INBERITA.COM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya angkat bicara terkait kekhawatiran atas potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Hal ini menyusul belum tercapainya kesepakatan pembelian base fuel atau BBM dasar dari PT Pertamina (Persero) oleh operator SPBU non-BUMN.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memberikan sinyal tegas bahwa pasokan BBM untuk SPBU swasta bisa mengalami kekosongan hingga akhir 2025 jika tidak ada keputusan yang diambil dalam waktu dekat.
“Pilihan ya, maksudnya mau kosong sampai akhir tahun atau mau ada yang disepakati. Seperti itu,” kata Laode kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurut Laode, nasib suplai BBM bagi operator swasta baru akan diputuskan usai rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung hari ini di kantor Ditjen Migas.
Pertemuan tersebut akan melibatkan pihak Pertamina dan perwakilan dari badan usaha swasta penyedia BBM.
“Tapi nanti pastinya akan sore. Pertamina juga sama badan usaha swasta. Sudah melakukan pembicaraan lagi sejak beberapa hari yang lalu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius, terutama karena sejumlah SPBU swasta telah mengaku bahwa stok BBM mereka semakin menipis dan bahkan terancam habis dalam waktu dekat.
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengungkapkan bahwa dari total 197 SPBU Shell yang beroperasi di Pulau Jawa, hanya lima lokasi di Cirebon dan Cilegon yang masih memiliki sisa stok BBM. Namun stok itu pun telah habis pada 2 Oktober 2025 lalu.
Sementara itu, Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, menyampaikan bahwa pasokan BBM yang tersedia di jaringan SPBU miliknya hanya akan bertahan hingga akhir Oktober.
Jika tidak segera mendapat izin impor dari pemerintah, maka BBM dipastikan habis sepenuhnya dalam beberapa minggu ke depan.
“Akhir bulan ini. Akhir bulan sudah habis,” tegas Vanda.
Tak hanya soal pasokan, Vanda juga menyoroti dampak ekonomi yang bisa timbul akibat krisis BBM ini. Ia menyebut, jika kekosongan stok berlangsung terlalu lama, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian karyawannya.
Sebagai langkah antisipasi awal, BP-AKR telah melakukan penyesuaian terhadap jam operasional di sejumlah SPBU.
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Vivo, Leonard Mamahit. Ia menjelaskan bahwa stok BBM milik perusahaannya diperkirakan hanya mencukupi hingga pertengahan Oktober 2025.
Saat ini, Vivo hanya memiliki sisa BBM Revvo 92, yang merupakan jenis bensin setara dengan Pertamax dari Pertamina.
“Saat ini tinggal Revvo 92 yang akan habis di pertengahan Oktober. Yang Revvo 90 sama 95 sudah habis,” ujar Leonard.
Dengan situasi yang terus memburuk, operator swasta mendesak pemerintah untuk memberikan solusi konkret, baik berupa izin impor BBM maupun percepatan kesepakatan pembelian base fuel dari Pertamina.
Tanpa solusi segera, jutaan konsumen berpotensi terdampak akibat kelangkaan BBM di SPBU non-BUMN.
Jika kelangkaan ini terjadi secara meluas, maka risiko domino terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat mungkin terjadi.
Terlebih, sektor swasta menyumbang porsi signifikan dalam distribusi BBM nasional, terutama di wilayah urban dan sub-urban.
Sebagai catatan, dalam skema distribusi BBM di Indonesia, base fuel merupakan komponen penting yang kemudian dicampur untuk menjadi berbagai jenis bahan bakar yang dijual di pasaran, seperti bensin oktan tinggi dan BBM ramah lingkungan.
Ketergantungan terhadap Pertamina sebagai satu-satunya pemasok base fuel membuat operator swasta tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti skema yang ditetapkan pemerintah.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah pemerintah akan memberikan izin impor BBM kepada operator swasta dalam waktu dekat.
Apabila solusi berupa kesepakatan dengan Pertamina tidak tercapai, maka potensi kelangkaan BBM akan semakin besar seiring berjalannya waktu menuju akhir tahun.
Krisis ini juga berpotensi menimbulkan inflasi, mengingat sektor transportasi menjadi salah satu penopang utama dalam struktur biaya logistik nasional.
Jika distribusi BBM terhambat, biaya angkut barang dan mobilitas masyarakat akan meningkat, berdampak langsung pada harga barang dan jasa.
Dari sisi nilai, apabila operator swasta harus membeli base fuel dari luar negeri tanpa izin impor, harga per liter bisa melambung tinggi.
Sebagai gambaran, rata-rata harga BBM jenis RON 92 di pasar internasional saat ini berada di kisaran USD 0,90 per liter atau sekitar Rp14.400 (kurs Rp16.000/USD).
Tanpa akses langsung atau kerja sama strategis, harga jual di SPBU bisa meningkat tajam dan membebani konsumen.
Keputusan yang diambil hari ini akan menjadi penentu apakah SPBU swasta bisa kembali normal menyuplai BBM atau harus menghadapi kekosongan berkepanjangan hingga tutup tahun. (xpr)
