INBERITA.COM, Media internasional The Guardian menyoroti kondisi terkini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam laporannya, The Guardian menulis artikel dengan judul cukup tajam:
“Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’.” atau dalam terjemahan bebas, “Ibu Kota baru Indonesia, Nusantara, dalam bahaya menjadi kota hantu.”
Artikel yang dipublikasikan media berbasis London itu menggambarkan proyek ambisius pemindahan ibu kota Indonesia sebagai sesuatu yang kini menghadapi tantangan serius — dari penurunan investasi hingga pengurangan anggaran negara — yang membuat masa depan Nusantara tampak suram.
The Guardian membuka tulisannya dengan deskripsi visual yang kuat tentang Nusantara sebagai “ibu kota baru utopis yang muncul seolah dari tengah hutan.”
“Ibu kota baru utopis Indonesia, Nusantara, seolah muncul ‘tiba-tiba’ entah dari mana,” tulis media tersebut.
Media itu menggambarkan lanskap kota baru di jantung Kalimantan, dengan jalan raya lebar membelah pepohonan dan mengarah ke istana presiden yang megah, dihiasi lambang Garuda berkilau di bawah matahari khatulistiwa.
Namun, di balik kemegahan itu, The Guardian menulis bahwa kawasan Nusantara justru terlihat lengang.
“Di sepanjang deretan gedung-gedung futuristik baru, jalan-jalan raya Nusantara sebagian besar kosong kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran,” tulis laporan tersebut.
Dalam laporannya, The Guardian menyoroti bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru turun lebih dari separuhnya.
Dana pemerintah yang semula mencapai £2 miliar pada 2024, disebut anjlok menjadi hanya £700 juta pada 2025.
Untuk tahun depan, The Guardian menyebut hanya £300 juta yang telah dialokasikan — sekitar sepertiga dari kebutuhan yang diajukan otorita IKN.
“Investasi swasta juga telah turun lebih dari £1 miliar dari target,” tulis laporan itu.
Penurunan dana dan investasi inilah yang disebut menjadi sinyal pesimisme terhadap keberlanjutan proyek IKN, terutama di tengah situasi ekonomi global yang menantang dan penyesuaian prioritas pemerintahan baru di Indonesia.
Media Inggris itu juga mencatat bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum pernah mengunjungi Nusantara sejak menjabat sebagai kepala negara.
Pada Mei 2025, Prabowo disebut menurunkan status Nusantara menjadi “ibu kota politik” — langkah yang dinilai menandai perubahan arah terhadap proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut.
Selain itu, pada 2024, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga dilaporkan mengundurkan diri, menambah ketidakpastian terhadap arah pengelolaan proyek yang menelan anggaran besar itu.
Saat ini, The Guardian menulis, sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di kawasan IKN. Angka ini jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030 yang ditetapkan pemerintah.
“Bangunan apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kota masih dalam tahap pembangunan,” tulis The Guardian lebih lanjut.
Kritik terhadap kondisi IKN juga datang dari kalangan akademisi di dalam negeri. Dikutip oleh The Guardian, Herdiansyah Hamzah, dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, menilai bahwa proyek ibu kota baru tersebut kini telah kehilangan arah dan momentum.
“Proyek tersebut sudah menjadi kota hantu,” ujar Herdiansyah, dikutip media Inggris itu.
Ia juga menilai sebutan “ibu kota politik” yang disematkan pemerintahan Prabowo tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Ibu kota baru bukanlah prioritas bagi Prabowo,” kata Herdiansyah.
“Secara politik, ia tidak mau mati, tidak mau hidup.” lanjutnya.
Pernyataan itu memperkuat pandangan bahwa masa depan Nusantara kini berada di persimpangan jalan — antara dilanjutkan dengan skala terbatas atau dibiarkan stagnan tanpa kejelasan fungsi dan arah pembangunan.
Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, proyek IKN Nusantara digadang-gadang sebagai simbol pemerataan pembangunan dan transformasi ekonomi nasional.
Kota baru di Kalimantan Timur itu diharapkan menjadi pusat pemerintahan modern yang ramah lingkungan, sekaligus mengurangi beban Jakarta yang kian padat dan rawan bencana.
Namun, seiring pergantian pemerintahan, arus pendanaan dan komitmen investasi tampak melemah.
Pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo kini menghadapi dilema politik dan ekonomi, antara meneruskan megaproyek yang belum sepenuhnya siap atau mengalihkan fokus ke sektor lain yang lebih mendesak.
Sementara itu, laporan The Guardian memperlihatkan bagaimana perhatian dunia kini tertuju pada nasib kota baru Indonesia yang ambisius, namun masih sepi aktivitas.
Dengan jalanan lengang, proyek bangunan yang belum rampung, dan penurunan anggaran drastis, Nusantara kini menghadapi ujian terberatnya: membuktikan bahwa ia bukan sekadar mimpi utopis, melainkan ibu kota yang benar-benar hidup dan berfungsi. (xpr)
