INBERITA.COM, Ibu Kota Nusantara (IKN), yang digadang-gadang sebagai pengganti Jakarta, diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang lebih ramah lingkungan, bebas dari polusi, dan terhindar dari ancaman tenggelam.
Namun, meskipun dipenuhi optimisme, kenyataannya IKN kini menghadapi tantangan besar dan terancam menjadi “kota hantu” kata media internasional baru-baru ini.
Meskipun banyak pihak memuji kemajuan pembangunan, suasana sepi dan kesepian menjadi masalah besar di ibu kota masa depan ini.
Clariza, seorang wisatawan asal Sulawesi yang mengunjungi IKN, tidak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap kemegahan kota baru ini.
“Rasanya seperti Singapura. Bersih, modern, seperti sesuatu yang mustahil di tengah hutan,” ungkapnya, seperti yang dikutip dari The Guardian, Jumat (31/10/2025).
Clariza berharap IKN bisa menjadi ibu kota Indonesia yang sesungguhnya. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan membawa pembangunan yang lebih merata, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
“Bagi kami yang tinggal di wilayah timur, terasa lebih terpusat kalau ibu kota berada di sini,” tambahnya.
Namun, ekspektasi positif Clariza terkendala dengan kenyataan sepi yang ada di IKN saat ini.
Walaupun sejumlah fasilitas megah seperti Istana Garuda, Taman Kusuma Bangsa, apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan, sistem air, dan bandara sudah dibangun atau sedang dalam tahap pembangunan, suasananya masih sangat sepi.
Bahkan, meski 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di sana, IKN tetap terasa kosong dan hampir tidak ada aktivitas.
“Rasanya aneh dan sepi. Belum ada siapa-siapa di sini,” jelas Clariza, menggambarkan suasana yang kontras dengan harapan besar terhadap ibu kota baru ini.
Sampai saat ini, IKN lebih banyak dikenal sebagai destinasi wisata daripada sebagai ibu kota negara yang berfungsi penuh.
Meskipun sudah tercatat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa pembangunan dan pemindahan ke IKN akan dilakukan untuk menjadikannya ibu kota politik pada 2028, kenyataannya pembangunan masih jauh dari harapan.
Perpres tersebut menargetkan beberapa hal konkret yang harus tercapai dalam waktu tiga tahun ke depan.
Di antaranya adalah terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800-850 hektare, pembangunan gedung/perkantoran di IKN mencapai 20%, dan 50% pembangunan hunian yang layak dan terjangkau.
Meski demikian, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan pemindahan ibu kota ini. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat diusulkan untuk berkantor di IKN pada saat Perpres tersebut diumumkan pada 30 Juni 2025.
Selain itu, di balik megahnya pembangunan IKN, kawasan ini juga telah menjadi tujuan wisata bagi banyak pelancong, baik domestik maupun internasional.
Selama libur Lebaran 2025, IKN tercatat kedatangan 64 ribu wisatawan yang penasaran untuk melihat perkembangan ibu kota baru ini, dengan puncak kunjungan terjadi pada 3 April 2025 yang mencatatkan 14.104 orang dalam satu hari.
Para wisatawan datang dari berbagai daerah di Indonesia, serta luar negeri, termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, China, Eropa, dan Korea Selatan.
Mereka ingin menyaksikan langsung proyek ambisius ini, yang menjadi bagian dari transformasi Indonesia.
Namun, meski banyak yang datang berkunjung, dampak pembangunan IKN terhadap warga setempat, khususnya warga adat suku Balik yang tinggal di sekitar IKN, tidak bisa dipandang sebelah mata.
Arman, seorang petani dan nelayan setempat, mengungkapkan bahwa sejak pembangunan IKN dimulai, lingkungan di sekitar Sungai Sepaku mengalami perubahan signifikan.
Salah satunya adalah peningkatan banjir yang disebabkan oleh pembangunan instalasi pengolahan air di sungai tersebut, yang berdampak pada hasil panen mereka yang menurun drastis.
Selain itu, janji untuk menyediakan air bersih bagi warga sekitar hingga saat ini belum terealisasi.
“Air itu hanya mengalir ke IKN,” keluh Arman.
Namun, Arman juga menyadari bahwa pembangunan IKN adalah proyek yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Meskipun ada dampak negatif, ia berharap IKN dapat memberi dampak positif melalui sektor pariwisata dan budaya.
“Kalau proyek ini berhenti, kami kehilangan segalanya, tetapi kalau terus berjalan tanpa melibatkan kami, kami juga kehilangan,” kata Arman, menggambarkan dilema yang mereka hadapi.
Pembangunan IKN memang menyisakan banyak pertanyaan dan tantangan, baik dari sisi infrastruktur, sosial, maupun ekonomi.
Meskipun proyek ini diharapkan menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan Indonesia, kenyataannya, ibu kota masa depan ini masih jauh dari harapan banyak pihak.
Untuk mewujudkan impian tersebut, tidak hanya pembangunan fisik yang harus diperhatikan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat sekitar yang perlu dilibatkan dalam setiap tahapannya. IKN bisa saja menjadi sukses, asalkan kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan dapat teratasi dengan baik. (xpr)
