INBERITA.COM, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), kini tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ceramah yang disampaikannya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Laporan tersebut dibuat oleh sejumlah organisasi Kristen, termasuk DPP Pemuda Katolik dan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), yang menilai pernyataan JK menimbulkan polemik dan dapat dianggap sebagai penistaan agama.
Laporan terkait pernyataan JK yang dinilai kontroversial tersebut terdaftar dengan nomor register LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA.
Organisasi yang melaporkan ini menduga bahwa pernyataan JK mengandung unsur penistaan agama yang tercatat dalam Pasal 300 dan/atau Pasal 301 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menegaskan pentingnya meluruskan pemahaman publik tentang ajaran Kristiani.
Gusma menjelaskan bahwa dalam ajaran Kristen, konsep “mati syahid” tidak pernah dimaknai sebagai tindakan kekerasan atau pembunuhan, melainkan sebagai kesetiaan pada iman hingga rela berkorban demi kebenaran.
“Kasih adalah hukum yang utama dalam ajaran Kristiani, dan tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan. Kami diajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kami,” tegas Gusma dalam keterangannya, Senin (13/4).
Ia menambahkan bahwa kasih dalam tradisi Kristiani tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan Allah.
Pihak Jusuf Kalla, melalui juru bicaranya, Husein Abdullah, membantah tuduhan penistaan agama tersebut.
Menurut Husein, JK dalam ceramahnya tidak bermaksud mengajarkan teologi Kristen, melainkan sedang menguraikan konteks sejarah konflik di Poso dan Ambon yang terjadi pada masa awal reformasi.
Saat itu, konflik antar umat Islam dan Kristen sering kali menggunakan simbol agama untuk membenarkan tindakan kekerasan, dengan kedua belah pihak mengklaim bahwa mati dalam pertempuran adalah syahid.
“Pernyataan Pak JK dalam ceramah tersebut adalah untuk menggambarkan realitas sosiologis yang terjadi selama konflik Poso dan Ambon. Konflik itu memang bernuansa SARA, dan kedua belah pihak—baik Islam maupun Kristen—menggunakan simbol agama untuk membenarkan kekerasan,” jelas Husein dalam keterangan tertulisnya.
Dalam video yang beredar, JK mengungkapkan, “Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid.”
Potongan kalimat ini kemudian dipermasalahkan oleh beberapa pihak, yang menilai bahwa JK seharusnya tidak mengaitkan ajaran Kristen dengan konsep syahid yang melibatkan pembunuhan.
Gusma mengingatkan bahwa dalam menyampaikan narasi keagamaan, terutama di ruang publik, sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan didasarkan pada pemahaman yang utuh dan tidak simplistis.
“Ketika ajaran agama direduksi atau disalahartikan, hal itu dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar,” ungkapnya.
Laporan yang dibuat oleh sejumlah organisasi Kristen ini menunjukkan bagaimana pemahaman terhadap ajaran agama yang berbeda dapat menimbulkan polemik, terutama ketika diungkapkan dalam konteks publik yang luas.
Oleh karena itu, Gusma menegaskan pentingnya klarifikasi untuk mencegah distorsi makna agama yang dapat merugikan kedamaian dan persatuan di Indonesia.
Sementara itu, pihak Jusuf Kalla memastikan bahwa ceramah yang disampaikannya di UGM merupakan upaya untuk meluruskan pemahaman yang keliru selama konflik-konflik sejarah, dan bukan dimaksudkan untuk menyebarkan ajaran kekerasan.
