INBERITA.COM, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi meluncurkan Pakta Pertahanan Bersama Makkah di Istana Al-Safa, Makkah, Jumat 7 Agustus 2026. Perjanjian bersejarah ini menetapkan prinsip pertahanan kolektif yang mirip dengan Pasal 5 NATO.
Serangan bersenjata terhadap satu negara anggota otomatis dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Mekanisme ini langsung memicu perdebatan apakah kawasan Timur Tengah tengah membentuk aliansi militer baru.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani pakta tersebut. Mereka menyatakan kesepakatan ini bertujuan memperkuat daya tangkal kolektif dan memperluas kerja sama pertahanan.
Pertukaran informasi, koordinasi keamanan, latihan militer, dan pengembangan industri pertahanan menjadi fokus utama perjanjian ini. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menekankan kesamaan teknis dengan Pasal 5 NATO.
“Secara teknis, ini sama dengan Pasal 5,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan implementasinya belum sedetail aliansi Atlantik Utara. Pasal 5 NATO menetapkan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota, meski bentuk bantuan bisa berbeda-beda.
Pemerintah ketiga negara menolak menyebut pakta ini sebagai blok militer baru. Fidan menegaskan perjanjian bersifat defensif dan tidak diarahkan terhadap Iran atau negara tertentu.
“Perjanjian ini tidak ditujukan terhadap Iran atau negara lain,” katanya.
Menurutnya, suatu negara baru dianggap ancaman jika melakukan tindakan yang secara langsung mengancam salah satu anggota.
Pernyataan ini penting mengingat kawasan Timur Tengah tengah berada dalam situasi keamanan yang sangat tegang. Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran meningkatkan ketegangan di Teluk.
Sementara itu, serangan kelompok Houthi terhadap wilayah dan kepentingan Saudi kembali meningkat. Sehari sebelum penandatanganan pakta, Saudi bahkan menghadapi kemungkinan serangan dari dua arah.
Pakta Makkah lahir dalam konteks ancaman yang semakin nyata. Arab Saudi menghadapi serangan dari kelompok yang didukung Iran di Irak dan Houthi di Yaman.
Kondisi ini mendorong ketiga negara untuk memperkuat kerja sama pertahanan kolektif. Mekanisme pertahanan bersama ini diharapkan dapat memberikan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Meski demikian, pakta Makkah berbeda dengan koalisi pertahanan maritim yang sebelumnya dibentuk Saudi. Pada akhir Juli 2026, Saudi mengumumkan rencana membangun koalisi pertahanan maritim multinasional.
Koalisi ini bertujuan melindungi pelayaran internasional dan jalur energi di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Inisiatif ini didukung 14 negara, termasuk Mesir, Turki, Pakistan, dan negara-negara Teluk lainnya.
Koalisi maritim berfokus pada keamanan laut dan kebebasan navigasi. Sementara pakta Makkah memiliki klausul pertahanan bersama yang lebih eksplisit.
Serangan terhadap satu anggota diperlakukan sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Meski demikian, pakta ini memiliki keanggotaan yang lebih sempit dibandingkan koalisi maritim.
Turki kini mendorong Mesir untuk bergabung dalam pakta Makkah. Fidan menyebut pintu keanggotaan tetap terbuka bagi negara lain.
Mesir dianggap memiliki potensi besar untuk bergabung. Presiden Erdogan juga melihat kemungkinan memperluas kerja sama ini sehingga tidak berhenti pada tiga negara pendiri.
Keterlibatan Mesir memiliki arti strategis yang besar. Mesir merupakan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia Arab.
Negara ini menguasai Terusan Suez dan memiliki akses ke Laut Merah serta Laut Mediterania. Jika Mesir bergabung, pakta ini akan mencakup tiga kawasan strategis sekaligus.
Mesir sudah menjadi bagian dari kerja sama keamanan maritim yang diprakarsai Saudi. Bergabungnya Mesir akan menciptakan hubungan yang lebih erat antara kerja sama keamanan laut dan mekanisme pertahanan kolektif. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan Mesir untuk bergabung.
