INBERITA.COM, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi perbincangan hangat setelah munculnya sejumlah isu terkait status dan izin operasionalnya.
Bandara yang terletak di kawasan industri nikel tersebut ramai dibahas karena keberadaannya yang tidak melibatkan petugas Bea Cukai, meskipun berfungsi sebagai pintu gerbang bagi penerbangan internasional.
Pembangunan Bandara IMIP sendiri memiliki kaitan erat dengan upaya pemerintah untuk menarik investasi asing, khususnya dari China, ke sektor hilirisasi nikel Indonesia.
Namun, kabar mengenai bandara tersebut yang sempat dibatalkan oleh pihak penyelenggara beberapa waktu lalu menyisakan berbagai pertanyaan terkait legalitas dan peruntukannya.
Terkait hal ini, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara, menanggapi tudingan bahwa dirinya yang meresmikan Bandara IMIP.
Dalam keterangannya pada Jumat (28/11/2025), Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara yang kini menjadi sorotan tersebut.
Jokowi Bantah Meresmikan Bandara IMIP
Jokowi menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yakni Bandara Maleo.
Bandara Maleo, lanjutnya, merupakan proyek pemerintah yang dibangun untuk mendukung konektivitas dan pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Tengah.
“Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, saya hanya meresmikan Bandara Maleo, dan itu adalah proyek pemerintah,” ujarnya dengan tegas.
Mantan Presiden itu juga membantah tudingan yang menyebut dirinya meresmikan bandara tersebut pada tahun 2019.
Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa segala hal yang dianggap kontroversial sering kali disangkutpautkan dengan namanya.
Jokowi menambahkan bahwa bandara IMIP pada dasarnya adalah milik swasta, dan peran pemerintah hanya sebatas pada pengembangan infrastruktur yang lebih besar di kawasan tersebut.
Luhut Buka Suara: Izin Pembangunan Bandara IMIP Diberikan untuk Investor
Menanggapi polemik tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi, membuka suara terkait izin pembangunan Bandara IMIP.
Dalam rilis resmi yang dikeluarkan pada Senin (1/12/2025), Luhut mengakui bahwa dirinya memberikan izin untuk pembangunan bandara tersebut.
Luhut menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan izin pembangunan bandara di kawasan industri nikel Morowali diambil dalam sebuah rapat yang dipimpinnya bersama beberapa instansi terkait.
“Keputusan izin pembangunan lapangan terbang itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut dalam keterangannya.
Menurut Luhut, izin pembangunan bandara tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri nikel dan menarik lebih banyak investasi asing, terutama dari China.
Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi yang dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Jokowi.
“Pada dasarnya, Indonesia ingin mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya melalui hilirisasi nikel,” ungkap Luhut.
Luhut: Bandara IMIP Hanya untuk Penerbangan Domestik
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan Bandara IMIP adalah untuk melayani penerbangan domestik dan mendukung kegiatan operasional di kawasan industri Morowali.
“Bandara ini hanya untuk penerbangan domestik, tidak perlu ada petugas Bea Cukai atau Imigrasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Luhut.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendorong agar bandara tersebut menjadi bandara internasional.
Hal ini berkaitan dengan fokus awal pembangunan bandara yang hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan logistik dan investasi di kawasan industri nikel.
Salah satu poin penting yang diungkapkan oleh Luhut adalah keterlibatan China dalam proyek hilirisasi nikel Indonesia.
Menurutnya, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang pada waktu itu mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, baik dari segi investasi, pasar, maupun teknologi.
Luhut mengaku melakukan lobi intensif dengan pemerintah China, termasuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping untuk membahas investasi di sektor hilirisasi nikel.
“Saya sudah bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk meminta Tiongkok berinvestasi dalam pengembangan hilirisasi nikel,” ujar Luhut.
Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari industri hilirisasi, Luhut memastikan bahwa sejak 2021, ia telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada negara mana pun dalam hubungan internasionalnya, baik kepada Tiongkok maupun Amerika Serikat.
“Indonesia hanya berpihak kepada kepentingan nasional, bukan negara tertentu,” ujar Luhut, menanggapi berbagai spekulasi yang beredar.
Luhut menambahkan bahwa tanpa hilirisasi, perekonomian Indonesia tidak akan sekuat seperti sekarang. Sebagai contoh, hilirisasi di sektor nikel telah membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.
Luhut pun memuji langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang kini tengah mendorong hilirisasi di sektor pertanian, herbal, dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang Hasundutan.
Kontroversi seputar pembangunan Bandara IMIP dan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan industri Morowali membuka diskusi lebih dalam mengenai strategi hilirisasi yang diterapkan pemerintah.
Meskipun terjadi perdebatan mengenai legalitas dan status bandara tersebut, pemerintah, baik melalui Presiden Jokowi maupun Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan ekonomi Indonesia. (**)
