INBERITA.COM, Pernyataan kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi per hari dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi.
Angka tersebut dianggap sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pasokan pangan nasional. Namun, pemerintah memastikan bahwa angka itu bukanlah kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan dalam kondisi tertentu.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan untuk meluruskan persepsi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa angka 19.000 ekor sapi muncul dari skenario hipotetis, bukan kebijakan operasional program.
“Ini hanya pengandaian. Kalau seluruh SPPG kami perintahkan ditanggal yang sama masak sajian sapi, itu dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Dadan, simulasi tersebut dibuat untuk menggambarkan potensi kebutuhan maksimal apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia secara serentak menyajikan menu berbahan dasar daging sapi dalam waktu yang sama. Dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak pernah direncanakan untuk terjadi.
Ia menjelaskan bahwa dalam satu kali proses memasak di satu SPPG, kebutuhan daging sapi dapat mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram.
Jumlah tersebut setara dengan daging dari satu ekor sapi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam satu siklus penyajian makanan.
“Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” papar Dadan.
Program MBG sendiri dirancang untuk memberikan asupan gizi seimbang kepada masyarakat dengan variasi sumber protein.
Tidak hanya daging sapi, menu yang disajikan juga dapat berupa telur, ayam, maupun ikan, tergantung pada ketersediaan bahan dan kebutuhan gizi.
Penjelasan ini sekaligus menepis kekhawatiran bahwa program tersebut akan membebani pasokan daging nasional secara berlebihan.
Dadan menegaskan, pemerintah tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional dalam pelaksanaan program MBG.
Pendekatan yang digunakan justru bersifat fleksibel dan adaptif. Setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan menu berdasarkan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat setempat. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mendukung ekonomi lokal.
Dengan tidak adanya kebijakan menu seragam, kebutuhan bahan pangan seperti daging sapi tidak akan terkonsentrasi pada waktu tertentu. Hal ini penting untuk menghindari lonjakan permintaan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Pendekatan berbasis kearifan lokal juga memungkinkan optimalisasi sumber protein alternatif yang lebih mudah diakses di masing-masing wilayah. Misalnya, daerah pesisir dapat mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama, sementara daerah lain dapat memanfaatkan telur atau ayam.
Di sisi lain, simulasi yang disampaikan BGN justru memberikan gambaran mengenai skala besar program MBG dan tantangan logistik yang harus diantisipasi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi bahan pangan berjalan lancar tanpa mengganggu keseimbangan pasar.
Program MBG sendiri menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Dengan pendekatan yang fleksibel, diharapkan program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.
Klarifikasi dari Kepala BGN ini menjadi penting untuk meredam kekhawatiran publik sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme program.
Angka besar seperti 19.000 ekor sapi memang terdengar mencolok, namun dalam konteks yang tepat, hal tersebut hanyalah bagian dari simulasi perencanaan.
Ke depan, transparansi informasi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci agar program-program strategis seperti MBG dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Dengan demikian, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah dapat terus terjaga tanpa dibayangi kesalahpahaman.
