan lapangan untuk mendukung kelancaran penerapan kebijakan ini.
Langkah pembatasan kunjungan ke Taman Nasional Komodo ini menjadi contoh nyata bahwa pariwisata harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan.
Keindahan alam tidak bisa terus dieksploitasi tanpa batas, dan perlindungan kawasan konservasi menjadi tanggung jawab bersama. (xpr)
