INBERITA.COM, Ketegangan di kawasan Asia Timur kembali menjadi sorotan setelah Korea Selatan mengerahkan jet tempur sebagai langkah antisipasi menyusul masuknya lebih dari 10 pesawat militer China dan Rusia ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea (KADIZ), Sabtu (27/6/2026).
Meski tidak terjadi pelanggaran wilayah udara, insiden tersebut kembali menunjukkan tingginya aktivitas militer di kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik sensitif keamanan regional.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan bahwa pesawat-pesawat militer dari China dan Rusia terdeteksi memasuki KADIZ yang membentang di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya meninggalkan kawasan tersebut.
Militer Korea Selatan bergerak cepat dengan mengerahkan sejumlah jet tempur Angkatan Udara sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat berkembang selama aktivitas penerbangan berlangsung.
“Militer Korea Selatan mendeteksi pesawat China dan Rusia sebelum mereka memasuki zona tersebut dan mengerahkan jet tempur Angkatan Udara untuk bersiap menghadapi kemungkinan apa pun,” demikian pernyataan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.
Otoritas pertahanan Seoul menegaskan bahwa meski memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea, seluruh pesawat tersebut tidak melanggar wilayah udara nasional.
Dengan demikian, insiden tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan, melainkan aktivitas militer yang tetap dipantau secara ketat.
KADIZ sendiri merupakan zona identifikasi pertahanan udara yang digunakan sebagai area pengawasan dini terhadap setiap pesawat yang mendekati wilayah suatu negara.
Berbeda dengan wilayah udara nasional, zona ini bukan bagian dari wilayah kedaulatan sehingga pesawat asing secara hukum internasional tidak dilarang melintas.
Namun, dalam praktiknya, pesawat militer yang memasuki zona tersebut umumnya memberikan pemberitahuan lebih dahulu kepada negara terkait sebagai bentuk komunikasi demi menghindari kesalahpahaman. Meski demikian, kewajiban tersebut tidak diatur secara mengikat dalam hukum internasional.
Hingga berita ini berkembang, pemerintah China maupun Rusia belum memberikan tanggapan resmi mengenai aktivitas penerbangan tersebut maupun alasan masuknya pesawat mereka ke kawasan KADIZ.
Insiden serupa bukan kali pertama terjadi. Pada Desember 2025 lalu, Korea Selatan dan Jepang juga sempat melayangkan protes setelah sembilan pesawat militer China dan Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara di kawasan yang sama.
Saat itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan nota protes kepada Beijing dan Moskow, sementara pemerintah Jepang menyatakan keprihatinan serius terhadap dampaknya terhadap keamanan kawasan.
Di sisi lain, China dan Rusia menjelaskan bahwa penerbangan tersebut merupakan bagian dari patroli udara gabungan rutin yang dilakukan di wilayah Laut Timur dan Pasifik Barat.
Meningkatnya aktivitas militer di kawasan terjadi ketika Korea Selatan juga tengah mempercepat modernisasi kekuatan pertahanannya.
Pemerintah Seoul sebelumnya mengumumkan rencana besar untuk memperkuat kemampuan perang nirawak sebagai respons terhadap perubahan karakter peperangan modern.
Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back, mengatakan pengalaman konflik di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan bahwa drone kini menjadi salah satu elemen paling menentukan dalam operasi militer.
“Konflik baru-baru ini di Ukraina dan Timur Tengah dengan jelas menunjukkan bahwa drone telah muncul sebagai pengubah permainan di medan perang,” ujar Ahn.
Menurutnya, ancaman dari Korea Utara yang terus mengembangkan berbagai jenis pesawat tanpa awak juga menjadi alasan utama percepatan pembangunan sistem pertahanan berbasis drone.
“Korea Utara juga terus mengembangkan berbagai kemampuan pesawat tanpa awak, yang menimbulkan ancaman yang semakin besar tidak hanya terhadap fasilitas militer Korea Selatan tetapi juga terhadap infrastruktur nasional yang penting dan target sipil,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari strategi baru tersebut, Seoul berencana mengakuisisi lebih dari 20.000 drone militer berbiaya rendah.
Drone itu akan digunakan untuk berbagai fungsi, mulai dari pengintaian jarak pendek hingga misi serangan menggunakan amunisi jelajah.
Selain itu, Korea Selatan juga akan mempercepat pengembangan Sistem Serangan Tempur Tanpa Awak Jarak Jauh Korea (K-LUCAS), yang disebut memiliki konsep serupa dengan sistem drone serang yang digunakan sejumlah negara dalam konflik modern.
Tak hanya memperbanyak drone, pemerintah juga menyiapkan sistem pertahanan anti-drone yang dijadwalkan mulai ditempatkan di sepanjang garis depan pada tahun depan.
Dalam jangka panjang, militer Korea Selatan juga mengembangkan teknologi pertahanan berbasis laser, gelombang mikro berdaya tinggi, hingga drone pencegat untuk menghadapi ancaman udara berbiaya rendah.
Program modernisasi tersebut turut mencakup pelatihan sekitar 500.000 personel yang disebut sebagai “prajurit drone”.
Mereka nantinya akan dibekali kemampuan mengoperasikan drone sebagai perlengkapan tempur tambahan, dengan dukungan sekitar 60.000 drone komersial produksi dalam negeri yang disiapkan khusus untuk pelatihan.
Di sisi organisasi, Komando Operasi Drone Korea Selatan yang dibentuk pada 2023 juga akan direstrukturisasi menjadi Markas Besar Drone Pertahanan guna memperkuat koordinasi seluruh operasi pesawat tanpa awak.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Seoul kini tidak hanya berfokus pada ancaman konvensional, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi perubahan pola peperangan yang semakin didominasi teknologi nirawak.
Di tengah meningkatnya aktivitas militer China, Rusia, dan Korea Utara di kawasan, penguatan kemampuan pertahanan berbasis drone dipandang menjadi salah satu prioritas utama Korea Selatan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
