INBERITA.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tulungagung.
Pada Jumat malam (10/4/2026), tim penindakan KPK berhasil menggiring Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang tengah berlangsung.
Penangkapan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar tersebut kepada awak media pada malam yang sama.
Menurut Fitroh, KPK memang telah melaksanakan operasi senyap di wilayah Tulungagung.
Saat ditanya mengenai identitas pihak yang diamankan, Fitroh dengan tegas membenarkan bahwa Bupati Gatut Sunu Wibowo adalah salah satu yang turut diamankan.
“Benar,” singkatnya saat dikonfirmasi tentang OTT yang berlangsung di Tulungagung.
Lebih lanjut, awak media yang mengonfirmasi apakah Bupati Gatut Sunu Wibowo menjadi pihak yang ditangkap juga mendapat jawaban afirmatif dari Fitroh. “Iya,” jawabnya tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait dengan rincian kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung.
Informasi mengenai pihak-pihak lain yang juga turut diamankan dalam OTT tersebut, serta barang bukti yang disita, masih belum dipublikasikan.
KPK diketahui selalu berhati-hati dalam mengungkap detail kasus yang sedang ditangani, terutama saat penyidikan masih berlangsung.
Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.
Dalam waktu tersebut, KPK diharapkan dapat menentukan status hukum para tersangka dan memutuskan langkah selanjutnya dalam proses penyelidikan.
Masyarakat kini menunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, mengingat penangkapan terhadap seorang kepala daerah seperti Bupati Tulungagung cukup mengejutkan dan menjadi perhatian publik.
KPK kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi.
Dengan semakin meningkatnya tindakan tegas KPK dalam memberantas korupsi di daerah, harapan publik terhadap penguatan sistem hukum di Indonesia semakin tinggi.
Penangkapan ini juga menjadi sinyal kuat bagi pejabat publik lainnya agar tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
