INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia mengungkapkan kemungkinan untuk keluar dari Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Keputusan tersebut akan diambil jika keanggotaan Indonesia dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri RI.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menyatakan bahwa opsi untuk keluar dari BoP tetap ada. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Makassar pada Minggu, 22 Februari 2026.
Donny menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bukanlah keputusan yang bersifat final dan tanpa evaluasi. Pemerintah akan terus memantau dinamika organisasi tersebut dan memastikan apakah keanggotaan tersebut masih bermanfaat bagi Indonesia.
“Tetap ada opsi untuk keluar dari BoP,” ujar Donny saat memberikan keterangan kepada wartawan.
“Kalau memang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan Indonesia, opsi untuk keluar tetap ada.” lanjutnya.
Namun, meskipun pintu keluar tetap terbuka, Donny menegaskan bahwa saat ini bergabung dengan Board of Peace adalah langkah yang dianggap realistis. Indonesia, menurutnya, dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perdamaian, khususnya di Palestina, dengan menjadi bagian dari organisasi ini.
Menurut Donny, Indonesia tetap berpegang teguh pada komitmen kemanusiaan dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa ia sempat berbincang langsung dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Abdulfattah Satary.
Dalam pertemuan tersebut, Donny menanyakan pandangan Palestina mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Beliau jawab bagus, dia apresiasi. Intinya mereka hanya ingin negara Palestina ini aman,” jelas Donny, mengutip pernyataan Dubes Palestina.
Donny juga menyoroti kondisi kemanusiaan yang terjadi di Palestina saat ini, yang ia anggap sangat memprihatinkan. Konflik yang dimulai dengan serangan Hamas ke Israel, yang kemudian dibalas dengan serangan besar-besaran ke Gaza, menyebabkan banyak kerusakan dan penderitaan bagi warga Palestina.
Donny menyatakan, Indonesia berupaya mendamaikan situasi tersebut dan memberikan bantuan kemanusiaan semaksimal mungkin.
Dalam hal ini, Donny memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang dianggap sangat serius dan konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan Palestina. Menurutnya, Presiden Prabowo selalu menekankan komitmen Indonesia untuk membela kemerdekaan Palestina di forum internasional.
Sejak Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace, keputusan tersebut memang memicu perdebatan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat menarik Indonesia ke dalam dinamika geopolitik yang sensitif dan menyulitkan posisi Indonesia di kancah internasional.
Board of Peace, yang dipimpin oleh Donald Trump, telah diikuti oleh setidaknya 25 negara, termasuk Israel. Namun, Palestina belum menjadi anggota organisasi ini.
Board of Peace sendiri didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Namun, dengan kekuatan veto mutlak yang dimiliki oleh Presiden Trump, banyak pihak yang meragukan keberpihakan organisasi ini terhadap isu-isu kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan Palestina.
Indonesia, yang dikenal memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Palestina, bergabung dengan Board of Peace bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Meskipun demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak berarti bahwa negara ini melupakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
Menyikapi kekhawatiran tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penegasan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan dengan para ulama dan tokoh ormas Islam di Istana Kepresidenan, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri dari Board of Peace jika keanggotaan tersebut bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu, maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” ujar Kiai Cholil usai pertemuan tersebut.
Kiai Cholil juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan prinsip antara Presiden dan para tokoh ormas Islam.
Indonesia, kata dia, tetap berpegang pada prinsip untuk menolak segala bentuk penjajahan, sesuai dengan keyakinan umat Islam dan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace merupakan langkah pragmatis namun tetap berbasis prinsip.
Indonesia memilih untuk terlibat aktif dalam forum internasional ini sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian global, tetapi tetap mempertahankan sikap untuk mundur jika BoP tidak lagi memberikan manfaat atau bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, memilih pendekatan yang lebih realistis dalam berkontribusi pada perdamaian global, sambil tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan prinsip dasar perjuangan Indonesia, termasuk membela kemerdekaan Palestina.