Pakta Makkah sendiri bukan muncul dari ruang hampa. Kesepakatan ini merupakan perluasan dari hubungan pertahanan Saudi-Pakistan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pada September 2025, kedua negara menandatangani Strategic Mutual Defence Agreement. Kesepakatan bilateral ini menetapkan agresi terhadap salah satu pihak sebagai agresi terhadap keduanya.
Pakistan dan Saudi kemudian memperluas format tersebut dengan memasukkan Turki. Masuknya Turki memberikan dimensi berbeda karena negara ini merupakan anggota NATO sekaligus memiliki industri pertahanan yang berkembang pesat.
Turki memiliki kemampuan militer konvensional yang besar, sementara Pakistan merupakan satu-satinya negara mayoritas Muslim yang diketahui memiliki senjata nuklir.
Saudi, di sisi lain, memiliki kekuatan ekonomi dan posisi geografis yang sangat strategis di Teluk. Saudi juga merupakan salah satu kekuatan utama dunia Arab. Kombinasi ketiga negara ini menciptakan aliansi pertahanan yang memiliki potensi besar untuk mengubah dinamika keamanan kawasan.
Namun, menyebut pakta Makkah sebagai “NATO versi Islam” masih terlalu dini. Laporan media mencatat perjanjian ini belum memuat komitmen militer terperinci mengenai bentuk respons apabila salah satu anggota diserang.
Klausul pertahanan bersama lebih tepat dilihat sebagai komitmen politik dan strategis yang masih membutuhkan mekanisme operasional lebih lanjut.
Kristian Coates Ulrichsen, pakar Timur Tengah dari Rice University’s Baker Institute, menilai munculnya kesepakatan pertahanan baru di kawasan berkaitan dengan meningkatnya keraguan negara-negara regional terhadap ketahanan jaminan keamanan Amerika Serikat.
Menurutnya, perang dengan Iran justru mempercepat upaya negara-negara Timur Tengah untuk memperbanyak pilihan kerja sama keamanan.
“Building new defence pacts is likely not intended to replace or supplant the US, but to provide additional strategic and policy options,” kata Ulrichsen.
Dengan kata lain, pakta seperti Makkah dapat dibaca sebagai cara negara-negara kawasan mengurangi ketergantungan pada satu penjamin keamanan.
Dimensi lain yang membuat pakta Makkah penting adalah hubungan ketiga negara dengan konflik di kawasan. Saudi menghadapi ancaman langsung dari serangan rudal dan drone.
Pakistan memiliki hubungan militer lama dengan Riyadh sekaligus memainkan peran diplomatik dalam konflik Amerika Serikat-Iran. Turki memiliki kapasitas militer dan industri pertahanan yang semakin mandiri.
Ancaman Houthi membuat keamanan Laut Merah menjadi prioritas Saudi. Pada Juli 2026, Houthi mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal Saudi.
Pada 9 Agustus, sehari setelah pakta Makkah, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone terhadap kilang Saudi Aramco di Jazan. Saudi mengatakan kebakaran berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa.
Kondisi ini memperlihatkan mengapa Turki juga mendorong keterlibatan lebih besar dalam pengamanan Laut Merah.
Ancaman terhadap jalur energi dan pelayaran internasional semakin meningkat. Pakta Makkah hadir sebagai upaya untuk memberikan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif terhadap ancaman-ancaman ini.
Ke depan, pakta ini berpotensi menjadi landasan bagi kerja sama pertahanan yang lebih luas di kawasan. Meski demikian, tantangan operasional dan politik masih harus dihadapi. Mekanisme pertahanan kolektif ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk dapat berfungsi secara efektif.
Sementara itu, dunia tengah menantikan langkah-langkah konkret dari ketiga negara. Apakah pakta ini akan benar-benar mampu memberikan keamanan kolektif yang dijanjikan?
Ataukah ini hanya akan menjadi simbol semata tanpa dampak nyata? Pertanyaan ini akan terus mengemuka seiring dengan perkembangan situasi di kawasan.
Jika berhasil, pakta Makkah dapat menjadi model baru bagi kerja sama pertahanan di kawasan Timur Tengah. Jika gagal, kawasan ini mungkin akan terus bergantung pada jaminan keamanan dari luar. Waktu yang akan menjawabnya.
