INBERITA.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pemeriksaan mendalam terkait dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan (PKH).
Kali ini, penyidik KPK bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe, pada Selasa (11/8/2026).
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan dan penyaluran bansos beras.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan kali ini difokuskan pada pergeseran pelaksanaan kontrak yang semula disepakati untuk penyaluran langsung ke rumah penerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, distributor justru memangkas rute distribusi hanya sampai di kantor kelurahan.
“Ini jelas menyimpang dari kontrak yang telah disepakati Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa,” tegas Budi.
Selain itu, penyidik juga menelisik kalkulasi pembiayaan dan kewajaran nilai kontrak yang melibatkan Rudi Tanoe.
Rudi Tanoe hadir memenuhi panggilan penyidik pada pukul 09.52 WIB setelah sempat meminta penundaan karena alasan kesehatan. Setelah pemeriksaan, ia enggan memberikan tanggapan kepada awak media.
“Engga ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang lain,” ujarnya singkat.
Kuasa hukumnya pun menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tidak dapat diungkap ke publik karena merupakan rahasia penyidik.
“Itu rahasia penyidik yang penting kita sudah klarifikasi, tidak ada hal signifikan,” katanya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi bansos beras Kementerian Sosial periode 2020–2021, yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp200 miliar.
KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Rudi Tanoe, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto, serta Kanisius Jerry Tengker, mantan Direktur Utama DNR Logistics periode 2018–2022.
Selain individu, dua korporasi, PT Dosni Roha Indonesia dan DNR Logistics, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Penyimpangan dalam penyaluran bansos beras ini mencerminkan pola korupsi yang sistemik dalam pengelolaan dana publik. Kontrak yang semula dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran ternyata dimanipulasi dengan memotong rute distribusi.
Akibatnya, bantuan yang seharusnya sampai ke rumah keluarga penerima justru berhenti di tingkat kelurahan. Modus ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati tujuan utama program PKH sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.
Keterlibatan pejabat tinggi di Kementerian Sosial, seperti Edi Suharto, menunjukkan bahwa praktik korupsi ini melibatkan jaringan yang luas.
Sementara itu, peran Rudi Tanoe sebagai Komisaris Utama DNR Logistics menegaskan bahwa perusahaan distributor turut serta dalam skema penyimpangan ini. Dugaan kerugian negara sebesar Rp200 miliar pun semakin memperjelas dampak dari manipulasi kontrak dan distribusi ini.
Pemeriksaan terhadap Rudi Tanoe menjadi bagian dari upaya KPK untuk menuntaskan kasus korupsi bansos beras yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dengan melibatkan auditor BPKP, KPK berusaha memastikan bahwa setiap detail perhitungan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dana publik akan terus diperketat.
Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dalam penyaluran bantuan sosial. Meskipun kontrak telah dibuat dengan rinci, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem pengawasan yang seharusnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan semacam ini.
Dengan penetapan tiga tersangka individu dan dua korporasi, KPK menunjukkan keseriusannya dalam menindak praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Penyalahgunaan wewenang dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan ditoleransi.
Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum dalam kasus ini. Apakah akan ada pengembangan lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang terlibat?
Ataukah ini hanya puncak dari gunung es korupsi yang selama ini menggerogoti dana bantuan sosial?
Pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
KPK telah menunjukkan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi dalam penyaluran bansos. Namun, upaya ini harus diikuti dengan reformasi sistemik agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Masyarakat berhak mendapatkan bantuan yang tepat sasaran, bukan justru menjadi korban dari permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
