INBERITA.COM, Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas menyusul kabar bahwa Iran berpotensi bergabung dalam Pakta Makkah, aliansi pertahanan yang digagas Arab Saudi, Turki, dan Pakistan.
Meskipun pemerintah Iran membantah telah menerima undangan resmi, pernyataan dari pejabat senior menunjukkan adanya ruang dialog yang tengah dibuka.
Langkah ini tak hanya berdampak pada dinamika regional, tetapi juga bisa mengubah peta keamanan kawasan yang selama ini didominasi rivalitas antarnegara.
Mehdi Rahimi, Kepala Kantor Berita Khaneh Mellat milik parlemen Iran, mengungkapkan bahwa negaranya telah menerima proposal untuk bergabung dalam pakta tersebut.
Menurutnya, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan di tingkat kepemimpinan.
Rahimi menilai inisiatif ini sejalan dengan gagasan Iran selama ini tentang pentingnya mekanisme keamanan yang dibangun oleh negara-negara kawasan sendiri. Namun, hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran maupun negara penggagas pakta.
Kementerian Luar Negeri Iran melalui juru bicara Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa Teheran belum menerima undangan formal untuk bergabung.
Baghaei mengakui adanya usulan dialog mengenai keamanan kolektif, tetapi menegaskan posisi Iran saat ini masih sebatas membuka ruang pembicaraan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Iran belum siap untuk terikat secara resmi dalam pakta tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk berpartisipasi dalam diskusi lebih lanjut.
Pakta Makkah sendiri ditandatangani pada 7 Agustus 2026 oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Istana Al-Safa, Makkah. Kesepakatan ini menetapkan prinsip pertahanan bersama, di mana serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Selain itu, ketiga negara sepakat untuk meningkatkan koordinasi militer, diplomatik, latihan gabungan, dan kerja sama industri pertahanan.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membandingkan mekanisme ini dengan Pasal 5 NATO, meskipun menegaskan pakta ini tidak ditujukan untuk melawan negara tertentu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyatakan bahwa negara lain berpotensi bergabung, termasuk Mesir. Pakistan juga menyatakan keterbukaan terhadap perluasan keanggotaan.
Jika Iran benar-benar bergabung, hal ini akan menjadi perubahan besar dalam konfigurasi keamanan Timur Tengah. Pasalnya, Iran selama ini menjadi rival strategis Arab Saudi dan memiliki hubungan kompleks dengan Turki serta Pakistan.
Hubungan Iran dan Arab Saudi memang membaik setelah pemulihan diplomatik pada 2023 yang dimediasi China. Namun, kedua negara masih memiliki perbedaan tajam dalam sejumlah isu regional, termasuk konflik di Yaman.
Saat ini, perkembangan tersebut masih berada pada tahap kemungkinan, bukan pengumuman resmi keanggotaan baru.
Iran sendiri menyatakan tidak memiliki alasan untuk mengkhawatirkan pembentukan Pakta Makkah, melihatnya sebagai tanda meningkatnya kesadaran negara-negara kawasan untuk mengatur keamanan mereka sendiri.
Analis pertahanan Brazil, Patricia Marins, menilai bahwa jika Iran bergabung, hal ini akan memicu reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, undangan ini merupakan langkah diplomatik untuk mengakhiri tekanan ekonomi terhadap Iran dan menjamin pembukaan kembali Selat Hormuz.
“Arab Saudi dan tetangganya melihat pelabuhan dan kilang minyak mereka menjadi sasaran, dan ekonomi mereka terganggu di bawah blokade selat tersebut,” ujarnya.
Marins juga menyebut bahwa undangan ke Pakta Makkah berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi Iran. Dengan bergabung, Iran bisa mendapatkan status sebagai aktor politik yang sah dan tak tergantikan untuk stabilitas regional.
Bagi negara-negara Teluk, membiayai rekonstruksi tetangga bukanlah tindakan amal, melainkan strategi keamanan yang perlu dikonsolidasikan dalam blok regional yang mencakup aspek pertahanan.
Menurutnya, dana kekayaan negara dari Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait berpotensi menyuntikkan miliaran ke ekonomi Iran. Namun, pencairan dana tersebut akan diikat dengan pembongkaran bertahap pembiayaan milisi bersenjata, yang menjadi hambatan utama.
“Dengan kepatuhan terhadap pakta, isu-isu ini akan dibahas secara internal, menjadikan Iran bertanggung jawab,” ulasnya.
Lebih lanjut, Marins menekankan bahwa tujuan utama pakta ini bukan untuk mencapai perdamaian sempurna, melainkan menciptakan aturan permainan yang ketat.
Dengan demikian, Iran akan berpikir dua kali sebelum memicu satelit regionalnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas yang lebih baik di kawasan Timur Tengah, meskipun tantangan tetap ada.
