Korban Banjir Thailand Dapat Angin Segar: Utang Ditangguhkan, Pinjaman Nol Bunga, hingga Santunan Rp 1 Miliar

Korban Banjir Thailand Dapat Kompensasi Rp 1 Miliar, Pemerintah Siapkan Delapan Skema PemulihanKorban Banjir Thailand Dapat Kompensasi Rp 1 Miliar, Pemerintah Siapkan Delapan Skema Pemulihan
Thailand Percepat Pemulihan Hat Yai Jelang Tahun Baru, Korban Banjir Dapat Banyak Insentif.

INBERITA.COM, Pemerintah Thailand resmi menggulirkan delapan langkah pemulihan besar untuk membantu warga Hat Yai, Songkhla, yang dilanda banjir bandang sejak Rabu (19/12/2025).

Serangkaian kebijakan ini diumumkan sebagai upaya memulihkan kehidupan warga, menstabilkan perekonomian lokal, serta mempercepat proses rehabilitasi kota yang lumpuh akibat terjangan banjir.

Juru Bicara Pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, pada Jumat (28/11/2025), menegaskan bahwa Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah memerintahkan seluruh kementerian dan badan terkait untuk bekerja cepat dalam menyalurkan bantuan.

Pemerintah ingin memastikan bahwa Hat Yai dan wilayah sekitarnya dapat kembali berfungsi normal secepat mungkin setelah menghadapi salah satu banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Siripong, fokus pemerintah tidak hanya pada pemulihan darurat, tetapi juga upaya jangka panjang untuk meminimalkan dampak ekonomi dan sosial.

Pemulihan diarahkan untuk membantu individu, keluarga, hingga pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi Hat Yai.

Pemerintah menyadari bahwa bencana banjir tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menekan daya beli masyarakat, menghentikan aktivitas bisnis, serta mengganggu arus wisata yang selama ini menjadi sumber pemasukan dunia usaha di Songkhla.

Karena itu, delapan langkah pemulihan utama disusun secara menyeluruh, mulai dari penangguhan utang, pinjaman tanpa bunga, hingga santunan untuk korban meninggal.

Langkah pertama adalah penangguhan utang bagi individu dan pelaku usaha. Pemerintah mengizinkan penundaan pembayaran pokok dan bunga selama satu tahun untuk pinjaman hingga 1 juta baht atau sekitar Rp 521 juta.

Kebijakan ini berlaku untuk pinjaman di bank milik negara maupun swasta, dan diharapkan memberikan ruang bernapas bagi warga yang kehilangan penghasilan akibat bencana.

Selanjutnya, pemerintah menyiapkan pinjaman pribadi dan bisnis tanpa bunga sebesar 100.000 baht atau sekitar Rp 52 juta.

Pinjaman ini bebas bunga selama enam bulan dengan masa pelunasan tiga tahun. Kebijakan ini dianggap strategis untuk membantu warga memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus memulai kembali usaha yang terhenti karena banjir.

Pemerintah juga membuka akses pinjaman perbaikan rumah tanpa bunga hingga 100.000 baht. Pinjaman ini bebas bunga selama satu tahun dan dapat dicicil selama tiga tahun.

Dalam kebijakan ini, anggota keluarga diperbolehkan menjadi penjamin, sehingga proses pengajuan dapat lebih cepat dan mudah. Keputusan ini diambil mengingat ribuan rumah terendam dan mengalami kerusakan struktural.

Untuk kendaraan warga yang terdampak, pemerintah memastikan klaim asuransi akan dipercepat dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis.

Proses birokrasi akan dipangkas agar pemilik kendaraan dapat segera mendapatkan ganti rugi dan kembali beraktivitas normal.

Selain itu, Badan Jaminan Sosial Thailand memberikan kompensasi maksimal untuk seluruh klaim terkait bencana.

Langkah ini memberi perlindungan tambahan bagi pekerja yang kehilangan pendapatan atau mengalami cedera akibat banjir.

Salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian adalah santunan kematian. Pemerintah menetapkan bahwa keluarga korban meninggal akibat banjir akan menerima kompensasi sebesar 2 juta baht atau sekitar Rp 1 miliar di wilayah yang berada dalam status darurat.

Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban terdampak.

Untuk sektor usaha, terutama pelaku UMKM, pemerintah menyiapkan langkah khusus yang bertujuan mempercepat pemulihan bisnis lokal.

Dengan fokus pada pemulihan rantai pasok dan penyediaan modal usaha, langkah ini diharapkan mampu memperbaiki perputaran ekonomi di Hat Yai yang terpuruk akibat bencana.

Sebagai penutup, pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan pajak dan stimulus ekonomi guna menggerakkan ekonomi lokal. Insentif pajak, kegiatan promosi wisata, serta program peningkatan konsumsi dirancang untuk menarik wisatawan kembali ke Hat Yai dan wilayah lain di Songkhla.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi, terutama menjelang libur akhir tahun yang menjadi periode penting sektor pariwisata.

Siripong menegaskan bahwa seluruh langkah pemulihan ini akan dimulai dengan operasi pembersihan berskala besar pada Sabtu, 29 November.

“Pemulihan akan dimulai dengan operasi pembersihan skala besar pada Sabtu, 29 November dan langkah-langkah selanjutnya akan menyusul untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah tersebut,” ujarnya.

Pemerintah berharap Hat Yai dapat kembali siap menyambut festival akhir tahun dan Tahun Baru, sebuah momen yang biasanya membawa lonjakan wisatawan dan pendapatan bagi pelaku usaha.

Dengan percepatan pemulihan, kota ini diharapkan dapat segera bangkit dan kembali beroperasi penuh, memulihkan kehidupan warga dan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti akibat banjir bandang.